Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Dr H Karlie Hanafi Kalianda SH MH berpendapat, pemilihan umum (Pemilu) 2024 yang juga rencananya serentak perlu penataan lebih baik lagi dan apik.
Pendapat itu menjawab Antara Kalsel di Banjarmasin, Rabu sehubungan rencana Pemilu 2024 serentak pemilihan presiden, wakil presiden, anggota DPR dan DPD RI, pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan anggota DPRD tingkat provinsi serta kabupaten/kota secara sekaligus.
Mantan aktivis mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat (ULM d/h Unlam) Banjarmasin itu menyarankan, pelaksanaan semua kegiatan pesta demokrasi tersebut bisa saja pada tahun bersamaan, tapi kegiatannya terpisah atau sedikit punya jeda waktu.
Sebagai contoh pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres - Pilwapres) serta pemilihan anggota DPR dan DPD RI saat bersamaan pada Februari 2024, dua pekan atau sebulan kemudian baru Pilkada dan pemilihan anggota DPRD provinsi serta kabupaten/kota secara serentak.
Pemisahan dua kegiatan yang berskala nasional dan daerah itu, menurut laki-laki yang beberapa kali menjadi anggota DPRD Kalsel, guna mengurangi kerepotan atau hal-hal yang kurang baik/bukan keinginan bersama, baik bagi pelaksana maupun warga masyarakat.
"Bayangkan kalau semua pemilihan itu serentak secara bersamaan sekaligus, masyarakat pemilih bisa bingung, dan panitia pelaksana semakin repot dan cape luar biasa yang berdampak terhadap kesehatan seseorang," ujar laki-laki kelahiran Tahun 1952 berbintang Virgo itu.
"Tentu kita semua menginginkan pelaksanaan Pemilu sukses, tanpa dampak lain terlebih yang bisa mengancam kesehatan seseorang. Oleh sebab itu, perlu pemikiran dan perencanaan yang lebih matang lagi," saran laki-laki penggemar musik irama Jazz tersebut.
Menurut dia, pemisahan semua kegiatan pesta demokrasi tersebut menjadi dua bagian bisa berakibat terhadap penyediaan anggaran yang mungkin menjadi agak besar bila dibandingkan dengan pelaksanaan serentak sekaligus.
"Tetapi itulah konsekuensi yang harus menjadi perhatian bersama pemerintah daripada berdampak terhadap hal-hal yang tidak kita inginkan bersama yang menimbulkan risiko buruk," demikian Karli Hanafie.
Pendapat hampir senada sebelumnya dari mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia Prof Dr H Hafiz Anshari MA yang kini kembali menjadi Guru Besar pada Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin.
Sebelumnya dalam perbincangan dengan Antara Kalsel, Hafiz yang juga mantan Ketua KPU Daerah provinsi setempat itu lebih cenderung pelaksanaan Pemilu 2024 tidak perlu semua kegiatan pemilihan secara bersamaan supaya jangan sampai membingungkan masyarakat pemilih.
"Sebab pemilih bingung, maka dikhawatirkan hasil Pemilu 2024 tidak maksimal. Hal tersebut tentu tak kita inginkan bersama, dan ingin betul-betul sukses secara keseluruhan," demikian Hafiz Anshari.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
Pendapat itu menjawab Antara Kalsel di Banjarmasin, Rabu sehubungan rencana Pemilu 2024 serentak pemilihan presiden, wakil presiden, anggota DPR dan DPD RI, pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan anggota DPRD tingkat provinsi serta kabupaten/kota secara sekaligus.
Mantan aktivis mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat (ULM d/h Unlam) Banjarmasin itu menyarankan, pelaksanaan semua kegiatan pesta demokrasi tersebut bisa saja pada tahun bersamaan, tapi kegiatannya terpisah atau sedikit punya jeda waktu.
Sebagai contoh pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres - Pilwapres) serta pemilihan anggota DPR dan DPD RI saat bersamaan pada Februari 2024, dua pekan atau sebulan kemudian baru Pilkada dan pemilihan anggota DPRD provinsi serta kabupaten/kota secara serentak.
Pemisahan dua kegiatan yang berskala nasional dan daerah itu, menurut laki-laki yang beberapa kali menjadi anggota DPRD Kalsel, guna mengurangi kerepotan atau hal-hal yang kurang baik/bukan keinginan bersama, baik bagi pelaksana maupun warga masyarakat.
"Bayangkan kalau semua pemilihan itu serentak secara bersamaan sekaligus, masyarakat pemilih bisa bingung, dan panitia pelaksana semakin repot dan cape luar biasa yang berdampak terhadap kesehatan seseorang," ujar laki-laki kelahiran Tahun 1952 berbintang Virgo itu.
"Tentu kita semua menginginkan pelaksanaan Pemilu sukses, tanpa dampak lain terlebih yang bisa mengancam kesehatan seseorang. Oleh sebab itu, perlu pemikiran dan perencanaan yang lebih matang lagi," saran laki-laki penggemar musik irama Jazz tersebut.
Menurut dia, pemisahan semua kegiatan pesta demokrasi tersebut menjadi dua bagian bisa berakibat terhadap penyediaan anggaran yang mungkin menjadi agak besar bila dibandingkan dengan pelaksanaan serentak sekaligus.
"Tetapi itulah konsekuensi yang harus menjadi perhatian bersama pemerintah daripada berdampak terhadap hal-hal yang tidak kita inginkan bersama yang menimbulkan risiko buruk," demikian Karli Hanafie.
Pendapat hampir senada sebelumnya dari mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia Prof Dr H Hafiz Anshari MA yang kini kembali menjadi Guru Besar pada Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin.
Sebelumnya dalam perbincangan dengan Antara Kalsel, Hafiz yang juga mantan Ketua KPU Daerah provinsi setempat itu lebih cenderung pelaksanaan Pemilu 2024 tidak perlu semua kegiatan pemilihan secara bersamaan supaya jangan sampai membingungkan masyarakat pemilih.
"Sebab pemilih bingung, maka dikhawatirkan hasil Pemilu 2024 tidak maksimal. Hal tersebut tentu tak kita inginkan bersama, dan ingin betul-betul sukses secara keseluruhan," demikian Hafiz Anshari.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020