Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - DPRD Kalimantan Selatan terus mendorong percepatan pembangunan penambahan pembangkit pada Pusat Listrik Tenaga Uap Asam-Asam di provinsi tersebut, sekitar 125 kilometer timur Banjarmasin.
"Kita mendorong agar PT PLN (Persero) mempercepat pembangunan pembangkit baru pada PLTU Asam-Asam guna mengatasi krisis energi listrik di Kalsel dan Kalteng," ujar Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel Ibnu Sina, di Banajarmasin Rabu.
Rencana pembangunan pembangkit baru pada PLTU Asam-Asam tersebut, yaitu unit V dan VI, guna menambah pembangkit yang sudah ada, yakni unit I, II, III dan IV dengan kapasitas terpasang masing-masing 65 Mega Watt (MW).
Ia mengatakan, dorongan dari dewan secara moril tersebut, karena daya listik yang tersedia pada beberapa pembangkit pas-pasan dengan kebutuhan masyarakat saat ini.
"Oleh karena itu, bila terjadi gangguan pada salah satu pembangkit, bisa menyebabkan pemadaman listrik atau pemadaman secara bergiliran," lanjutnya usai dengar pendapat dengan PT PLN Kalselteng dan mitra kerja lainnya.
Pasalnya daya terpasang maupun produksi daya listrik tersebut sudah pas-pasan, sehingga gangguan sedikit bisa menyebabkan pemadaman aliran listrik," tandas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu. Untuk itulah, percepatan pembangunan pembangkit listrik unit V dan VI PLTU Asam-Asam harus segera dilakukan agar krisis listrik yang terjadi tidak semakin parah.
"Padahal pada Agustus 2013, kita sudah mengumumkan merdeka dari pemadaman aliran listrik, namun kenyataannya masih terjadi pemadaman, belum `byar pet` karena faktor gangguan," ujar alumnus Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin itu.
Namun, lanjut mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu, pembangkit baru tersebut tidak menggunakan produksi China, seperti halnya unit III dan IV, yang justru banyak bermasalah dibandingkan kontribusinya dalam menyediakan daya listrik.
"Yang sudah biarlah, namun pembangkit baru bisa segera direalisasikan secepatnya. Kita capek dengan pemadaman yang terus menerus," tegas Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Kalsel itu.
Selain itu, dia menyarankan, perlu pula percepatan PLTU Pulang Pisau, dan di daerah hulu Sungai Barito Kalteng agar kekurangan daya listrik bisa terpenuhi, atau paling tidak pemadaman tidak perlu terjadi, mengingat daya tersedia masih memadai.
"Kita ingin agar PLN bisa menjamin kapan krisis listrik ini berakhir, atau paling tidak pemadaman tidak terjadi lagi di Kalsel yang merupakan lumbung energi," ujar wakil rakyat kelahiran Puruk Cahu, hulu Barito Kalteng tersebut.
Ia menyatakan, jika memerlukan regulasi, seperti halnya Perda Pengaturan Pohon di sekitar jaringan listrik, maka dewan siap melakukannya agar bisa mengatasi gangguan pada jaringan.
"Apa yang bisa dewan bantu untuk mengatasi masalah kelistrikan ini, namun kelihatannya lebih pada alat, atau pembangkitanya," demikian Ibnu Sina.
Sebelumnya, Manager Pembangkit PT PLN Wilayah Kalselteng, Anang mengakui, ketersediaan listrik kini hampir sama dengan beban puncak masyarakat, bahkan hanya tersisa kelebihan enam MW.
Oleh sebab itu, kalau ada gangguan pada pembangkit, terutama yang berukuran besar, maka pemadaman listrik tidak bisa dihindari," katanya didampingi Manager Area Banjarmasin, Taufan Rahmat Rahardjo.
Apalagi terjadi pengurangan pasokan pada Pusat Listrik Tenaga Air (PLTA) Riam Kanan pada musim kemarau, yang semula 20 MW, kini hanya sekitar 4,5 MW, namun kekurangan ini bisa ditutupi oleh pembelian listrik dari swasta.
Pada PLTA Ir Pangeran Mohammad Noor di waduk Riam Kanan (61 km timur laut Banjarmasin) ada tiga pembangkit dengan kapasitas terpasang masing-masing 10 MW. Namun hanya dua pembangkit yang operasional, satunya lagi cadangan.
"Kapasitas sebenarnya cukup memadai, namun kurang andal, sehingga pemadaman sangat dimungkinkan terjadi, jika pembangkit ataupun distribusi mengalami gangguan," demikian Anang.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014