Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS) H Achmad Fikry, menyampaikan Kabupaten HSS termasuk daerah yang menjadi example atau percontohan untuk mengetahui sejauh mana refocusing atau pengalihan anggaran, yang telah dilakukan termasuk arah penggunaannya dalam penanganan pandemi COVID-19.
Ia mengatakan, tentu refocusing sudah memenuhi standar untuk pemerintah 50 persen penggunaannya pun ditambahkan untuk penanganan COVID-19, kalau nanti hasil pemeriksaannya itu sudah sampai, pihaknya akan pelajari mana-mana harus diperbaiki.
"Karena untuk daerah contoh ada beberapa kabupaten kota, sehingga tadi penjelasan tidak fokus pada suatu kabupaten, nanti akan disampaikan secara tertulis," katanya, dalam keterangan usai mengikuti Video Conference (Vidcon) Exit Briefing BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Selasa (26/11).
Baca juga: Tim KemenPAN RB kunjungi HSS, terkait proses Mall Pelayanan Publik
Dijelaskan dia, tentu ini menjadi pembelajaran untuk ke depan, meskipun COVID-19 tanggap darurat, tapi proses itu harus tetap kembali dengan kaidah-kaidah ketentuan yang berlaku.
Diharapkan dalam waktu yang singkat sudah menerima tertulisnya, hingga akan dibahas bersama dengan OPD pengelola anggaran COVID-19 dan kalau ada yang harus disempurnakan maka akan disempurnakan.
"Begitupun kalau memang ada yang harus diperbaiki maka akan kita perbaik, jadi keadaan darurat bukan berarti kita harus mengabaikan semua ketentuan yang ada,”katanya.
Baca juga: SANIMAS Desa Bamban Utara, Angkinang diterima dan diserahterimakah
Sebelum memberikan pemaparan, Ketua BPK RI Perwakilan Kalsel, Tornanda Syaifullah, mengatakan kesempatan pertemuan ini mungkin terakhir bagi tugas dirinya, selaku Kepala BPK Provinsi Kalimantan Selatan, karena beberapa waktu yang lalu sudah ada pelantikan.
Menurut dia, besar harapan dengan tugas terakhir di Provinsi Kalsel ini, memberikan dampak yang baik, bagi tata kelola keuangan di wilayah Provinsi Kalsel. Dan selama pemeriksaan, khususnya masa pandemi ini dan tugas dan fungsi BPK tetap bersinambungan serta dilanjutkan Kepala BPK Perwakilan Kalsel yang baru.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
Ia mengatakan, tentu refocusing sudah memenuhi standar untuk pemerintah 50 persen penggunaannya pun ditambahkan untuk penanganan COVID-19, kalau nanti hasil pemeriksaannya itu sudah sampai, pihaknya akan pelajari mana-mana harus diperbaiki.
"Karena untuk daerah contoh ada beberapa kabupaten kota, sehingga tadi penjelasan tidak fokus pada suatu kabupaten, nanti akan disampaikan secara tertulis," katanya, dalam keterangan usai mengikuti Video Conference (Vidcon) Exit Briefing BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Selasa (26/11).
Baca juga: Tim KemenPAN RB kunjungi HSS, terkait proses Mall Pelayanan Publik
Dijelaskan dia, tentu ini menjadi pembelajaran untuk ke depan, meskipun COVID-19 tanggap darurat, tapi proses itu harus tetap kembali dengan kaidah-kaidah ketentuan yang berlaku.
Diharapkan dalam waktu yang singkat sudah menerima tertulisnya, hingga akan dibahas bersama dengan OPD pengelola anggaran COVID-19 dan kalau ada yang harus disempurnakan maka akan disempurnakan.
"Begitupun kalau memang ada yang harus diperbaiki maka akan kita perbaik, jadi keadaan darurat bukan berarti kita harus mengabaikan semua ketentuan yang ada,”katanya.
Baca juga: SANIMAS Desa Bamban Utara, Angkinang diterima dan diserahterimakah
Sebelum memberikan pemaparan, Ketua BPK RI Perwakilan Kalsel, Tornanda Syaifullah, mengatakan kesempatan pertemuan ini mungkin terakhir bagi tugas dirinya, selaku Kepala BPK Provinsi Kalimantan Selatan, karena beberapa waktu yang lalu sudah ada pelantikan.
Menurut dia, besar harapan dengan tugas terakhir di Provinsi Kalsel ini, memberikan dampak yang baik, bagi tata kelola keuangan di wilayah Provinsi Kalsel. Dan selama pemeriksaan, khususnya masa pandemi ini dan tugas dan fungsi BPK tetap bersinambungan serta dilanjutkan Kepala BPK Perwakilan Kalsel yang baru.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020