Aliansi Pekerja Buruh Banua atau PBB Kalimantan Selatan (Kalsel) menyatakan mosi tidak percaya terhadap 11 orang anggota DPR RI asal provinsinya yang terdiri atas 13 kabupaten/kota dan kini berpenduduk lebih empat juta jiwa.
Penyataan itu saat pertemuan dengan Aliansi PBB Kalsel yang difasilitasi DPRD setempat di Banjarmasin, Selasa yang rencananya bertemu anggota DPR RI dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal daerah pemilihan provinsi tersebut.
Namun tak seorangpun dari 11 orang anggota DPR RI tersebut yang memenuhi undangan Ketua DPRD Kalsel DR (HC) H Supian HK SH MH untuk pertemuan dengan Aliansi PBB di Ruang H Ismail Abdullah (alm) Lantai IV Gedung Dewan atau lembaga legislatif tingkat provinsi itu.
Kecuali itu, yang memberi kabar ketidakhadiran yaitu H Habib Abu Bakar Al Habsyi (PKS) sebab pada saat bersamaan sudah terjadwal kegiatan lain, dan H Rifqi Nizami Karsayuda (PDIP) karena sakit.
Sedangkan dari empat anggota DPD RI asal Kalsel yang hadir cuma H Sayid Abdul Hamid SH pada pertemuan yang secara kolegial dipandu empat anggota DPRD setempat mewakili Ketuanya masing-masing Dr H Karlie Hanafi Kalianda SH MH, H Sahrujani (keduanya Golkar), H Suripno Sumas SH MH (PKB) dan Imam Kanapi (PKS).
Padahal pertemuan antara Aliansi PBB Kalsel dengan anggota DPR RI dan DPD RI itu untuk mendiskusikan Omnibus Law Cipta Kerja guna mencari titik temu atau nilai-nilai kebenaran pada undang undang (UU) yang baru disahkan tersebut.
Oleh sebab itu, Aliansi PBB Kalsel selain menyuruh kaum buruh/pekerja, juga akan mengkampanyekan kepada masyarakat provinsi tersebut agar jangan memilih lagi orang-orang/anggota DPR RI asal daerahnya.
"Padahal mereka (anggota DPR RI asal Kalsel) sedang reses hingga Desember mendatang. Semestinya bisa melowongkan waktu buat bertemu kami," ujar Koordinator Aliansi PBB Kalsel Yoeyoen, didampingi temannya yang juga pakar hukum Aliansi PBB tersebut.
"Tugas untuk memfasilitasi sudah kami laksanakan," ucap Karlie Hanafi yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar serta anggota Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalsel.
Sementara ketika dimintai komentar atas ketidakhadiran 11 anggota DPR RI dan tiga anggota DPD lainnya dalam pertemuan tersebut, Habib Hamid tidak bersedia, kecuali menyatakan, hal itu urusan dan hak mereka anggota DPR RI asal Kalsel.
"Begitu juga sikap mosi tidak percaya dari Aliansi PBB Kalsel terhadap wakil-wakilnya di Senayan adalah hak mereka," ucapnya singkat menjawab Antara Kalsel.
Anggota DPD RI asal Kalsel Habib Sayid Abdul Hamid, usai pertemuan dengan Aliansi Pekerja Buruh Banua Kalsel di Ruang H Ismail Abdullah Lantai IV Gedung DPRD provinsi setempat. (Syamsuddin Hasan)
