Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) H.M Noor mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2020, secara daring melalui video conference, dari Ruang Media Center, Kantor Sekretariat Daerah (Setda) HSS.
Ia mengatakan,rakornas bertujuan untuk mendorong kepala daerah dan jajaran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mensinergikan kebijakan stabilitas harga dengan kebijakan pemulihan ekonomi di daerah, serta menghasilkan kebijakan yang akan menjadi bahan masukan untuk kebijakan pengendalian inflasi secara nasional.
"Rakornas kali ini mengusung tema "Transformasi digital UMKM pangan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan stabilitas harga menuju Indonesia maju", kegiatan rakornas dibuka secara langsung Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo," katanya, beberapa waktu lalu.
Presiden Joko Widodo, mengatakan kondisi perekonomian tahun 2020 sangat berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya, diharapkan kebijakan pengendalian Inflasi tidak hanya fokus pada pengendalian harga, tetapi juga daya beli masyarakat harus tetap terjaga.
Baca juga: Cegah COVID-19, Mahfud minta pemda antisipasi selama libur panjang dan cuti bersama
Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah pusat telah menyalurkan skema program perlindungan sosial dan yang bersifat kas transfer mulai dari PKH, Bantuan Sosial Tunai(BST), Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, Kartu Prakerja, subsidi gaji, Bantuan Sosial Produktif (BSP) untuk bantuan modal UMKM.
“Dengan berbagai skema bantuan sosial tersebut, diharapkan akan meningkatkan konsumsi rumah tangga, dan akhirnya akan mendorong tumbuhnya suplai,” katanya.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, mengatakan komitmen pihaknya untuk menjaga ekonomi antara pusat dengan daerah, serta mengupayakan transformasi digital untuk menjaga stabilitas harga di tengah masyarakat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, juga menyatakan inflasi kali ini banyak disebabkan oleh pandemi COVId-19, karena banyak para investor yang masih tidak berani melakukan investasi.
Baca juga: Pemkab HSS serahkan beragam bantuan untuk pelaku UMKM
Menurut dia, pemulihan ekonomi bantuan pemerintah dalam kegiatan sosial sudah disebarkan hampir total Rp203 triliun, diperlukan pendistribusian anggaran dari daerah segera terserap secepat mungkin, agar perputaran ekonomi di masyarakat tetap dapat berjalan.
Adapun Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, menegaskan saat krisis terjadi pada tahun 1998, sektor UMKM masih bisa menjadi pahlawan ekonomi, dapat bertahan di tengah terjadinya krisis. Terakhir, Mendagri Tito Karnavian menyatakan di tengah situasi seperti ini harus dapat menjaga harga agar tidak melonjak.
Rangkaian rakornas diisi dengan pengumuman nominasi sekaligus pemenang TPID Award Tahun 2020, berdasarkan Keputusan Menko Perekonomian selaku Ketua TPIP Nomor 264 Tahun 2020 meliputi provinsi terbaik, kabupaten atau kota terbaik, dan kabupaten atau kota berprestasi.
Turut hadir rakornas virtual, Asisten II Bidang Administrasi Pembangunan dan Kemasyarakatan Sasmi Rifani, Kepala Dinas Perdagangan Sudiyono, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian Hendro Martono, Kepala Bagian Ekobang Setda HSS serta pihak terkait.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
Ia mengatakan,rakornas bertujuan untuk mendorong kepala daerah dan jajaran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mensinergikan kebijakan stabilitas harga dengan kebijakan pemulihan ekonomi di daerah, serta menghasilkan kebijakan yang akan menjadi bahan masukan untuk kebijakan pengendalian inflasi secara nasional.
"Rakornas kali ini mengusung tema "Transformasi digital UMKM pangan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan stabilitas harga menuju Indonesia maju", kegiatan rakornas dibuka secara langsung Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo," katanya, beberapa waktu lalu.
Presiden Joko Widodo, mengatakan kondisi perekonomian tahun 2020 sangat berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya, diharapkan kebijakan pengendalian Inflasi tidak hanya fokus pada pengendalian harga, tetapi juga daya beli masyarakat harus tetap terjaga.
Baca juga: Cegah COVID-19, Mahfud minta pemda antisipasi selama libur panjang dan cuti bersama
Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah pusat telah menyalurkan skema program perlindungan sosial dan yang bersifat kas transfer mulai dari PKH, Bantuan Sosial Tunai(BST), Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, Kartu Prakerja, subsidi gaji, Bantuan Sosial Produktif (BSP) untuk bantuan modal UMKM.
“Dengan berbagai skema bantuan sosial tersebut, diharapkan akan meningkatkan konsumsi rumah tangga, dan akhirnya akan mendorong tumbuhnya suplai,” katanya.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, mengatakan komitmen pihaknya untuk menjaga ekonomi antara pusat dengan daerah, serta mengupayakan transformasi digital untuk menjaga stabilitas harga di tengah masyarakat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, juga menyatakan inflasi kali ini banyak disebabkan oleh pandemi COVId-19, karena banyak para investor yang masih tidak berani melakukan investasi.
Baca juga: Pemkab HSS serahkan beragam bantuan untuk pelaku UMKM
Menurut dia, pemulihan ekonomi bantuan pemerintah dalam kegiatan sosial sudah disebarkan hampir total Rp203 triliun, diperlukan pendistribusian anggaran dari daerah segera terserap secepat mungkin, agar perputaran ekonomi di masyarakat tetap dapat berjalan.
Adapun Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, menegaskan saat krisis terjadi pada tahun 1998, sektor UMKM masih bisa menjadi pahlawan ekonomi, dapat bertahan di tengah terjadinya krisis. Terakhir, Mendagri Tito Karnavian menyatakan di tengah situasi seperti ini harus dapat menjaga harga agar tidak melonjak.
Rangkaian rakornas diisi dengan pengumuman nominasi sekaligus pemenang TPID Award Tahun 2020, berdasarkan Keputusan Menko Perekonomian selaku Ketua TPIP Nomor 264 Tahun 2020 meliputi provinsi terbaik, kabupaten atau kota terbaik, dan kabupaten atau kota berprestasi.
Turut hadir rakornas virtual, Asisten II Bidang Administrasi Pembangunan dan Kemasyarakatan Sasmi Rifani, Kepala Dinas Perdagangan Sudiyono, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian Hendro Martono, Kepala Bagian Ekobang Setda HSS serta pihak terkait.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020