Sebanyak lima Perangkat Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) menerima penghargaan Pengelolaan SP4N LAPOR Terbaik dari Pemerintah Kabupaten HST Tahun 2020, Selasa di Aula Bappelitbangda HST.
Kelima perangkat daerah tersebut adalah Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata, RSUD Damanhuri, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Dinas Komunikasi dan Informatika.
Penyerahan penghargaan dilakukan oleh Bupati HST H A Chairansyah yang diwakili Pj Sekda H Faried Fakhmansyah yang dalam sambutannya mengatakan hal itu dilakukan dalam rangka mewujudkan percepatan peningkatan kualitas publik.
"Sehingga diperlukan adanya penilaian terhadap standar pelayanan publik di Kabupaten HST, terdapat 5 diantaranya dengan tingkat kepatuhan zona hijau (tinggi)," jelasnya.
Menurutnya, penilaian tersebut dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI) perwakilan Kalsel, yang telah dievaluasi sebelumnya dengan dilakukannya penilaian secara Nasional oleh Ombudsman.
"Hal ini kita lakukan karena adanya rekomendasi dari Ombudsman Kalsel, untuk memberikan semacam penghargaan dari daerah terhadap perangkat daerah yang nilai pelayanannya sudah masuk zona hijau," ujarnya.
Lebih lanjut, dirinya berharap, Untuk dinas-dinas lain agar tidak segan untuk meniru dan mereplikasi upaya instansi lain yang telah baik.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalsel, Noorhalis Majid saat berhadir mengatakan Best reward pada lima perangkat yang mendapatkan apresiasi tersebut merupakan yang memberikan respon tercepat dengan bukti penyelesaiaan pengaduan publik selama satu tahun.
"Rata-rata respon penyelesaiannya tiga sampai lima hari, sesuai SOP," katanya.
Selanjutnya Noorhalis menyampaikan, salah satu tugas Ombudsman adalah menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat, terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang kurang baik.
"Masyarakat menyampaikan pengaduannya, baik secara langsung ataupun melalui telepon dan Ombudsman wajib menindaklanjutinya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku," katanya.
Ditambahkannya, Selain itu, Ombudsman Kalsel juga memiliki beragam kegiatan, baik itu kajian, sosialisasi (salah satunya melalui Podcast Ombudsman Kalsel), juga kegiatan lain seperti membuka meja pengaduan diberbagai objek pelayanan publik.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
Kelima perangkat daerah tersebut adalah Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata, RSUD Damanhuri, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Dinas Komunikasi dan Informatika.
Penyerahan penghargaan dilakukan oleh Bupati HST H A Chairansyah yang diwakili Pj Sekda H Faried Fakhmansyah yang dalam sambutannya mengatakan hal itu dilakukan dalam rangka mewujudkan percepatan peningkatan kualitas publik.
"Sehingga diperlukan adanya penilaian terhadap standar pelayanan publik di Kabupaten HST, terdapat 5 diantaranya dengan tingkat kepatuhan zona hijau (tinggi)," jelasnya.
Menurutnya, penilaian tersebut dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI) perwakilan Kalsel, yang telah dievaluasi sebelumnya dengan dilakukannya penilaian secara Nasional oleh Ombudsman.
"Hal ini kita lakukan karena adanya rekomendasi dari Ombudsman Kalsel, untuk memberikan semacam penghargaan dari daerah terhadap perangkat daerah yang nilai pelayanannya sudah masuk zona hijau," ujarnya.
Lebih lanjut, dirinya berharap, Untuk dinas-dinas lain agar tidak segan untuk meniru dan mereplikasi upaya instansi lain yang telah baik.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalsel, Noorhalis Majid saat berhadir mengatakan Best reward pada lima perangkat yang mendapatkan apresiasi tersebut merupakan yang memberikan respon tercepat dengan bukti penyelesaiaan pengaduan publik selama satu tahun.
"Rata-rata respon penyelesaiannya tiga sampai lima hari, sesuai SOP," katanya.
Selanjutnya Noorhalis menyampaikan, salah satu tugas Ombudsman adalah menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat, terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang kurang baik.
"Masyarakat menyampaikan pengaduannya, baik secara langsung ataupun melalui telepon dan Ombudsman wajib menindaklanjutinya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku," katanya.
Ditambahkannya, Selain itu, Ombudsman Kalsel juga memiliki beragam kegiatan, baik itu kajian, sosialisasi (salah satunya melalui Podcast Ombudsman Kalsel), juga kegiatan lain seperti membuka meja pengaduan diberbagai objek pelayanan publik.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020