Sinergitas tiga pilar di Kota Banjarbaru tergambar dari keakraban Penjabat Wali Kota Banjarbaru Bernhard E Rondonuwu dengan Dandim 1006/Mtp Letkol Arm Siswo Budiarto dan Kepala Polres AKBP Doni Hadi Santoso.
Ketiganya tampak akrab saat acara pengucapan deklarasi Gerakan Nasional Netralitas ASN pada pilkada serentak tahun 2020 di lingkungan Pemkot Banjarbaru yang dilaksanakan di Lapangan Murjani, Kamis.
Selain penjabat wali kota, Dandim 1006/Martapura, Kapolres Banjarbaru, kegiatan juga dihadiri, Ketua DPRD, Kepala Kejari, Ketua PN, Sekretaris Daerah, Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Nasional.
"Kami mengapresiasi langkah Pemkot Banjarbaru dibawah kepemimpinan Pjs wali kota dan Kepala BKPP yang memasilitasi deklarasi netralitas ASN di pilkada," ujar Ketua Bawaslu Kota Banjarbaru Dahtiar.
Sementara, Pjs Wali Kota Banjarbaru menekankan, sesuai Undang-Undang tentang ASN yang diatur didalam pasal 2 menggaris bawahi salah satu azas dari Aparatur Sipil Negara dalam pilkada adalah netralitas.
"Kita selaku ASN wajib mematuhinya karena sudah menjadi pola pikir dan menjadi tingkah laku untuk bersikap netral tanpa memihak salah satu pasangan calon," ujar Direktur Polisi Pamong Praja Kemendagri RI itu.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
Ketiganya tampak akrab saat acara pengucapan deklarasi Gerakan Nasional Netralitas ASN pada pilkada serentak tahun 2020 di lingkungan Pemkot Banjarbaru yang dilaksanakan di Lapangan Murjani, Kamis.
Selain penjabat wali kota, Dandim 1006/Martapura, Kapolres Banjarbaru, kegiatan juga dihadiri, Ketua DPRD, Kepala Kejari, Ketua PN, Sekretaris Daerah, Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Nasional.
"Kami mengapresiasi langkah Pemkot Banjarbaru dibawah kepemimpinan Pjs wali kota dan Kepala BKPP yang memasilitasi deklarasi netralitas ASN di pilkada," ujar Ketua Bawaslu Kota Banjarbaru Dahtiar.
Sementara, Pjs Wali Kota Banjarbaru menekankan, sesuai Undang-Undang tentang ASN yang diatur didalam pasal 2 menggaris bawahi salah satu azas dari Aparatur Sipil Negara dalam pilkada adalah netralitas.
"Kita selaku ASN wajib mematuhinya karena sudah menjadi pola pikir dan menjadi tingkah laku untuk bersikap netral tanpa memihak salah satu pasangan calon," ujar Direktur Polisi Pamong Praja Kemendagri RI itu.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020