Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Banjarbaru Bernhard E Rondonuwu menegaskan, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru merupakan harga mati.
"Netralitas ASN di pilwali harga mati dan tidak bisa ditawar-tawar. Saya tidak ingin ada ASN yang kena tegur atau disemprit Bawaslu karena dinilai tidak netral," ujarnya saat silaturahmi ke Bawaslu Banjarbaru, Selasa.
Ia mengatakan, seluruh ASN memiliki aturan ketat terkait netralitas dalam pemilihan kepala daerah sehingga dilarang memihak salah satu diantara pasangan calon yang maju pada pencalonan wali kota.
Menurut dia, meski pun dituntut untuk menjaga netralitas di pilkada, ASN tetap bisa menyalurkan hak suaranya saat proses pemungutan suara dan diharapkan saat itu lah abdi negara mendukung pilihan.
"Jadi kalau sekarang, selama tahapan kampanye dan menjelang pemilihan umum, dukungan cukup simpan dalam hati saja. Nanti setelah dibilik suara baru tentukan pilihan yang didukung sebagai wali kota," pesannya.
Ditekankan, selain berperan dalam menciptakan pilkada yang aman dan damai, ASN juga dituntut ikut aktif mewujudkan pilkada sehat ditengah pandemi COVID-19 sehingga seluruh masyarakat tetap sehat dan kuat.
"Kami minta, ASN menjadi contoh bagi masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan selama pandemi COVID-19 sehingga pilkada berjalan aman, tertib dan sehat serta tidak memunculkan cluster baru COVID-19," ucapnya.
Selain bersilaturahmi dengan jajaran Bawaslu Banjarbaru, Bernhard yang menjabat Direktur Polisi Pamong Praja Kementerian Dalam Negeri RI juga berkunjung ke Kantor Dinas Sosial yang kantornya bersebelahan.
Kemudian, alumnus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) angkatan pertama itu juga ke Kantor KPU Banjarbaru dan Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) di Jalan Trikora Banjarbaru.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
"Netralitas ASN di pilwali harga mati dan tidak bisa ditawar-tawar. Saya tidak ingin ada ASN yang kena tegur atau disemprit Bawaslu karena dinilai tidak netral," ujarnya saat silaturahmi ke Bawaslu Banjarbaru, Selasa.
Ia mengatakan, seluruh ASN memiliki aturan ketat terkait netralitas dalam pemilihan kepala daerah sehingga dilarang memihak salah satu diantara pasangan calon yang maju pada pencalonan wali kota.
Menurut dia, meski pun dituntut untuk menjaga netralitas di pilkada, ASN tetap bisa menyalurkan hak suaranya saat proses pemungutan suara dan diharapkan saat itu lah abdi negara mendukung pilihan.
"Jadi kalau sekarang, selama tahapan kampanye dan menjelang pemilihan umum, dukungan cukup simpan dalam hati saja. Nanti setelah dibilik suara baru tentukan pilihan yang didukung sebagai wali kota," pesannya.
Ditekankan, selain berperan dalam menciptakan pilkada yang aman dan damai, ASN juga dituntut ikut aktif mewujudkan pilkada sehat ditengah pandemi COVID-19 sehingga seluruh masyarakat tetap sehat dan kuat.
"Kami minta, ASN menjadi contoh bagi masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan selama pandemi COVID-19 sehingga pilkada berjalan aman, tertib dan sehat serta tidak memunculkan cluster baru COVID-19," ucapnya.
Selain bersilaturahmi dengan jajaran Bawaslu Banjarbaru, Bernhard yang menjabat Direktur Polisi Pamong Praja Kementerian Dalam Negeri RI juga berkunjung ke Kantor Dinas Sosial yang kantornya bersebelahan.
Kemudian, alumnus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) angkatan pertama itu juga ke Kantor KPU Banjarbaru dan Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) di Jalan Trikora Banjarbaru.
Editor : Gunawan Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020