Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kustono Widodo mengatakan, realisasi penyaluran solar bersubsidi di Kalimantan Selatan telah melebihi kuota dan diprediksi hingga akhir Desember kuota tersebut bakal melebihi ketentuan yang telah ditetapkan pusat.
Menurut Kustono pada "coffe morning" di Aula Abdi Persada Pemprov Kalsel, Rabu, berdasarkan data yang dia peroleh dari Pertamina, penyaluran solar selama Agustus 2014 telah mencapai 179 ribu kiloloter dari seharusnya 151 ribu kiloliter.
"Bila realisasi solar dalam setiap bulannya terus terjadi kelebihan, maka dikhawatirkan hingga akhir tahun kuota solar tersebut tidak mencukupi," katanya.
Berdasarkan data, tambah dia, penyaluran solar bersubsidi untuk Kalsel adalah 26 ribu kiloliter per bulan, sehingga dalam lima bulan ke depan diperlukan jumlah solar bersubsidi sebanyak 130 ribu kiloliter.
Bila penyaluran solar bersubsidi masih terjadi seperti saat ini, tambah dia, maka hingga akhir Desember 2014, penyaluran solar bersubsidi mencapai 312 ribu kilo liter, sehingga diprediksi akan terjadi kekurangan kuota hingga 53 ribu kiloliter.
Salah satu cara untuk mengantisipasi hal tersebut, tambah dia, adalah dengan meningkatkan pengawasan, di lapangan mulai dari distribusi BBM di SPBU hingga dalam perjalanan, sehingga memperkecil adanya penyelewengan.
Selain itu, tambah dia, perlu tindakan hukum yang tegas, terhadap oknum yang menyalahgunakan BBM bersubsidi, bukan untuk peruntukkannya.
Sedangkan untuk premium tambah dia, berdasarkan data dan perhitungan dengan PT Pertamina yang didapatkan, pada tahun 2014 kuota BBM premium sebesar 663.320 kiloliter.
Dari jumlah tersebut, tambah dia, realisasi harian yang disalurkan PT Pertamina adalah 1.817 kiloliter. Realisasi sejak 1 Januari hingga 3 Agustus 2014 sebesar 340.776 kiloliter. Sedangkan kuota premium hingga 3 Agustus 2014 masih sebesar 390.723 kiloliter.
"Khusus premium bersubsidi kita relatif aman dan mencukupi, kuota penyaluran hingga akhir Agustus tersisa 12 persen," katanya.
Bila pengendalian tersebut bisa dilakukan dengan baik, seperti pada Agustus, maka diperkirakan hingga akhir tahun BBM premium Kalsel tidak terjadi masalah berarti.
Sebelumnya, dihadapan anggota Dewan Energi Nasional Kustono mengungkapkan untuk solar kuota setahun sebesar 256.427 kiloliter, realiasi per hari 702 kiloliter, sedangkan realisasi sejak 1 Januari hingga 3 Agustus, atau 215 hari telah mencapai 181.975. Sedangkan jumlah kuota hingga 3 Agustus sebesar 151.046 kiloliter.
"Kalau untuk kuota premium, kita masih relatif mencukupi, sedangkan untuk solar masih kurang, sehingga perlu diperjuangkan untuk penambahan kuota," katanya.
Anggota Dewan Energi Nasional, A Sonny Keraf mengatakan, pihaknya akan menata kembali kondisi energi nasional, sehingga antrean panjang tidak terus terjadi.
Menurut dia, pemerintah perlu mengurangi disparitas harga antara BBM bersubsidi dan non subsidi, sehingga upaya terjadinya penyelewenangan pemanfaatan BBM bersubsidi bisa ditekan.
Selain itu, pemerintah juga akan mendorong, terus tumbuhnya energi terbarukan, antara lain bio diesel dan lainnya, untuk menggantikan energi fosil dan minyak.
Kebijakan pembatasan ekspor terhadap sumber energi fosil antara lain batu bara, agar bisa dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kepentingan warga negara Indonesia, juga akan terus diupayakan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014
Menurut Kustono pada "coffe morning" di Aula Abdi Persada Pemprov Kalsel, Rabu, berdasarkan data yang dia peroleh dari Pertamina, penyaluran solar selama Agustus 2014 telah mencapai 179 ribu kiloloter dari seharusnya 151 ribu kiloliter.
"Bila realisasi solar dalam setiap bulannya terus terjadi kelebihan, maka dikhawatirkan hingga akhir tahun kuota solar tersebut tidak mencukupi," katanya.
Berdasarkan data, tambah dia, penyaluran solar bersubsidi untuk Kalsel adalah 26 ribu kiloliter per bulan, sehingga dalam lima bulan ke depan diperlukan jumlah solar bersubsidi sebanyak 130 ribu kiloliter.
Bila penyaluran solar bersubsidi masih terjadi seperti saat ini, tambah dia, maka hingga akhir Desember 2014, penyaluran solar bersubsidi mencapai 312 ribu kilo liter, sehingga diprediksi akan terjadi kekurangan kuota hingga 53 ribu kiloliter.
Salah satu cara untuk mengantisipasi hal tersebut, tambah dia, adalah dengan meningkatkan pengawasan, di lapangan mulai dari distribusi BBM di SPBU hingga dalam perjalanan, sehingga memperkecil adanya penyelewengan.
Selain itu, tambah dia, perlu tindakan hukum yang tegas, terhadap oknum yang menyalahgunakan BBM bersubsidi, bukan untuk peruntukkannya.
Sedangkan untuk premium tambah dia, berdasarkan data dan perhitungan dengan PT Pertamina yang didapatkan, pada tahun 2014 kuota BBM premium sebesar 663.320 kiloliter.
Dari jumlah tersebut, tambah dia, realisasi harian yang disalurkan PT Pertamina adalah 1.817 kiloliter. Realisasi sejak 1 Januari hingga 3 Agustus 2014 sebesar 340.776 kiloliter. Sedangkan kuota premium hingga 3 Agustus 2014 masih sebesar 390.723 kiloliter.
"Khusus premium bersubsidi kita relatif aman dan mencukupi, kuota penyaluran hingga akhir Agustus tersisa 12 persen," katanya.
Bila pengendalian tersebut bisa dilakukan dengan baik, seperti pada Agustus, maka diperkirakan hingga akhir tahun BBM premium Kalsel tidak terjadi masalah berarti.
Sebelumnya, dihadapan anggota Dewan Energi Nasional Kustono mengungkapkan untuk solar kuota setahun sebesar 256.427 kiloliter, realiasi per hari 702 kiloliter, sedangkan realisasi sejak 1 Januari hingga 3 Agustus, atau 215 hari telah mencapai 181.975. Sedangkan jumlah kuota hingga 3 Agustus sebesar 151.046 kiloliter.
"Kalau untuk kuota premium, kita masih relatif mencukupi, sedangkan untuk solar masih kurang, sehingga perlu diperjuangkan untuk penambahan kuota," katanya.
Anggota Dewan Energi Nasional, A Sonny Keraf mengatakan, pihaknya akan menata kembali kondisi energi nasional, sehingga antrean panjang tidak terus terjadi.
Menurut dia, pemerintah perlu mengurangi disparitas harga antara BBM bersubsidi dan non subsidi, sehingga upaya terjadinya penyelewenangan pemanfaatan BBM bersubsidi bisa ditekan.
Selain itu, pemerintah juga akan mendorong, terus tumbuhnya energi terbarukan, antara lain bio diesel dan lainnya, untuk menggantikan energi fosil dan minyak.
Kebijakan pembatasan ekspor terhadap sumber energi fosil antara lain batu bara, agar bisa dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kepentingan warga negara Indonesia, juga akan terus diupayakan.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014