Pelaihari, (Antaranews Kalsel) – Pemerintah Kabupaten Tanah Laut , Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida), tokoh agama dan tokoh masyarakat  menolak paham Islamic Of Iraq and Syria (ISIS) berkembang di Tanah Laut, kata Bupati Tanah Laut, H Bambang Alamsyah,di Pelaihari,  Senin (1/9).


“Pemerintah resmi melarang gerakan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) di Indonesia lantaran  bertentangan dengan ideologi Pancasila,” kata  H Bambang Alamsyah .

Menurutnya, sebagai bentuk keseriusan penolakan paham ISIS tersebut,  Unsur Muspida bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat sepakat mendeklarasikan  menolak paham tersebut.

“Deklarasi penolakan gerakan paham ISIS  itu,  berlangsung di halaman Kantor Bupati Tanah Laut.  Pembacaan dan penandatanganan Deklarasi itu sendiri dilakukan Ketua FKUB, Ketua MUI Kabupaten Tanah Laut, Forum Pondok Pesantren dan BKPRMI Tanah Laut,” ujarnya

“Saya juag berharap seluruh warga Tanah Laut harus bersama-sama menangkal paham  radikalisme agar tidak berkembang di  Tanah Laut,” tegasnya.

Dijelaskan bupati, ISIS bukanlah masalah agama, namun  masalah ideologi.  Jika dikaitkan dengan negara Indonesia, ideologi paham ISIS sangat bertentangan dengan ideologi  Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Karena itu, Pemerintah Republik Indonesia, khususnya Kabupaten
Tanah Laut  menolak dan tidak mengizinkan paham ISIS berkembang  di daerah ini,  karena bertentangan dengan  Pancasila, NKRI dan kebhinekaan kita” tandas bupati.

Pewarta: Arianto

Editor : AWI-SEO&Digital Ads


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014