Bupati Barito Kuala (Batola), Kalimantan Selatan Hj Noormiliyani AS mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2020 secara virtual diselenggarakan Kementerian Keuangan RI, di Ruang Monitoring Center Setara Network Diskominfo, Selasa (22/9).
Pada acara itu bupati didampingi Sekda H Abdul Manaf, Kepala Bappelitbang Zulkifli Yadi Noor, Kepala BPKAD Samson, dan Inspektur Kabupaten Batola H Ismet Zulfikar.
Rakernas diikuti seluruh provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia juga dirangkai penyerahan penghargaan opini WTP 10 kali berturut-turut, lima kali berturut-turut dan penghargaan WTP 2019 serta penyerahan BMN Award.
Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) termasuk salah satu provinsi yang mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) lima kali berturut-turut untuk laporan keuangan tahun 2010-2019.
Sedangkan Kabupaten Barito Kuala menjadi salah satu kabupaten yang mendapatkan penghargaan opini WTP lima kali berturut-turut sejak tahun 2015 - 2019.
Sementara untuk penghargaan WTP 2019, Provinsi Kalsel terdapat 14 entitas yakni, satu provinsi dan 13 kabupaten/kota mendapatkan 13 penghargaan termasuk di antaranya Kabupaten Barito Kuala.
Rakernas digelar Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI dengan tema “Tantangan Akuntabilitas Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional” memiliki tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara dalam penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi serta mendorong optimalisasi penggunaan teknologi informasi di era adaptasi kebiasaan baru.
Untuk tahun 2020, Rakernas dilaksanakan dalam beberapa rangkaian kegiatan di antaranya melaksanakan kegiatan talkshow, webiner, coaching clinic, dan pemberian penghargaan sejak tanggal 22 hingga 24 September 2020.
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati dalam keynote speech-nya saat membuka kegiatan menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah bersinergi kuat mewujudkan pertanggungjawaban keuangan negara secara akuntabel dan transparan yang salama ini terbangun dengan pemangku kepentingan, mulai dari seluruh kementrian dan lembaga serta pemerintah daerah untuk terus ditingkatkan.
Dia juga menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai eksternal auditor yang telah melakukan pemeriksaan seluruh laporan keuangan kementrian negara dan lembaga, serta laporan keuangan bendahara umum negara, laporan keuangan pemerintah pusat dalam APBN dan laporan pemerintah daerah.
Sri Mulyani berharap, dalam laporan keuangan APBN dan APBD tahun 2020 tetap bisa terjaga kualitasnya.
Dalam hal ini, sebut dia, dari Kementrian Keuangan akan melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan pertanggungjawaban APBN dan APBD tahun 2020 secara akuntabel dan transparan.
Usai pembukaan dan penyerahan penghargaan WTP dan BMN Award acara dilanjutkan dengan talkshow.
Acara talkshow menghadirkan narasumber Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Andin Hadiyanto, Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman BPKP Salamat Simanullang, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI Feri Wibisono dan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
Pada acara itu bupati didampingi Sekda H Abdul Manaf, Kepala Bappelitbang Zulkifli Yadi Noor, Kepala BPKAD Samson, dan Inspektur Kabupaten Batola H Ismet Zulfikar.
Rakernas diikuti seluruh provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia juga dirangkai penyerahan penghargaan opini WTP 10 kali berturut-turut, lima kali berturut-turut dan penghargaan WTP 2019 serta penyerahan BMN Award.
Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) termasuk salah satu provinsi yang mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) lima kali berturut-turut untuk laporan keuangan tahun 2010-2019.
Sedangkan Kabupaten Barito Kuala menjadi salah satu kabupaten yang mendapatkan penghargaan opini WTP lima kali berturut-turut sejak tahun 2015 - 2019.
Sementara untuk penghargaan WTP 2019, Provinsi Kalsel terdapat 14 entitas yakni, satu provinsi dan 13 kabupaten/kota mendapatkan 13 penghargaan termasuk di antaranya Kabupaten Barito Kuala.
Rakernas digelar Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI dengan tema “Tantangan Akuntabilitas Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional” memiliki tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara dalam penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi serta mendorong optimalisasi penggunaan teknologi informasi di era adaptasi kebiasaan baru.
Untuk tahun 2020, Rakernas dilaksanakan dalam beberapa rangkaian kegiatan di antaranya melaksanakan kegiatan talkshow, webiner, coaching clinic, dan pemberian penghargaan sejak tanggal 22 hingga 24 September 2020.
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati dalam keynote speech-nya saat membuka kegiatan menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah bersinergi kuat mewujudkan pertanggungjawaban keuangan negara secara akuntabel dan transparan yang salama ini terbangun dengan pemangku kepentingan, mulai dari seluruh kementrian dan lembaga serta pemerintah daerah untuk terus ditingkatkan.
Dia juga menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai eksternal auditor yang telah melakukan pemeriksaan seluruh laporan keuangan kementrian negara dan lembaga, serta laporan keuangan bendahara umum negara, laporan keuangan pemerintah pusat dalam APBN dan laporan pemerintah daerah.
Sri Mulyani berharap, dalam laporan keuangan APBN dan APBD tahun 2020 tetap bisa terjaga kualitasnya.
Dalam hal ini, sebut dia, dari Kementrian Keuangan akan melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan pertanggungjawaban APBN dan APBD tahun 2020 secara akuntabel dan transparan.
Usai pembukaan dan penyerahan penghargaan WTP dan BMN Award acara dilanjutkan dengan talkshow.
Acara talkshow menghadirkan narasumber Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Andin Hadiyanto, Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman BPKP Salamat Simanullang, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI Feri Wibisono dan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020