Banjarmasin (ANTARA) - Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Fisip Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Dr Taufik Arbain mengatakan Menteri Keuangan RI Purbaya telah menunjukkan kinerjanya yang kuat pada substansi kebijakan berpihak pada rakyat.
"Kemampuan Pak Purbaya dalam membangun komunikasi kebijakan, meski tidak harus selalu turun langsung merakyat, namun kuat pada substansi kebijakan berpihak pada rakyat. Pola inilah melahirkan kepercayaan, keberpihakan dan legitimasi moral," kata Taufik di Banjarmasin, Kamis.
Baca juga: ULM terima hibah Rp2,48 miliar buka Prodi di Luar Kampus Utama di HST
Menurut Taufik, Menkeu Purbaya akhir-akhir ini selalu menjadi perhatian publik sejak awal menjabat.
Kehadirannya seperti antitesa dari Menteri Sri Mulyani yang merasuk dalam persepsi publik selalu menagih pajak rakyat dan fiscal yang ketat.
Kemudian kebijakan efisiensi anggaran pemerintah daerah yang terpangkas dari 20 hingga 50 persen dalam konteks rasionalisasi perencaan anggaran.
Fakta ini muncullah sebutan Menteri Coboy oleh elit publik dan para kepala daerah.
"Ini mengingatkan saya pada perkuliahan saat Program Doktoral Managemen dan Kebijakan Publik Fisipol UGM tentang Narrative Framework Analysis dari William N Dunn (2018)," ucap Taufik.
Dalam konteks ini Purbaya mampu menghadirkan suatu realitas, dana banyak mengapa menaikkan pajak yang membenani rakyat.
Narasi santai, tetapi tajam substantif serta merta menjadi populis dan mewakili keingian rakyat yang selama ini merasa diabaikan dalam kebijakan pemerintah dengan narasi BUMN merugi, gelontoran kredit pada perusahaan besar dan program infrastruktur hutangan, bukan gelontoran pada rakyat kecil.
Kemudian Purbaya membongkar dana mengendap trilyunan pada pemda-pemda se-Indonesia yang selama ini membanggakan bunga bank dan adanya silva.
Tak sedikit kepala daerah terkejut-kejut bahkan membangun konflik baru sebagaimana ramai di media sosial.
Bagi Purbaya dana tersebut tidak optimal diserap di awal tahun pembangunan agar bertumbuh sektor riil.
Fenomena ini menggambarkan bahwa Purbaya tidak hanya memimpin kebijakan fiskal, tetapi juga sedang membangun budaya baru tata kelola keuangan negara: terbuka, efisien, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Dalam perspektif narrative framework analysis, Purbaya seakan ingin mengatakan adanya “sesat pikir” pada pemda-pemda yang membanggakan hasil rente atau dividen.
Padahal didapat dari bank daerah sendiri yang sumber keuntungannya berasal dari aktivitas keuangan publik itu sendiri, bukan dari kinerja produktif sektor riil atau pelayanan publik.
Logika demikian, menjadikan pertanyaan besar. Lalu pemerintah daerah kerjanya apa? Bagaimana planning anggaran pembangunan? Apakah negara entitas perusahaan?
Dalam filsafat politik klasik, negara bukan sekadar mesin administrasi, tetapi entitas etis untuk melepaskan dari degradasi etik pemerintahan.
Negara hadir untuk mencapai the good life bagi warganya, yang berarti menyejahterakan masyarakat melalui kebijakan publik yang rasional dan berkeadilan.
Lebih jauh Purbaya ingin menyampaikan pesan bahwa pemerintah daerah jangan terjebak dalam rasionalitas ekonomi sempit, apalagi karena efisiensi sampai mencabut program-program pelayanan dasar khusus baik Kesehatan maupun Pendidikan, tetapi tidak mencabut sejumlah bimtek-bimtek yang memungkinkan ditiadakan.
Dalam perspektif manajemen pemerintahan fungsi keberpihakan harus semakin menguat berpihak pada kesejahteraan warga lemah.
Ketika pemda lebih bangga pada performa keuangannya sendiri ketimbang dampak sosial kebijakan, maka fungsi keberpihakan itu tereduksi.
Baca juga: ULM bedah buku Arkeologi Kepemimpinan Rosyanto Yudha Hermawan di Polda Kalsel
Paradigma new public service memberikan wejangan bagaimana posisi pemerintah dalam layanan publik sebagai tujuan, dimana mengutamakan kepentingan publik di atas efisiensi ekonomi semata, menjamin keadilan distributif, bukan sekadar efektivitas program, dan menjadikan partisipasi warga sebagai inti dari proses pembangunan.
NPS mengingatkan agar pemerintah tidak kehilangan fungsi etiknya sebagai pelayan publik, dan tidak menjelma menjadi entitas yang berorientasi profit layaknya korporasi.
Kondisi demikian akan memiskinkan jangkauan berpikir futuristik dalam pembangunan infrastruktur maupun non infrastruktur yang otomatis memiliki dampak pada pertumbuhan sektor riil.
Gejala distorsi paradigma NPM yang sering muncul dalam birokrasi modern adalah ketika masyarakat dalam pelayanan publik diukur seperti produk komersial target pajak sebagaimana isu meningkatnya pajak bumi bangunan sekian ratus persen, dan pejabat publik menjadi “manajer laba”, bukan “penjaga nilai publik”.
Jangan sampai karena alasan pemangkasan anggaran pemerintah daerah oleh pemerintah pusat, dijadikan legitimasi memangkas pelayanan dasar yang sebenarnya bisa dipertahankan dan menjadi harapan publik.
Justru anggaran publik harus digunakan untuk public good, bukan kepuasan semu birokrat atau pencitraan fiskal.
Jika pemerintah hanya berpikir dalam kerangka laba, maka visi pembangunan jangka panjang seperti keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan inklusif akan terpinggirkan.
"Dalam konteks ini Purbaya mampu mencengangkan kita semua atas aksi-aksinya," ucap Taufik.
Apalagi menguatnya laku Purbaya ketika melakukan sidak-sidak ke Kementerian mengajak rakyat membuka mata adanya praktek-praktek BUMN yang selama ini merugikan keuangan negara.
Penyitaan dana perusahaan dan penertiban BUMN, termasuk ogah pada kebijakan bayar utang kereta whosss apalagi meneruskan proyeknya pada kawasan lain menggerahkan para elit pejabat publik yang selama ini dalam zona nyaman.
Kondisi ini bahkan mampu sedikit “menenggelamkan kasus keracunan MBG” dan menguatkan citra kepemimpinan Presiden Prabowo.
Dalam kerangka berpikir narrative framework analysis, pernyataan Purbaya tidak sekadar kritik teknokratis atas kebijakan fiskal daerah, tetapi tandingan terhadap logika kekuasaan yang menyimpang dari fungsi negara dan pemerintahan di daerah.
Kerangka NFA seperti menegaskan Purbaya sebagai hero yang reformis atas realitas tata Kelola negara dan pemda saat ini, dan rakyat sebagai korban pembayar pajak sekaligus costumer pelayanan publik minimalis.
Bertemunya kutub ini, dimana jika negara membutuhkan dana rakyat, tetapi sekarang negara justru menjaga, mengawal dana rakyat.
"Inilah kemampuan Pak Purbaya dalam membangun komunikasi kebijakan, meski tidak harus selalu turun langsung merakyat," tegas Taufik lagi.
Setidaknya Purbaya hadir di momentum pasca demo Indonesia gelap, diperkuat reputasi Indonesia di PBB, seakan jalinan narasi yang menciptakan kisah moral di mana rakyat menjadi pusat cerita dan birokrasi lama menjadi antagonis.
Menarik dicermati ucapan McBeth, Jones, & Shanahan (2014) “Kebijakan publik bukan hanya soal angka, tetapi juga cerita tentang siapa pahlawan, korban, dan penjahat dalam sebuah sistem.”
