Muara Teweh, (Antaranews Kalsel) - Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, kini berupaya mencegah dan perlindungan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi di musim kemarau.
"Kami terus melakukan pencegahan dan minta dukungan seluruh masyarakat untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di daerah ini," kata Kepala Badan Lingkungan Hidup Barito Utara, Tenggara Teweng di Muara Teweh, Jumat.
Menurut Tenggara, berbagai upaya telah dilakukan termasuk mengefektifkan perangkat hukum, namun belum memberikan hasil yang optimal. Sehingga tidak perlu pengkajian yang mendalam.
Karena kebiasaan masyarakat untuk membuka lahan adalah dengan cara membakar. Dan mengakibatkan hutan mengalami degradasi antara lain pengurangan luasan hutan menjadi area perkebunan dan kegiatan lainnya.
"Untuk itu lah kami selalu mengharapkan dukungan masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di daerah ini," katanya
Tenggara mengatakan, hutan merupakan alam yang tidak ternilai karena didalamnya terkandung keanekaragaman hayati sebagai sumber plasma nutfah, sumber hasil hutan kayu dan non-kayu dan pengatur tata air.
Selain itu, pencegah banjir dan erosi serta kesuburan tanah, perlindungan alam hayati untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, rekreasi, pariwisata dan sebagainya.
"Karena itu pemanfaatan hutan dan perlindungannya telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 45, UU Nomor 5 tahun 1990, UU Nomor 23 tahun 1997, UU Nomor 41 tahun 1999, PP Nomor 28 tahun 1985 dan beberapa keputusan Menteri Kehutanan serta beberapa keputusan Dirjen PHPA dan Dirjen Pengusahaan Hutan," katanya.
Kebakaran hutan merupakan salah satu bentuk gangguan yang sering terjadi. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan cukup besar mencakup kerusakan ekologis, menurunnya keanekaragaman hayati, merosotnya nilai ekonomi hutan dan produktivitas tanah.
"Selain itu juga gangguan asap karena kebakaran hutan Indonesia pun telah melintasi batas negara," ucapnya./e
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014
"Kami terus melakukan pencegahan dan minta dukungan seluruh masyarakat untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di daerah ini," kata Kepala Badan Lingkungan Hidup Barito Utara, Tenggara Teweng di Muara Teweh, Jumat.
Menurut Tenggara, berbagai upaya telah dilakukan termasuk mengefektifkan perangkat hukum, namun belum memberikan hasil yang optimal. Sehingga tidak perlu pengkajian yang mendalam.
Karena kebiasaan masyarakat untuk membuka lahan adalah dengan cara membakar. Dan mengakibatkan hutan mengalami degradasi antara lain pengurangan luasan hutan menjadi area perkebunan dan kegiatan lainnya.
"Untuk itu lah kami selalu mengharapkan dukungan masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di daerah ini," katanya
Tenggara mengatakan, hutan merupakan alam yang tidak ternilai karena didalamnya terkandung keanekaragaman hayati sebagai sumber plasma nutfah, sumber hasil hutan kayu dan non-kayu dan pengatur tata air.
Selain itu, pencegah banjir dan erosi serta kesuburan tanah, perlindungan alam hayati untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, rekreasi, pariwisata dan sebagainya.
"Karena itu pemanfaatan hutan dan perlindungannya telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 45, UU Nomor 5 tahun 1990, UU Nomor 23 tahun 1997, UU Nomor 41 tahun 1999, PP Nomor 28 tahun 1985 dan beberapa keputusan Menteri Kehutanan serta beberapa keputusan Dirjen PHPA dan Dirjen Pengusahaan Hutan," katanya.
Kebakaran hutan merupakan salah satu bentuk gangguan yang sering terjadi. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan cukup besar mencakup kerusakan ekologis, menurunnya keanekaragaman hayati, merosotnya nilai ekonomi hutan dan produktivitas tanah.
"Selain itu juga gangguan asap karena kebakaran hutan Indonesia pun telah melintasi batas negara," ucapnya./e
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014