Oleh Herlina Lasmianti
"Nantinya dana bantuan untuk desa baik dari APBN maupun APBD mencapai Rp1 miliar lebih sementara aparat desa masih belum memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas, karena itu perlu melibatkan sarjana pendamping agar pengelolaannya bisa lebih baik," kata Zahir di Tanjung, Rabu.
Para sarjana pendamping akan membantu aparatur desa dalam pengelolaan keuangan termasuk membuat pertanggungjawaban.
Di Tabalong saja tahun ini alokasi dana desa mencapai Rp93 miliar yang dibagikan kepada 121 desa di 12 kecamatan secara proporsional.
Zahir menambahkan jika dana tersebut dibagi rata, satu desa akan mendapatkan Rp425 juta namun jika penyalurannya mempertimbangkan jumlah penduduk miskin, akses, kesehatan hingga pendidikan maka ada satu desa yang mendapatkan hingga Rp1 miliar.
Belum lagi wacana pemerintah pusat mengucurkan dana pembangunan desa 2015 sebesar Rp550 juta dari alokasi dana desa (ADD)
"Ada kekhawatiran aparat di desa tidak siap mengelola dana dengan jumlah cukup besar karena itu sebagai persiapan telah dilaksanakan pelatihan bagi aparatur desa di 12 lokasi," jelas Zahirsyah lagi.
Sesuai rencana kegiatan (Renja) 2015 badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa (BPMPD) Tabalong, telah dialokasikan dana sebesar Rp1 miliar untuk kegiatan pelatihan aparatur desa.
Seperti dilontarkan Kepala BPMPD Tabalong, Zulfan Noor yang mengakui sumber daya manusia aparatur desa masih kurang mengingat kurangnya pembinaan dari pemerintah daerah.
 "Untuk mendukung kegiatan peningkatan SDM aparatur desa kita melaksanakan pelatihan dengan mengalokasikan dana sebesar Rp1 miliar dari APBD," jelas Zulfan. Â
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014
Tanjung, Kalsel, (Antaranews Kalsel) - Pengelolaan dana desa yang mencapai Rp1 miliar lebih di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, akan melibatkan sarjana pendamping, kata Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Tabalong Zahirsyah Manuar.Â
"Nantinya dana bantuan untuk desa baik dari APBN maupun APBD mencapai Rp1 miliar lebih sementara aparat desa masih belum memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas, karena itu perlu melibatkan sarjana pendamping agar pengelolaannya bisa lebih baik," kata Zahir di Tanjung, Rabu.
Para sarjana pendamping akan membantu aparatur desa dalam pengelolaan keuangan termasuk membuat pertanggungjawaban.
Di Tabalong saja tahun ini alokasi dana desa mencapai Rp93 miliar yang dibagikan kepada 121 desa di 12 kecamatan secara proporsional.
Zahir menambahkan jika dana tersebut dibagi rata, satu desa akan mendapatkan Rp425 juta namun jika penyalurannya mempertimbangkan jumlah penduduk miskin, akses, kesehatan hingga pendidikan maka ada satu desa yang mendapatkan hingga Rp1 miliar.
Belum lagi wacana pemerintah pusat mengucurkan dana pembangunan desa 2015 sebesar Rp550 juta dari alokasi dana desa (ADD)
"Ada kekhawatiran aparat di desa tidak siap mengelola dana dengan jumlah cukup besar karena itu sebagai persiapan telah dilaksanakan pelatihan bagi aparatur desa di 12 lokasi," jelas Zahirsyah lagi.
Sesuai rencana kegiatan (Renja) 2015 badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa (BPMPD) Tabalong, telah dialokasikan dana sebesar Rp1 miliar untuk kegiatan pelatihan aparatur desa.
Seperti dilontarkan Kepala BPMPD Tabalong, Zulfan Noor yang mengakui sumber daya manusia aparatur desa masih kurang mengingat kurangnya pembinaan dari pemerintah daerah.
 "Untuk mendukung kegiatan peningkatan SDM aparatur desa kita melaksanakan pelatihan dengan mengalokasikan dana sebesar Rp1 miliar dari APBD," jelas Zulfan. Â
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014