Sekretaris Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Nasdem HST, Jaberan, mengatakan pihaknya dari kepengurusan baru tetap akan mengakomodir bantuan operasional 11 DPC Nasdem se Kabupaten HST, namun tidak serta merta karena harus ada berproses dan rapat internal pengurus DPD baru.
Ia mengatakan, berterimakasih kepada Ketua Dewan Pakar DPD Nasdem Periode 2020, Bahrudin begitupun kepada Ketua DPD Partai Nasdem terdahulu, Tri Bunadi karena sudah mengingatkan kepengurusan baru, agar kebijakan di kepengurusan lama perlu dilaksanakan kembali.
"Ketua kami, Habib Didil mengenai hal ini telah melakukan konsultasi dan menyambut baik untuk memberikan bantuan operasional Rp500 per bulan, dibayar pertiga bulan, untuk pengurus kecamatan, dan kemungkinan di program kerja beliau akan dimasukkan kembali," katanya, Rabu (16/9) sore.
Baca juga: Nasdem HST tetap solid dan bersatu dukung pasangan Sabil
Dijelaskan dia, penyusunan program baru memang belum dilaksanakan melalui mekanisme Rapat Kerja Daerah (Rakerda), disamping karena beliau sibuk sebagai Bakal Calon Wakil Bupati (Bacawabup) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) HST.
Mekanisme di Partai Nasdem untuk bantuan operasional diproses setelah dilaksanakan rapat internal kepengurusan baru, karena otomatis dengan adanya kepengurusan baru di tingkat Kabupaten, maka Surat Keputusan (SK) kepengurusan kecamatan atau DPC juga berakhir masa jabatannya.
Sebab SK DPC tersebut berakhir maka setelah pengurus baru terbentuk di tingkat kabupaten atau DPD, maka kepengurusan baru DPC juga akan dibentuk kembali, artinya SK baru ketua DPD baru akan diikuti dengan SK pengurus DPC yang baru juga.
"Ini perlu dipahami bahwa periode kepengurusan di kecamatan sesuai dengan periode kepemipinan di kabupaten, bila SK di kabupaten berakhir maka SK kecamatan berakhir pula atau tidak berlaku lagi, maka akan kembali akan diperbaharui kembali dengan SK untuk kepengurusan baru," katanya.
Baca juga: Telah mengajukan pensiun dini, Bacawabup Habib Didil juga akan pimpin Nasdem HST
Kendala lain belum keluarnya SK untuk DPC, sebab di beberapa pengurus DPC saat ini ada beberapa pengurus tidak aktif, bahkan ada ketua DPC yang telah menyampaikan pengunduran dirinya secara terbuka di media sosial per Agustus 2020 tadi.
Yang bersangkutan menyatakan mengundurkan diri, karena sebelumnya mendengar ada pergantian ketua DPD di HST, dan langsung mengumumkan pengunduran diri tersebut di media sosial.
Ditambahkan dia, intinya pengurus baru DPD Nasdem akan tetap mengakomodir kebijakan ketua lama, selain bantuan operasional kecamatan ini bentuk pembinaan dan penghargaan atas kinerja pengurus DPC, namun harus tetap mengacu pada aturan dan proses yang berlaku.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
Ia mengatakan, berterimakasih kepada Ketua Dewan Pakar DPD Nasdem Periode 2020, Bahrudin begitupun kepada Ketua DPD Partai Nasdem terdahulu, Tri Bunadi karena sudah mengingatkan kepengurusan baru, agar kebijakan di kepengurusan lama perlu dilaksanakan kembali.
"Ketua kami, Habib Didil mengenai hal ini telah melakukan konsultasi dan menyambut baik untuk memberikan bantuan operasional Rp500 per bulan, dibayar pertiga bulan, untuk pengurus kecamatan, dan kemungkinan di program kerja beliau akan dimasukkan kembali," katanya, Rabu (16/9) sore.
Baca juga: Nasdem HST tetap solid dan bersatu dukung pasangan Sabil
Dijelaskan dia, penyusunan program baru memang belum dilaksanakan melalui mekanisme Rapat Kerja Daerah (Rakerda), disamping karena beliau sibuk sebagai Bakal Calon Wakil Bupati (Bacawabup) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) HST.
Mekanisme di Partai Nasdem untuk bantuan operasional diproses setelah dilaksanakan rapat internal kepengurusan baru, karena otomatis dengan adanya kepengurusan baru di tingkat Kabupaten, maka Surat Keputusan (SK) kepengurusan kecamatan atau DPC juga berakhir masa jabatannya.
Sebab SK DPC tersebut berakhir maka setelah pengurus baru terbentuk di tingkat kabupaten atau DPD, maka kepengurusan baru DPC juga akan dibentuk kembali, artinya SK baru ketua DPD baru akan diikuti dengan SK pengurus DPC yang baru juga.
"Ini perlu dipahami bahwa periode kepengurusan di kecamatan sesuai dengan periode kepemipinan di kabupaten, bila SK di kabupaten berakhir maka SK kecamatan berakhir pula atau tidak berlaku lagi, maka akan kembali akan diperbaharui kembali dengan SK untuk kepengurusan baru," katanya.
Baca juga: Telah mengajukan pensiun dini, Bacawabup Habib Didil juga akan pimpin Nasdem HST
Kendala lain belum keluarnya SK untuk DPC, sebab di beberapa pengurus DPC saat ini ada beberapa pengurus tidak aktif, bahkan ada ketua DPC yang telah menyampaikan pengunduran dirinya secara terbuka di media sosial per Agustus 2020 tadi.
Yang bersangkutan menyatakan mengundurkan diri, karena sebelumnya mendengar ada pergantian ketua DPD di HST, dan langsung mengumumkan pengunduran diri tersebut di media sosial.
Ditambahkan dia, intinya pengurus baru DPD Nasdem akan tetap mengakomodir kebijakan ketua lama, selain bantuan operasional kecamatan ini bentuk pembinaan dan penghargaan atas kinerja pengurus DPC, namun harus tetap mengacu pada aturan dan proses yang berlaku.
Editor : Gunawan Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020