Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, H Syaifullah Tamliha, menyarankan akan lebih baik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di masa pandemi COVID-19 ditunda, serta ditunjuk Pelaksana Tugas (Plt) kepala daerah.
Ia mengatakan, peningkatan orang yang terpapar COVID-19 bisa terjadi ketika proses Pilkada berlangsung. Jangankan rakyat biasa, calon pemimpin mereka sendiri yang semestinya jadi tauladan telah berguguran.
"Saya berharap Presiden RI Jokowi dan Pimpinan DPR mempertimbangkan kembali pelaksanaan Pilkada, yang bisa saja kita anggap sebagai "biang kerok" peningkatan signifikan pandemi COVID-19 di Indonesia," katanya dalam keterangan melalui sambungan telepon, Selasa (9/9) siang.
Dijelaskan dia, jika pun diteruskan, maka proses Pilkada tidak akan berkualitas, serta apabila dipaksakan tentunya akan melahirkan pemimpin yang patut dipertanyakan kualitasnya.
Baca juga: LPG di Kalsel langka, Pertamina diharapkan terapkan satu desa satu pangkalan
Jangan pula membanding-bandingkan dengan negara yang tidak menunda pemilu, seperti di negara lain yang jumlah penduduknya tidak sebesar jumlah rakyat Indonesia.
Dan lebih baik menunjuk pelaksana tugas kepala daerah, sehingga bisa fokus pada menangani pandemi ini dan ekonomi terkendali sesuai protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19.
Patut diingat, pertumbuhan ekonomi, inflasi dan defisit anggaran bisa menjadi baik jika muaranya dalam upaya penanganan pandemi COVID-19 berjalan secara benar dan terkendali.
"Menunjuk Plt kepala daerah dalam pandemi seperti ini bisa dilakukan, dan bukanlah barang yang haram sebab undang-undang telah membolehkannya," katanya, yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).
Baca juga: Sosialisasi empat pilar, Syaifullah Tamliha ajak lanjutkan perjuangan KH Idham Chalid
Menurut dia, memang keputusan 59 negara yang menutup pintu bagi Warga Negara Indonesia (WNI) nantinya akan berdampak negatif terhadap citra, harkat dan martabat Indonesia di pentas peradaban internasional.
Bisa saja persepsi dunia akan mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang tidak disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, sebagaimana yang telah dipandu organisasi kesehatan dunia WHO dan Menteri Kesehatan RI.
Ditambahkan dia, sungguh ini bisa berdampak pada sektor ekonomi, terutama bantuan dari luar negeri dan berpengaruh terhadap bursa saham dan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
Ia mengatakan, peningkatan orang yang terpapar COVID-19 bisa terjadi ketika proses Pilkada berlangsung. Jangankan rakyat biasa, calon pemimpin mereka sendiri yang semestinya jadi tauladan telah berguguran.
"Saya berharap Presiden RI Jokowi dan Pimpinan DPR mempertimbangkan kembali pelaksanaan Pilkada, yang bisa saja kita anggap sebagai "biang kerok" peningkatan signifikan pandemi COVID-19 di Indonesia," katanya dalam keterangan melalui sambungan telepon, Selasa (9/9) siang.
Dijelaskan dia, jika pun diteruskan, maka proses Pilkada tidak akan berkualitas, serta apabila dipaksakan tentunya akan melahirkan pemimpin yang patut dipertanyakan kualitasnya.
Baca juga: LPG di Kalsel langka, Pertamina diharapkan terapkan satu desa satu pangkalan
Jangan pula membanding-bandingkan dengan negara yang tidak menunda pemilu, seperti di negara lain yang jumlah penduduknya tidak sebesar jumlah rakyat Indonesia.
Dan lebih baik menunjuk pelaksana tugas kepala daerah, sehingga bisa fokus pada menangani pandemi ini dan ekonomi terkendali sesuai protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19.
Patut diingat, pertumbuhan ekonomi, inflasi dan defisit anggaran bisa menjadi baik jika muaranya dalam upaya penanganan pandemi COVID-19 berjalan secara benar dan terkendali.
"Menunjuk Plt kepala daerah dalam pandemi seperti ini bisa dilakukan, dan bukanlah barang yang haram sebab undang-undang telah membolehkannya," katanya, yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).
Baca juga: Sosialisasi empat pilar, Syaifullah Tamliha ajak lanjutkan perjuangan KH Idham Chalid
Menurut dia, memang keputusan 59 negara yang menutup pintu bagi Warga Negara Indonesia (WNI) nantinya akan berdampak negatif terhadap citra, harkat dan martabat Indonesia di pentas peradaban internasional.
Bisa saja persepsi dunia akan mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang tidak disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, sebagaimana yang telah dipandu organisasi kesehatan dunia WHO dan Menteri Kesehatan RI.
Ditambahkan dia, sungguh ini bisa berdampak pada sektor ekonomi, terutama bantuan dari luar negeri dan berpengaruh terhadap bursa saham dan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020