Amuntai, (Antaranews Kalsel) - Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, mengalami kesulitan untuk menertibkan keberadaan gelandangan dan pengemis (Gepeng), karena minimnya sarana pendukung.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Hulu Sungai Utara, Sugeng Riyadi, di Amuntai, Selasa mengatakan, pihaknya belum pernah mengalokasikan anggaran untuk penertiban gelandangan dan pengemis (gepeng), sehingga setiap terjaring razia, mereka hanya diberi teguran atau diminta menandatangani surat pernyataan untuk berhenti melakukan aktivitas mengemis di jalan raya atau kawasan Kota Amuntai dan sekitarnya.
"Semestinya gepeng yang berhasil dirazia, dipulangkan ke kampung halamannya, untuk mendapat pembinaan dan rehabilitasi dari Dinas Sosisal. Tetapi sayang hal itu tidak dapat dilakukan, karena tidak ada anggarannya," ujarnya.
Sugeng mengungkapkan, sebagian besar gepeng ini berasal dari luar daerah yang berupaya mengais rezeki di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
"Gepeng ini, terlihat jelas pada hari-hari tertentu seperti Hari Jum`at di depan Mesjid Raya Amuntai dan beberapa mesjid lainnya," tutur dia melalui siaran pers.
Demikian pula saat hari pasar setiap Kamis di Jalan Abdul Azis menuju lokasi Pasar Induk Amuntai, di mana banyak pedagang kaki lima menggelar barang dagangannya biasanya gepeng juga marak berkeliaran.
Sugeng mengakui jika saat pelaksanaan razia terhadap pedagang di Pasar Ramadan dalam rangka penegakan Perda Ramadan petugas satpol PP banyak menemukan gepeng berkeliaran di Pasar Amuntai dan lingkungan kota, namun tak satu pun yang diangkut ke Kantor Satpol PP hanya diberikan peringatan di tempat untuk tidak beroperasi lagi tempat-tempat umum di seputar kawasan kota.
Ia mengkhawatirkan pengemis yang berasal dari luar daerah hulu Sungai Utara ada yang mengkoordinir, sehingga jika tidak ditertibkan akan memunculkan permasalahan di kemudian hari.
Satpol PP kedepannya bisa menjalin kerja sama dengan Dinas Sosial, Kependudukan dan Tenaga Kerja untuk membina para gepeng dan mengembalikan sebagian mereka ke daerah asalnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Hulu Sungai Utara, Sugeng Riyadi, di Amuntai, Selasa mengatakan, pihaknya belum pernah mengalokasikan anggaran untuk penertiban gelandangan dan pengemis (gepeng), sehingga setiap terjaring razia, mereka hanya diberi teguran atau diminta menandatangani surat pernyataan untuk berhenti melakukan aktivitas mengemis di jalan raya atau kawasan Kota Amuntai dan sekitarnya.
"Semestinya gepeng yang berhasil dirazia, dipulangkan ke kampung halamannya, untuk mendapat pembinaan dan rehabilitasi dari Dinas Sosisal. Tetapi sayang hal itu tidak dapat dilakukan, karena tidak ada anggarannya," ujarnya.
Sugeng mengungkapkan, sebagian besar gepeng ini berasal dari luar daerah yang berupaya mengais rezeki di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
"Gepeng ini, terlihat jelas pada hari-hari tertentu seperti Hari Jum`at di depan Mesjid Raya Amuntai dan beberapa mesjid lainnya," tutur dia melalui siaran pers.
Demikian pula saat hari pasar setiap Kamis di Jalan Abdul Azis menuju lokasi Pasar Induk Amuntai, di mana banyak pedagang kaki lima menggelar barang dagangannya biasanya gepeng juga marak berkeliaran.
Sugeng mengakui jika saat pelaksanaan razia terhadap pedagang di Pasar Ramadan dalam rangka penegakan Perda Ramadan petugas satpol PP banyak menemukan gepeng berkeliaran di Pasar Amuntai dan lingkungan kota, namun tak satu pun yang diangkut ke Kantor Satpol PP hanya diberikan peringatan di tempat untuk tidak beroperasi lagi tempat-tempat umum di seputar kawasan kota.
Ia mengkhawatirkan pengemis yang berasal dari luar daerah hulu Sungai Utara ada yang mengkoordinir, sehingga jika tidak ditertibkan akan memunculkan permasalahan di kemudian hari.
Satpol PP kedepannya bisa menjalin kerja sama dengan Dinas Sosial, Kependudukan dan Tenaga Kerja untuk membina para gepeng dan mengembalikan sebagian mereka ke daerah asalnya.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014