Proses pembelajaran daring ternyata banyak dikeluhkan guru, sehingga tenaga pendidik ini minta agar adanya pelatihan secara khusus peningkatan kompetensi mereka untuk belajar daring.
"Jangan sampai guru menjadi pihak yang disalahkan. Faktanya, belajar daring juga sesuatu yang baru bagi guru, jadi sama-sama belajar," kata Ketua Harian Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia (IGI) Gusti Surian di Banjarmasin, Kamis.
Dia menyampaikan hal itu usai pertemuan dengan para guru di Banjarmasin yang tergabung dalam IGI Kalimantan Selatan. Dimana puluhan guru bertemu Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, M Syaripuddin di Kantor DPD PDI Perjuangan Kalsel.
Gusti Surian mengakui, selama ini proses pembelajaran daring belum bisa mencakup tujuan pembelajaran seutuhnya yaitu ranah kognitif (level pengetahuan), afektif (sikap dan perilaku) dan psikomotor (keterampilan).
Parahnya, ungkap dia, pembelajaran daring justru lebih memberatkan orang tua di rumah. Karena faktanya, orang tua yang "belajar" dalam menjawab soal-soal bukan peserta didik.
"Jadi formula belajar daring yang lebih efektif mencapai tujuan pembelajaran inilah yang harus kita pikirkan bersama. Guru harus terus dibimbing dan diberikan pelatihan agar dalam pembuatan materi juga bisa selaras dengan peningkatan prestasi belajar siswa yang seutuhnya. Bukan nilai semu hasil jawaban orang tua," paparnya.
Sementara Syaripuddin memahami apa yang dirasakan guru saat pandemi ini. Untuk itulah, dia berjanji siap membantu guru dalam pengadaan pelatihan peningkatan kompetensi guru khususnya terkait pembelajaran daring.
"PDI Perjuangan siap bekerja sama dengan IGI dengan menghadirkan narasumber terbaik dalam pelatihan peningkatan kompetensi guru. Kami ingin proses belajar daring ini bisa berjalan sesuai harapan bersama yaitu guru, siswa dan orang tua. Jangan sampai kita saling menyalahkan tanpa solusi," tutur Sekretaris DPD PDI Perjuangan Kalsel itu.
M Syaripuddin mendengarkan keluh kesah guru perwakilan dari 13 kabupaten dan kota di Kalsel menyampaikan aspirasi ke DPD PDI Perjuangan. (ANTARA/Firman)
Dalam menyerap aspirasi insan guru,
Syaripuddin juga bakal memperjuangkan soal penerbitan SK guru honorer sekolah negeri yang masih ada sebagian daerah belum memberikan perhatian.
Kemudian guru juga meminta wakil rakyat dari PDI Perjuangan itu mendorong agar honorer K2 mendapatkan gaji minimum setara Upah Minimum Regional (UMR) atau PNS golongan IIIA masa kerja nol tahun.
"Saya tadi langsung menghubungi Sekda untuk bisa menerbitkan SK itu dan alhamdulilah direspon positif. Saya minta kawan-kawan fraksi di kabupaten dan kota juga segera memperjuangkannya. Ini komitmen kami sebagaimana semangat Ketua DPD PDI Perjuangan Kalsel Mardani H Maming yang sangat perhatian kepada dunia pendidikan apalagi terkait kesejahteraan guru," tandas Syaripuddin.
