Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Fadliansyah mengatakan, pihaknya bersama seluruh anggota dewan siap awasi penggunaan APBD Perubahan tahun anggaran 2020.
"Kami akan mengawasi anggaran yang dialokasikan dalam APBD perubahan karena merupakan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan," ujar dia usai memimpin rapat paripurna di gedung DPRD, Rabu.
Rapat paripurna dihadiri Wakil Wali Kota Banjarbaru Darmawan Jaya Setiawan yang menyampaikan perubahan KUA PPAS APBD tahun 2020 pada paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Fadliansyah.
Menurut Fadliansyah, pengawasan secara khusus dilakukan terhadap penggunaan anggaran penanganan COVID-19 yang difokuskan bidang kesehatan, jaringan pengaman sosial dan peningkatan perekonomian.
"Penggunaan anggaran untuk 3 bidang itu harus sesuai aturan dan ketentuan disamping tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerima sehingga tidak menimbulkan keluhan di masyarakat," pesannya.
Ditekankan, meski pun fokus terhadap tiga bidang itu namun program lain yang sudah disiapkan jangan sampai terhambat, dan tetap ditangani dengan skala prioritas sehingga masyarakat tetap bisa menikmati pembangunan.
Sebelumnya, Wawali Darmawan Jaya Setiawan mengatakan, pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) mempengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan tahun anggaran 2020.
"Pandemi COVID-19 mempengaruhi APBD terutama dari sisi pendapatan daerah termasuk Pendapatan Asli Daerah sehingga harus dilakukan penyesuaian terhadap target yang ditetapkan sebelumnya," ujar dia.
Dikatakan, penurunan PAD Banjarbaru sejak bulan Maret 2020 di masa awal pandemi COVID-19 yang diprediksi hingga akhir tahun, cukup signifikan sehingga dilakukan perubahan atas target pendapatan daerah.
Disebutkan, pendapatan asli daerah yang sebelumnya ditargetkan mampu menghimpun penerimaan sebesar Rp240 miliar, turun menjadi Rp170 miliar sehingga harus dilakukan penyesuaian beberapa sektor.
"Belanja daerah juga mengalami penurunan karena anggaran dialihkan untuk penanganan COVID-19 sehingga APBD yang sebelumnya ditarget Rp1,2 triliun mengalami perubahan termasuk target pembangunan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
"Kami akan mengawasi anggaran yang dialokasikan dalam APBD perubahan karena merupakan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan," ujar dia usai memimpin rapat paripurna di gedung DPRD, Rabu.
Rapat paripurna dihadiri Wakil Wali Kota Banjarbaru Darmawan Jaya Setiawan yang menyampaikan perubahan KUA PPAS APBD tahun 2020 pada paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Fadliansyah.
Menurut Fadliansyah, pengawasan secara khusus dilakukan terhadap penggunaan anggaran penanganan COVID-19 yang difokuskan bidang kesehatan, jaringan pengaman sosial dan peningkatan perekonomian.
"Penggunaan anggaran untuk 3 bidang itu harus sesuai aturan dan ketentuan disamping tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerima sehingga tidak menimbulkan keluhan di masyarakat," pesannya.
Ditekankan, meski pun fokus terhadap tiga bidang itu namun program lain yang sudah disiapkan jangan sampai terhambat, dan tetap ditangani dengan skala prioritas sehingga masyarakat tetap bisa menikmati pembangunan.
Sebelumnya, Wawali Darmawan Jaya Setiawan mengatakan, pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) mempengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan tahun anggaran 2020.
"Pandemi COVID-19 mempengaruhi APBD terutama dari sisi pendapatan daerah termasuk Pendapatan Asli Daerah sehingga harus dilakukan penyesuaian terhadap target yang ditetapkan sebelumnya," ujar dia.
Dikatakan, penurunan PAD Banjarbaru sejak bulan Maret 2020 di masa awal pandemi COVID-19 yang diprediksi hingga akhir tahun, cukup signifikan sehingga dilakukan perubahan atas target pendapatan daerah.
Disebutkan, pendapatan asli daerah yang sebelumnya ditargetkan mampu menghimpun penerimaan sebesar Rp240 miliar, turun menjadi Rp170 miliar sehingga harus dilakukan penyesuaian beberapa sektor.
"Belanja daerah juga mengalami penurunan karena anggaran dialihkan untuk penanganan COVID-19 sehingga APBD yang sebelumnya ditarget Rp1,2 triliun mengalami perubahan termasuk target pembangunan," katanya.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020