Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Pemkab Batola), Kalimantan Selatan melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) menggelar Fasilitasi Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK), Jumat (14/8).
Acara difasilitasi BKKBN Provinsi Kalsel itu dihadiri langsung Bupati Batola Hj Noormiliyani AS, Wakil Bupati H Rahmadian Noor, Pj Sekda H Abdul Manaf, SKPD terkait, dan undangan.
Bupati Hj Noormiliyani mengaku, sangat menyambut baik digelarnya kegiatan tersebut.
Dia menilai, penyusunan GDPK sangat penting karena merupakan dokumen strategis berjangka panjang yang memiliki urgensi lanjutan dalam menyediakan kerangka pikir dan panduan untuk mengintegrasikan berbagai variabel kependudukan ke dalam berbagai proses pembangunan menjadi sangat urgen.
GDPK, sebutnya, juga dapat berfungsi menciptakan harmonisasi antara situasi dan kondisi dinamika kependudukan dengan kondisi sosial ekonomi lainnya dan membantu memperkuat penyusunan serta implementasi perencanaan pembangunan.
Oleh karena itu dengan tersusunnya GDPK, harap mantan Ketua DPRD Provinsi Kalsel itu, semakin memperbaiki political will dan komitmen terhadap prioritas pembangunan kependudukan serta mampu meningkatkan kepedulian para policy makers terhadap keterkaitan antara isu kependudukan dengan pembangunan sebagai suatu kesatuan yang saling berdialektika, berintegrasi, serta bersinergis dalam setiap langkah dan capaian.
Terpisah, Kepala DPPKBP3A Batola Harliani berharap, penyusunan GDPK mendapat dukungan para penentu kebijakan terutama terkait pendanaan. Dukungan yang sama juga diharapkan dari SKPD terkait dalam kebutuhan penyusunan maupun data-data yang diperlukan nantinya.
Kepala DPPKBP3A akrap disapa Bu Harli itu mengutarakan, terciptanya GDPK selain merupakan program nasional untuk pembangunan penduduk sampai 2035 yang diawali pada tahun 2020 sesuai Perpres Nomor 153 Tahun 2014 juga memiliki banyak manfaat.
“Dalam GDPK setidaknya terdapat lima aspek kebijakan pembangunan kependudukan, ekonomi, dan penanggulangan kemiskinan yaitu grand design pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas, pengarahan mobilitas, pembangunan keluarga, dan pengembangan database kependudukan,” katanya.
Dia menjelaskan, dalam penyusunan nantinya dengan indikator yang dipakai maka hampir semua SKPD terlibat seperti Dinas kesehatan, Disdukcapil, Disdik, dan lain-lainnya.
“Dengan tersusunnya GDPK orang akan bisa melihat sejauhmana keberadaan Batola dan kemana arah pembangunannya, bagaimana kondisi dan perkembangan penduduk dan sebagainya,” paparnya.
Dia juga menjelaskan, mestinya penyusunan GDPK sejak 2017-2022, namun kali ini dimulai 2021-2022.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
Acara difasilitasi BKKBN Provinsi Kalsel itu dihadiri langsung Bupati Batola Hj Noormiliyani AS, Wakil Bupati H Rahmadian Noor, Pj Sekda H Abdul Manaf, SKPD terkait, dan undangan.
Bupati Hj Noormiliyani mengaku, sangat menyambut baik digelarnya kegiatan tersebut.
Dia menilai, penyusunan GDPK sangat penting karena merupakan dokumen strategis berjangka panjang yang memiliki urgensi lanjutan dalam menyediakan kerangka pikir dan panduan untuk mengintegrasikan berbagai variabel kependudukan ke dalam berbagai proses pembangunan menjadi sangat urgen.
GDPK, sebutnya, juga dapat berfungsi menciptakan harmonisasi antara situasi dan kondisi dinamika kependudukan dengan kondisi sosial ekonomi lainnya dan membantu memperkuat penyusunan serta implementasi perencanaan pembangunan.
Oleh karena itu dengan tersusunnya GDPK, harap mantan Ketua DPRD Provinsi Kalsel itu, semakin memperbaiki political will dan komitmen terhadap prioritas pembangunan kependudukan serta mampu meningkatkan kepedulian para policy makers terhadap keterkaitan antara isu kependudukan dengan pembangunan sebagai suatu kesatuan yang saling berdialektika, berintegrasi, serta bersinergis dalam setiap langkah dan capaian.
Terpisah, Kepala DPPKBP3A Batola Harliani berharap, penyusunan GDPK mendapat dukungan para penentu kebijakan terutama terkait pendanaan. Dukungan yang sama juga diharapkan dari SKPD terkait dalam kebutuhan penyusunan maupun data-data yang diperlukan nantinya.
Kepala DPPKBP3A akrap disapa Bu Harli itu mengutarakan, terciptanya GDPK selain merupakan program nasional untuk pembangunan penduduk sampai 2035 yang diawali pada tahun 2020 sesuai Perpres Nomor 153 Tahun 2014 juga memiliki banyak manfaat.
“Dalam GDPK setidaknya terdapat lima aspek kebijakan pembangunan kependudukan, ekonomi, dan penanggulangan kemiskinan yaitu grand design pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas, pengarahan mobilitas, pembangunan keluarga, dan pengembangan database kependudukan,” katanya.
Dia menjelaskan, dalam penyusunan nantinya dengan indikator yang dipakai maka hampir semua SKPD terlibat seperti Dinas kesehatan, Disdukcapil, Disdik, dan lain-lainnya.
“Dengan tersusunnya GDPK orang akan bisa melihat sejauhmana keberadaan Batola dan kemana arah pembangunannya, bagaimana kondisi dan perkembangan penduduk dan sebagainya,” paparnya.
Dia juga menjelaskan, mestinya penyusunan GDPK sejak 2017-2022, namun kali ini dimulai 2021-2022.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020