Barabai, (Antaranews Kalsel) - Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan meminta agar pemerintah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya kesehatan dan tenaga kerja serta peningkatan sumber daya manusia melalui kualitas pendidikan.
Fraksi PDI-P melalui juru bicaranya Hermansyah di Barabai, Selasa mengatakan, pemerintah daerah harus mampu meningkatkan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat HST yang tertuang dalam APBD melalui program-programnya seperti kesehatan, pendidikan, tenaga kerja dan lainnya.
"Kami meyambut baik dan apresiasi yang sebesar-besarnya atas keberhasilan pemda meraih opini WTP. Kami memandang itu adalah sebuah pengalaman dan prestasi yang harus dipertahankan," katanya.
Namun, tambah dia, lebih terpenting lagi Pemda bisa memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat HST yang tertuang dalam APBD melalui program-programnya seperti kesehatan, pendidikan, tenaga kerja dan lainnya.
Hal yang sama juga disampaikan Fraksi Murakata melalui juru bicaranya Ruspannor, diraihnya opini wajar tanpa pengecualisan ini, hendaknya menjadi tonggak untuk meningkatkan kinerja, termasuk ketaatan terhadap berbagai perangkat peraturan perundang-undangan yang menjadi koridor dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
"Kita harus ingat bahwa kita memiliki tanggung jawab moral yang lebih besar untuk mempertahankan dan meningkatakan capaian kinerja, dalam penatausahaan keuangan dan aset daerah," katanya.
Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) melalui juru bicaranya Athaillah Hasbi mengingatkan agar pemda lebih ekstra dalam hal pendapatan asli daerah seperti halnya retibusi daerah, mengingat banyaknya potensi retribusi daerah yang belum optimal.
Selain itu, dari hasil realisasi pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan terdapat sisa lebih perhitungan anggaran di beberapa SKPD, ini mengindikasikan bahwa managemen kas daerah dan managemen kegiatan SKPD masih banyak yang perlu diperbaiki.
Selain itu, terjadi pergeseran program yang terlalu jauh yang menujukkan tingkat akurasi antara perencanaan dan implementasi masih kurang baik.
Sedangkan Fraksi PKS melalui juru bicaranya Ery Yuli, memandang bahwa diraihnya opini WTP menunjukkan perbaikan dalam hal sistem pengendalian intern yang semakin meningkat.
Walaupun demikian, tambah dia, Pemda harus tetap lebih baik lagi terutama dalam tata kelola aset dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014
Fraksi PDI-P melalui juru bicaranya Hermansyah di Barabai, Selasa mengatakan, pemerintah daerah harus mampu meningkatkan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat HST yang tertuang dalam APBD melalui program-programnya seperti kesehatan, pendidikan, tenaga kerja dan lainnya.
"Kami meyambut baik dan apresiasi yang sebesar-besarnya atas keberhasilan pemda meraih opini WTP. Kami memandang itu adalah sebuah pengalaman dan prestasi yang harus dipertahankan," katanya.
Namun, tambah dia, lebih terpenting lagi Pemda bisa memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat HST yang tertuang dalam APBD melalui program-programnya seperti kesehatan, pendidikan, tenaga kerja dan lainnya.
Hal yang sama juga disampaikan Fraksi Murakata melalui juru bicaranya Ruspannor, diraihnya opini wajar tanpa pengecualisan ini, hendaknya menjadi tonggak untuk meningkatkan kinerja, termasuk ketaatan terhadap berbagai perangkat peraturan perundang-undangan yang menjadi koridor dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
"Kita harus ingat bahwa kita memiliki tanggung jawab moral yang lebih besar untuk mempertahankan dan meningkatakan capaian kinerja, dalam penatausahaan keuangan dan aset daerah," katanya.
Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) melalui juru bicaranya Athaillah Hasbi mengingatkan agar pemda lebih ekstra dalam hal pendapatan asli daerah seperti halnya retibusi daerah, mengingat banyaknya potensi retribusi daerah yang belum optimal.
Selain itu, dari hasil realisasi pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan terdapat sisa lebih perhitungan anggaran di beberapa SKPD, ini mengindikasikan bahwa managemen kas daerah dan managemen kegiatan SKPD masih banyak yang perlu diperbaiki.
Selain itu, terjadi pergeseran program yang terlalu jauh yang menujukkan tingkat akurasi antara perencanaan dan implementasi masih kurang baik.
Sedangkan Fraksi PKS melalui juru bicaranya Ery Yuli, memandang bahwa diraihnya opini WTP menunjukkan perbaikan dalam hal sistem pengendalian intern yang semakin meningkat.
Walaupun demikian, tambah dia, Pemda harus tetap lebih baik lagi terutama dalam tata kelola aset dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014