Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan Hj Anisah Rasyidah Wahid berharap melalui pertemuan audiensi Kepala BKKBN pusat Hasto Wardoyo dengan pejabat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi, Kementerian Dalam Negeri dapat melahirkan kebijakan mengatasi kekurangan Penyuluh KB didaerah.
"Pada pertemuan audiensi secara video conference hari ini (Selasa 11/8) para bupati dan walikota se Indonesia menyampaikan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program KB dan kependudukan, diantaranya terkait masih kurangnya tenaga PLKB di daerah," ujar Anisah.
Anisah mengatakan, beberapa daerah juga mengalami masalah terbatasnya anggaran sehingga honor yang diberikan kepada PLKB dibawah standar upah minimum kabupaten.
Pemerintah daerah terkendala menambah tenaga PLKB karena terbentur peraturan pelarangan mengangkat tenaga honorer sejak 2018.
Pertemuan virtual/ online PLKB, Bupati HSU dan dengan Kepala BKKBN. Pejabat KemenPAN dan RB, Kemendagri di Mess Negara Dipa Amuntai, Selasa (11/8). (Antaranews Kalsel/Eddy A)
"Semoga hasil pertemuan audiensi hari ini memberi angin segar bagi PLKB seluruh Indonesia, apalagi audiensi ini turut dihadiri pejabat dari Kementerian keuangan, Kemendagri dan Kemen PAN dan RB," kata Anisah.
Anisah menyampaikan, kendala yang sama dihadapi pula oleh Kabupaten HSU dengan jumlah desa 214 dan 5 kelurahan hanya memiliki tenaga PLKB sebanyak 39 orang.
"Idealnya satu penyuluh KB membina atau mewilayahi dua desa, tapi di Kabupaten HSU satu penyuluh KB sampai membina enam desa," katanya.
Anisah bersyukur, sebelum peraturan larangan mengangkat tenaga honorer, Pemkab HSU melalui DPPKB melakukan seleksi dan rekrutmen sebanyak 40 PLKB yang sangat berperan membantu tenaga penyuluh yang ada.
. (Antaranews Kalsel/Eddy A)
Pertemuan audiensi tersebut turut di hadiri Bupati HSU H Abdul Wahid HK didampingi Kepala DPPKB HSU Hj Anisah Rasyidah Wahid, Ketua Ikatan Penyuluh KB HSU Sugiannor, Sekretaris DPPKB HSU Aidillah dan Kabid Advokasi dan penerangan DPPKB HSU Rijzali.
Sedang 30 orang PLKB non PNS di HSU diwakili dua orang mengikuti pertemuan audiensi secara virtual tersebut
Kepala BKKBN Pusat Hasto Wardoyo berterima kasih kepada bupati/walikota se Indonesia yang mengikuti pertemuan vitual dan menegaskan BKKBN tetap berupaya meningkatkan peran, fungsi dan kesejahteraan PLKB.
"Karena peran PLKB non PNS kita akui sangat besar dalam membantu pelaksanaan program pemerintah dibidang kependudukan dan KB, bahkan perannya tidak berbeda dengan penyuluh KB yang PNS, " katanya.
Saat ini, katanya BKKBN memperkuat posisi dan tugas PLKB tidak.lagi hanya bertugas memberikan penyuluhan, namun juga melaksanakan tugas lain, seperti membantu pelayanan seperti distribusi obat dan lainnya.
