Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengkritisi rencana pemerintah yang mendorong percepatan pembiayaan Prancis untuk pembangunan Pusat Data Nasional di Indonesia.
"Mengapa untuk bangun data center yang merupakan infrastruktur vital pemerintah harus dengan dana asing? Semua data pemerintah akan ada dalam pusat data tersebut," kata Sukamta dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, wajar timbul kekhawatiran apabila ada campur tangan asing di dalamnya karena potensi penambangan data oleh asing menjadi makin terbuka.
Oleh karena itu, dia mengingatkan pemerintah tentang kedaulatan data, jangan sampai kedaulatan data milik warga Indonesia tergadaikan nantinya.
"Perlu diperjelas skema kerja sama ini seperti apa. Apakah mereka ikut dalam spesifikasi teknis dan implementasinya? Jika, ya, tentu ini sangat mengkhawatirkan," ujarnya.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI itu menyebutkan banyak perusahaan lokal yang kompeten karena di Indonesia sudah banyak pelaku data center yang diakui global.
Bahkan, menurut dia, ada cloud computing provider global yang "menumpang" di data center lokal Indonesia.
"Kita harus bisa mandiri. Bibit-bibit yang kompeten harus kita dukung. Jangan justru kita membesarkan kepentingan asing," ujarnya.
Di dalam negeri, kata Sukamta, ada data center milik BUMN, seperti Telkom, yang membangun pusat data besar di Bekasi. Oleh karena itu, Pemerintah tidak perlu membangun pusat data dengan campur tangan asing.
Menurut dia, urusan yang sangat vital harus berdikari agar kedaulatan bangsa Indonesia sekarang dan akan datang tetap terjaga secara utuh.
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menerima kunjungan kehormatan dari Duta Besar Prancis untuk Indonesia H.E. Olivier Chambard di Kantor Pusat Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Jumat (17/7).
Kunjungan kerhormatan tersebut membicaraan tiga kerja sama untuk mendukung percepatan transformasi digital di Indonesia.
Kerja sama itu mencakup pembangunan Pusat Data Nasional (PDN), Improvement on Television Transmitting Stations (ITTS), dan Proyek Satelit Satria.
"Pemerintah Prancis, Duta Besar datang menyampaikan kembali keseriusan pemerintah Perancis untuk mengambil bagian dalam tiga proyek di bidang ICT di Indonesia," kata Menteri Johnny.
Menurut dia, pemerintah Indonesia sedang mempercepat pembangunan data center atau Pusat Data Nasional (PDN).
Kementerian Kominfo juga sedang berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan untuk mempercepat pembangunan PDN.
"Kementerian Kominfo sedang mempercepat pengesahan RUU PDP bersama-sama dengan DPR RI. Jadi, kami meminta kesiapan dan kesediaan Prancis untuk mempercepat proyek pembangunan data center pemerintah di Indonesia, ini dibiayai oleh pemerintah Perancis," kata Johnny.
Dalam kunjungan tersebut, kata dia, pemerintah Prancis menyatakan sudah siap terkait dengan pembiayaannya dan teknologi yang memadai.
Saat ini, kata Menteri Johnny, pemerintah RI dalam proses untuk menyelesaikan lokasi, tempat data center itu akan dibangun.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020