Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan, H Riswandi berpendapat, kenaikan tarif dasar listrik (TDL) akan menambah berat beban masyarakat.
"Walau kenaikan TDL bukan pengguna daya 450 watt dan 900 watt atau masyarakat golongan menengah ke bawah, tetapi hal itu tetap akan menambah berat beban masyarakat," ujarnya di Banjarmasin, Selasa.
Sebab, industri/produsen yang terkena kenaikan TDL juga akan menghitung biaya produksi, yang pada gilirannya pula menaikan harga produk mereka, lanjut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Menurut dia, kenaikan harga produk berbagai kebutuhan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung juga berdampak pada ekonomi rakyat.
"Sebab bagaimanapun pabrikan/pengusaha akan menghitung kenaikan TDL dengan membebankan biaya produknya kedalam harga jual, yang pada gilirannya menjadi beban masyarakat/konsumen," lanjutnya.
Sementara kondisi perekonomian rakyat belum semua baik atau masih banyak yang berada pada tingkat golongan menengah ke bawah. Keadaan tersebut seharusnya pula menjadi pertimbangan untuk menaikan TDL.
"Kita memaklumi dengan kondisi PLN selama ini, tetapi mungkin masih ada cara lain dari pada menaikan tarif TDL, yang baik secara langsung maupun tidak langsung bisa berdampak terhadap ekonomi rakyat," tambahnya.
Semestinya menurut dia, PLN terlebih dahulu benahi semua perangkat pembangkit, serta manajemen dan meningkatkan pelayanan.
"Kalau pelayanan sudah betul-betul baik, baru meningkatkan TDL," ujar anggota DPRD Kalsel dua periode yang akan memasuki periode ketiga itu.
"PLN ataupun pemerintah hendaknya terlalu terburu-buru mau meningkatkan TDL. Karena apapun alasannya tetap akan menambah berat beban masyarakat," ujarnya.
General Manager PT PLN (Persero) Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, Mursalin menyatakan, pihaknya tidak bisa berbuat banyak tentang kenaikan TDL, kecuali melaksanakan ketentuan tersebut.
"Apalagi keinginan menaikkan TDL tersebut dari pemerintah, sedangkan PLN selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hanya sebagai operator yang harus mematuhi ketentuan," ucapnya.
Mengenai peningkatan pelayanan, dia menyatakan, pihaknya akan terus berupaya semaksimal mungkin memenuhi kebutuhan masyarakat pelanggan atau konsumen, baik dalam penyediaan daya maupun pemeliharaan jaringan.
"Dengan pemeliharaan jaringan secara lebih maksimal, kita berharap dapat pula meninimalkan `byar pet` yang selama ini menjadi keluhan masyarakat. Kendati byar pet tersebut diluar dugaan atau karena faktor alam," ujar Mursalin.
Sebelumnya pemerintah menaikan TDL dengan rata-rata 15 persen, yang pemberlakuannya per triwulan atau sebesar 3,75 persen/tiga bulanan. /e
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014
"Walau kenaikan TDL bukan pengguna daya 450 watt dan 900 watt atau masyarakat golongan menengah ke bawah, tetapi hal itu tetap akan menambah berat beban masyarakat," ujarnya di Banjarmasin, Selasa.
Sebab, industri/produsen yang terkena kenaikan TDL juga akan menghitung biaya produksi, yang pada gilirannya pula menaikan harga produk mereka, lanjut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Menurut dia, kenaikan harga produk berbagai kebutuhan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung juga berdampak pada ekonomi rakyat.
"Sebab bagaimanapun pabrikan/pengusaha akan menghitung kenaikan TDL dengan membebankan biaya produknya kedalam harga jual, yang pada gilirannya menjadi beban masyarakat/konsumen," lanjutnya.
Sementara kondisi perekonomian rakyat belum semua baik atau masih banyak yang berada pada tingkat golongan menengah ke bawah. Keadaan tersebut seharusnya pula menjadi pertimbangan untuk menaikan TDL.
"Kita memaklumi dengan kondisi PLN selama ini, tetapi mungkin masih ada cara lain dari pada menaikan tarif TDL, yang baik secara langsung maupun tidak langsung bisa berdampak terhadap ekonomi rakyat," tambahnya.
Semestinya menurut dia, PLN terlebih dahulu benahi semua perangkat pembangkit, serta manajemen dan meningkatkan pelayanan.
"Kalau pelayanan sudah betul-betul baik, baru meningkatkan TDL," ujar anggota DPRD Kalsel dua periode yang akan memasuki periode ketiga itu.
"PLN ataupun pemerintah hendaknya terlalu terburu-buru mau meningkatkan TDL. Karena apapun alasannya tetap akan menambah berat beban masyarakat," ujarnya.
General Manager PT PLN (Persero) Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, Mursalin menyatakan, pihaknya tidak bisa berbuat banyak tentang kenaikan TDL, kecuali melaksanakan ketentuan tersebut.
"Apalagi keinginan menaikkan TDL tersebut dari pemerintah, sedangkan PLN selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hanya sebagai operator yang harus mematuhi ketentuan," ucapnya.
Mengenai peningkatan pelayanan, dia menyatakan, pihaknya akan terus berupaya semaksimal mungkin memenuhi kebutuhan masyarakat pelanggan atau konsumen, baik dalam penyediaan daya maupun pemeliharaan jaringan.
"Dengan pemeliharaan jaringan secara lebih maksimal, kita berharap dapat pula meninimalkan `byar pet` yang selama ini menjadi keluhan masyarakat. Kendati byar pet tersebut diluar dugaan atau karena faktor alam," ujar Mursalin.
Sebelumnya pemerintah menaikan TDL dengan rata-rata 15 persen, yang pemberlakuannya per triwulan atau sebesar 3,75 persen/tiga bulanan. /e
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014