Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan(Kalsel) dari Fraksi Golongan Karya, Athailah Hasbi, menyampaikan sepemikiran dengan tuntutan aksi damai bersama rakyat Kalsel selamatkan NKRI dan Pancasila, yang rencana dilaksanakan besok, Jum'at (10/7).
Ia mengatakan, sepemikiran dengan aksi tersebut menuntut pembatalan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila menajadi Undang-Undang (UU), dan sebagai sebagai kader Golkar ia sepakat dengan tuntutan Trikarya atau tiga ormas pendiri Golkar yaitu Kosgoro 1957, MKGR dan SOKSi.
Baca juga: Anggota DPR RI : Penghapusan dana desa tidak benar
"Sepakat untuk mendesak Ketum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar agar Pak Airlangga Hartarto segera memerintahkan anggotanya di DPR RI mencabut dukungan terhadap RUU HIP," katanya, dalam keterangan mlelaui sambungan telepon, Kamis (9/7).
Menurut dia, ini dilandasi munculnya gejolak penolakan RUU tersebut, Trikarya menuntut mencabut dukungan Partai Golkar terhadap RUU HIP, danpihaknya menegaskan bukan hanya menunda, tapi lebih jauh lagi mencabut RUU HIP.
Begitupun, menolak HIP berganti nama, dan solusinya kalau ada keinginan lain memperkut Badan Pembinaan ideologi Pancasila (BPIP ) buat RUU tersendiri dan secara terpisah, RUU itu tidak perlu ganti baju karena justru akan mengeleminasi keagungan Pancasila itu sendiri.
Baca juga: Perceraian meningkat di tengah pandemi, ini tanggapan anggota DPRD Kalsel
Terkait aksi damai sendiri, ia mengharapkan dapat berjalan dengan aman, lancar dan tertib serta tetap mengikuti protokol kesehatan yang berlaku selama masih terjadinya pandemi COVID-19.
"Sebagai wakil rakyat tentu kami akan memperjuangkan aspirasi masyarakat, apalagi ini menyangkut ideologi Pancasila yang merupakan produk hukum dasar negara dan memelihara keutuhan NKRI sebagai harga mati," katanya, yang juga sebagai Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila HST.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
Ia mengatakan, sepemikiran dengan aksi tersebut menuntut pembatalan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila menajadi Undang-Undang (UU), dan sebagai sebagai kader Golkar ia sepakat dengan tuntutan Trikarya atau tiga ormas pendiri Golkar yaitu Kosgoro 1957, MKGR dan SOKSi.
Baca juga: Anggota DPR RI : Penghapusan dana desa tidak benar
"Sepakat untuk mendesak Ketum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar agar Pak Airlangga Hartarto segera memerintahkan anggotanya di DPR RI mencabut dukungan terhadap RUU HIP," katanya, dalam keterangan mlelaui sambungan telepon, Kamis (9/7).
Menurut dia, ini dilandasi munculnya gejolak penolakan RUU tersebut, Trikarya menuntut mencabut dukungan Partai Golkar terhadap RUU HIP, danpihaknya menegaskan bukan hanya menunda, tapi lebih jauh lagi mencabut RUU HIP.
Begitupun, menolak HIP berganti nama, dan solusinya kalau ada keinginan lain memperkut Badan Pembinaan ideologi Pancasila (BPIP ) buat RUU tersendiri dan secara terpisah, RUU itu tidak perlu ganti baju karena justru akan mengeleminasi keagungan Pancasila itu sendiri.
Baca juga: Perceraian meningkat di tengah pandemi, ini tanggapan anggota DPRD Kalsel
Terkait aksi damai sendiri, ia mengharapkan dapat berjalan dengan aman, lancar dan tertib serta tetap mengikuti protokol kesehatan yang berlaku selama masih terjadinya pandemi COVID-19.
"Sebagai wakil rakyat tentu kami akan memperjuangkan aspirasi masyarakat, apalagi ini menyangkut ideologi Pancasila yang merupakan produk hukum dasar negara dan memelihara keutuhan NKRI sebagai harga mati," katanya, yang juga sebagai Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila HST.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020