Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Marsudi Syuhud menegaskan komitmen NU terhadap Pancasila yang telah disepakati saat ini sehingga warga Nahdliyin wajib menjaga konsensus bangsa tersebut.
"Kewajiban kita adalah menjaganya," kata Marsudi dalam diskusi daring Inter Religious Council (IRC) Indonesia yang dipantau dari Jakarta, Selasa.
Hadir dalam diskusi IRC sejumlah tokoh lintas agama di antaranya Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin, Jack Manuputty (Sekum PGI), Philip Widjaja (Ketua PP Permabudhi), Budi Tanuwibowo (Ketum Matakin), Yanto Jaya (PHDI), Agustinus Heri Wibowo (Sekretaris Komisi HAK KWI) dan Abdul Mu'ti (Sekum Muhammadiyah).
Dia mengatakan memang Pancasila tidak sempurna tetapi bukan berarti harus dirobohkan dan ditinggalkan begitu saja, termasuk mereduksinya dengan upaya-upaya yang nampak belakangan ini.
Baca juga: Presiden Jokowi tegaskan Indonesia harus tampil sebagai bangsa pemenang
Menurut dia, Pancasila menjadi alat untuk menyatukan teks-teks agama dan praktik sosial yang sesuai dengan karakter Indonesia yang sangat beragam.
NU, kata dia, memiliki sejarah dalam perumusan Pancasila versi 18 Agustus 1945. Versi Pancasila sebelumnya tidak disepakati oleh elemen-elemen bangsa sebagaimana Piagam Jakarta.
Piagam Jakarta sebagai cikal bakal Pancasila saat ini, lanjut dia, dipersoalkan pada sila pertamanya karena dianggap cenderung mengakomodasi aspirasi umat Islam dalam bernegara dan berbangsa.
Baca juga: Pancasila dan gotong royong bangsa menghadapi pandemik COVID-19
Hingga pada saat itu, kata Marsudi, pendiri Nahdlatul Ulama KH Hasyim Asyari yang dimintai pendapatnya oleh Soekarno hingga mengamini Pancasila menjadi dasar negara karena sudah sesuai syariat Islam dan mengakomodir unsur bangsa lainnya.
"Dasar negara itu harus menyatu semua. Ketika itu dikaji Pancasila sudah sesuai syariat atau belum. Hadratusy Syaikh KH Hasyim Asy'ari sampai istikharah dan melakukan ritual lainnya sampai pada keyakinan sepakat pada Pancasila 18 Agustus 1945," katanya.
Maka dari itu, kata dia, warga NU saat ini terus meneruskan amanah KH Hasyim untuk ikut menjaga sekuat-kuatnya Pancasila yang sudah disepakati karena keberadaannya juga tidak menyalahi syariat Islam. Pancasila juga menjadi instrumen yang mewadahi aspirasi elemen-elemen bangsa yang beragam.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
"Kewajiban kita adalah menjaganya," kata Marsudi dalam diskusi daring Inter Religious Council (IRC) Indonesia yang dipantau dari Jakarta, Selasa.
Hadir dalam diskusi IRC sejumlah tokoh lintas agama di antaranya Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin, Jack Manuputty (Sekum PGI), Philip Widjaja (Ketua PP Permabudhi), Budi Tanuwibowo (Ketum Matakin), Yanto Jaya (PHDI), Agustinus Heri Wibowo (Sekretaris Komisi HAK KWI) dan Abdul Mu'ti (Sekum Muhammadiyah).
Dia mengatakan memang Pancasila tidak sempurna tetapi bukan berarti harus dirobohkan dan ditinggalkan begitu saja, termasuk mereduksinya dengan upaya-upaya yang nampak belakangan ini.
Baca juga: Presiden Jokowi tegaskan Indonesia harus tampil sebagai bangsa pemenang
Menurut dia, Pancasila menjadi alat untuk menyatukan teks-teks agama dan praktik sosial yang sesuai dengan karakter Indonesia yang sangat beragam.
NU, kata dia, memiliki sejarah dalam perumusan Pancasila versi 18 Agustus 1945. Versi Pancasila sebelumnya tidak disepakati oleh elemen-elemen bangsa sebagaimana Piagam Jakarta.
Piagam Jakarta sebagai cikal bakal Pancasila saat ini, lanjut dia, dipersoalkan pada sila pertamanya karena dianggap cenderung mengakomodasi aspirasi umat Islam dalam bernegara dan berbangsa.
Baca juga: Pancasila dan gotong royong bangsa menghadapi pandemik COVID-19
Hingga pada saat itu, kata Marsudi, pendiri Nahdlatul Ulama KH Hasyim Asyari yang dimintai pendapatnya oleh Soekarno hingga mengamini Pancasila menjadi dasar negara karena sudah sesuai syariat Islam dan mengakomodir unsur bangsa lainnya.
"Dasar negara itu harus menyatu semua. Ketika itu dikaji Pancasila sudah sesuai syariat atau belum. Hadratusy Syaikh KH Hasyim Asy'ari sampai istikharah dan melakukan ritual lainnya sampai pada keyakinan sepakat pada Pancasila 18 Agustus 1945," katanya.
Maka dari itu, kata dia, warga NU saat ini terus meneruskan amanah KH Hasyim untuk ikut menjaga sekuat-kuatnya Pancasila yang sudah disepakati karena keberadaannya juga tidak menyalahi syariat Islam. Pancasila juga menjadi instrumen yang mewadahi aspirasi elemen-elemen bangsa yang beragam.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020