H Muhidin yang juga Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional tidak terdaftar di Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kalimantan Selatan sebagai bakal calon Wakil Gubernur provinsi setempat.
"Pak Muhidin tidak terdaftar pada kami sebagai bakal calon wakil gubernur (Balon Wagub). Tapi bisa saja lewat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai politik (Parpol) kami," ujar Sekretaris PDIP Kalimantan Selatan (Kalsel) Muhammad Syaripuddin di Banjarmasin, Selasa.
"Namun yang jelas, PDIP juga punya persyaratan atau prosedur/mekanisme dalam merekrut seseorang untuk kami usung sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah," lanjut M Syaripuddin yang akrab dengan sapaan Bang Dhin tersebut ketika menyambangi Press Room DPRD Kalsel.
Sebagai contoh mereka atau setiap orang yang mendaftarkan diri untuk menjadi Balon Kepala Daerah ataupun Wakil Kepala Daerah lewat PDIP, terlebih dahulu harus melalui "Uji Kepatutan dan Kelayakan.
"Tetapi untuk keputusan semua itu tergantung atau merupakan hak prerogatif DPP kami," ujar politikus muda PDIP tersebut yang juga Wakil Ketua DPRD Kalsel.
Mengenai pernyataan dari DPD Partai Golkar Kalsel bahwa atas pengajuan Balon Gubernur dan Wagub setempat yaitu H Sahbirin Noor dan Muhidin, menurut dia, hal tersebut boleh-boleh saja. "Tapi yang jelas PDIP punya aturan sendiri," tegas laki-laki kelahiran Tahun 1979 berbintang Sagitarius itu.
"Kita tunggu sajalah nanti. Bagaimana keputusan DPP PDIP terkait pencalonan Gubernur dan Wagub Kalsel pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Tahun 2020," demikian Bang Dhin tanpa mau bicara panjang lebar lagi.
Sebelumnya dalam keterangan persnya, 29 Juni lalu, Ketua Harian DPD Partai Golkar Kalsel DR (HC) H Supian HK SH MH mengatakan, parpol pengusung Balon Gubernur dan Wagub setempat 2021 - 2026 terdiri Partai Golkar sendiri yang mendapat 12 kursi dari 55 orang keanggotaan DPRD provinsi tersebut.
Kemudian dari PDIP (delapan kursi), PAN enam, PKS lima, dan Partai NasDem empat kursi. Dalam masih penjajakan PKB lima, PPP dan Partai Demokrat masing-masing tiga kursi, ujar Supian HK, didampingi Sekretaris DPD Partai Golkar Kalsel Adi Kartika.
Semula DPD Partai Golkar Kalsel ke DPP-nya mengajukan lima orang sebagai Balon Wagub setempat tiga di antaranya kader internal sendiri masing-masing H Hasnuryadi, kini anggota DPR RI yang juga putra almarhum HA Sulaiman HB - tokoh keluarga besar beringin di provinsi tersebut.
Selain itu, H Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, mantan anggota DPR RI, kini Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kalsel, serta H Abdul Wahid - kini Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota itu.
Kemudian dari Parpol lain, mantan Wakil Gubernur Kalsel HM Rosehan NB, kini Ketua Fraksi PDIP DPRD provinsi setempat, serta Muhidin dari PAN yang juga mantan Wali Kota Banjarmasin.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
"Pak Muhidin tidak terdaftar pada kami sebagai bakal calon wakil gubernur (Balon Wagub). Tapi bisa saja lewat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai politik (Parpol) kami," ujar Sekretaris PDIP Kalimantan Selatan (Kalsel) Muhammad Syaripuddin di Banjarmasin, Selasa.
"Namun yang jelas, PDIP juga punya persyaratan atau prosedur/mekanisme dalam merekrut seseorang untuk kami usung sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah," lanjut M Syaripuddin yang akrab dengan sapaan Bang Dhin tersebut ketika menyambangi Press Room DPRD Kalsel.
Sebagai contoh mereka atau setiap orang yang mendaftarkan diri untuk menjadi Balon Kepala Daerah ataupun Wakil Kepala Daerah lewat PDIP, terlebih dahulu harus melalui "Uji Kepatutan dan Kelayakan.
"Tetapi untuk keputusan semua itu tergantung atau merupakan hak prerogatif DPP kami," ujar politikus muda PDIP tersebut yang juga Wakil Ketua DPRD Kalsel.
Mengenai pernyataan dari DPD Partai Golkar Kalsel bahwa atas pengajuan Balon Gubernur dan Wagub setempat yaitu H Sahbirin Noor dan Muhidin, menurut dia, hal tersebut boleh-boleh saja. "Tapi yang jelas PDIP punya aturan sendiri," tegas laki-laki kelahiran Tahun 1979 berbintang Sagitarius itu.
"Kita tunggu sajalah nanti. Bagaimana keputusan DPP PDIP terkait pencalonan Gubernur dan Wagub Kalsel pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Tahun 2020," demikian Bang Dhin tanpa mau bicara panjang lebar lagi.
Sebelumnya dalam keterangan persnya, 29 Juni lalu, Ketua Harian DPD Partai Golkar Kalsel DR (HC) H Supian HK SH MH mengatakan, parpol pengusung Balon Gubernur dan Wagub setempat 2021 - 2026 terdiri Partai Golkar sendiri yang mendapat 12 kursi dari 55 orang keanggotaan DPRD provinsi tersebut.
Kemudian dari PDIP (delapan kursi), PAN enam, PKS lima, dan Partai NasDem empat kursi. Dalam masih penjajakan PKB lima, PPP dan Partai Demokrat masing-masing tiga kursi, ujar Supian HK, didampingi Sekretaris DPD Partai Golkar Kalsel Adi Kartika.
Semula DPD Partai Golkar Kalsel ke DPP-nya mengajukan lima orang sebagai Balon Wagub setempat tiga di antaranya kader internal sendiri masing-masing H Hasnuryadi, kini anggota DPR RI yang juga putra almarhum HA Sulaiman HB - tokoh keluarga besar beringin di provinsi tersebut.
Selain itu, H Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, mantan anggota DPR RI, kini Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kalsel, serta H Abdul Wahid - kini Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota itu.
Kemudian dari Parpol lain, mantan Wakil Gubernur Kalsel HM Rosehan NB, kini Ketua Fraksi PDIP DPRD provinsi setempat, serta Muhidin dari PAN yang juga mantan Wali Kota Banjarmasin.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020