Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono berencana merealokasi 351 paket pekerjaan yang belum terkontrak ke paket yang membutuhkan.
"Kita sepakat kalau sampai akhir Juli 2020 dari 351 paket pekerjaan masih ada yang belum terkontrak atau belum ditetapkan kontrak, kita hentikan saja untuk bisa direalokasikan pada paket yang membutuhkan tambahan anggaran," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.
Selain itu, Menteri PUPR juga menambahkan bahwa dampak pandemi COVID-19 bagi Indonesia sangat berat, yakni alat penggerak ekonomi yang diharapkan hanya APBN.
"Sebagai kementerian yang bertugas membelanjakan uang negara, Kementerian PUPR harus bisa berkontribusi untuk percepatan ekonomi dengan mempercepat pelaksanaan lelang," katanya.
Baca juga: Menteri PUPR meminta dua direktorat baru siapkan SOP dalam enam bulan
Dari 5.146 paket pekerjaan, sebanyak 3.577 paket atau 70 persen senilai Rp35,2 triliun sudah terkontrak, 1.218 paket atau 23 persen senilai Rp37,7 triliun dalam proses lelang dan 351 paket atau tujuh persen senilai Rp13,7 triliun belum proses lelang.
Progres paket pekerjaan yang sudah sudah terkontrak pada Juni 2020 ini lebih tinggi dibanding dengan tahun lalu. Pada Juni 2019, sebanyak 3.410 paket terkontrak dan Juni 2020 sebanyak 3.577 paket.
Sebanyak 351 paket pekerjaan belum terkontrak di antaranya disebabkan oleh refocusing anggaran, detail engineering design (DED) belum selesai, dan perubahan paket dari single year contract (SYC) menjadi multiyears contract (MYC).
Baca juga: Menteri PUPR: Progress Tol Ujung Pandang Seksi 3 mencapai 85 persen
Upaya penyelesaiannya di antaranya dengan percepatan penyelesaian DED, tender paralel dengan perizinan MYC, percepatan penyiapan dokumen usulan pengadaan dan koordinasi dengan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) untuk pembatalan paket.
Akibat terjadinya pandemi COVID-19, Kementerian PUPR melakukan realokasi dan refocusing anggaran dari Rp120,2 triliun menjadi Rp75 triliun dengan 5.146 paket pekerjaan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
"Kita sepakat kalau sampai akhir Juli 2020 dari 351 paket pekerjaan masih ada yang belum terkontrak atau belum ditetapkan kontrak, kita hentikan saja untuk bisa direalokasikan pada paket yang membutuhkan tambahan anggaran," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.
Selain itu, Menteri PUPR juga menambahkan bahwa dampak pandemi COVID-19 bagi Indonesia sangat berat, yakni alat penggerak ekonomi yang diharapkan hanya APBN.
"Sebagai kementerian yang bertugas membelanjakan uang negara, Kementerian PUPR harus bisa berkontribusi untuk percepatan ekonomi dengan mempercepat pelaksanaan lelang," katanya.
Baca juga: Menteri PUPR meminta dua direktorat baru siapkan SOP dalam enam bulan
Dari 5.146 paket pekerjaan, sebanyak 3.577 paket atau 70 persen senilai Rp35,2 triliun sudah terkontrak, 1.218 paket atau 23 persen senilai Rp37,7 triliun dalam proses lelang dan 351 paket atau tujuh persen senilai Rp13,7 triliun belum proses lelang.
Progres paket pekerjaan yang sudah sudah terkontrak pada Juni 2020 ini lebih tinggi dibanding dengan tahun lalu. Pada Juni 2019, sebanyak 3.410 paket terkontrak dan Juni 2020 sebanyak 3.577 paket.
Sebanyak 351 paket pekerjaan belum terkontrak di antaranya disebabkan oleh refocusing anggaran, detail engineering design (DED) belum selesai, dan perubahan paket dari single year contract (SYC) menjadi multiyears contract (MYC).
Baca juga: Menteri PUPR: Progress Tol Ujung Pandang Seksi 3 mencapai 85 persen
Upaya penyelesaiannya di antaranya dengan percepatan penyelesaian DED, tender paralel dengan perizinan MYC, percepatan penyiapan dokumen usulan pengadaan dan koordinasi dengan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) untuk pembatalan paket.
Akibat terjadinya pandemi COVID-19, Kementerian PUPR melakukan realokasi dan refocusing anggaran dari Rp120,2 triliun menjadi Rp75 triliun dengan 5.146 paket pekerjaan.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020