Oleh Syamsuddin Hasan
"Kita berharap rencana Pemprov Kaltim itu diikuti provinsi-provinsi lain yang memiliki pulau terluar, terutama yang berbatasan negara tetangga," tandasnya dalam keterangan kepada wartawan di Banjarmasin, Rabu.
Legislator asal daerah pemilihan Kalimantan Selatan itu mengingatkan agar daerah yang memprogramkan hal tersebut terlebih dahulu memberitahukan kepada para calon transmigran, bahwa mereka ditempatkan di pulau terluar. Dengan demikian mereka siap secara mental.
Selain itu, saran politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, perlu pemberian insentif yang lebih kepada calon transmigran yang akan ditempatkan di pulau terluar dibandingkan dengan transmigran biasa.
"Insentifnya harus melebihi transmigran lain yang tidak ditempatkan di pulau terluar. Apalagi bila pulau terluar tersebut jauh dan sulit dijangkau dari pusat pemerintahan daerah setempat. Tantangan yang akan mereka hadapi tentu jauh lebih sulit ketimbang transmigran biasa," paparnya.
Menurut Habib Nabiel, mereka yang siap ditempatkan di pulau terluar, berarti siap menjalankan dua program pemerintah yaitu pegentasan kemiskinan dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Karena itu mereka layak menerima insentif minimal dua kali lipat dibadingkan transmigran biasa," kata wakil rakyat yang menyadang gelar insinyur dan magister bidang pertanian tersebut.
"Mereka berhak mendapatkan insentif jaminan hidup layaknya transmigran biasa dan insentif tambahan karena menjaga NKRI. Penjaga NKRI, inilah nilai penting bagi mereka dan kita," ujar alumnus Institut Partanian Bogor (IPB) Jawa Barat itu.
Habib Nabiel berpendapat, transmigran yang cocok ditempatkan di pulau terluar adalah mereka yang berprofesi sebagai nelayan. Selain jaminan hidup berupa rumah, makanan pokok, lauk pauk dan air layak minum.
"Kepada mereka perlu diberi insentif tambahan antara lain: fasilitas alat tangkap ikan yang memadai, alat komunikasi yang berfungsi 24 jam, jaminan kunjungan rutin dari aparat setempat," sarannya.
"Yang tidak kalah penting insentif berupa dana yang diberikan kepada masing-masing kepala keluarga untuk penunjang hidup. Besarannya kurang lebih sama dengan tunjangan (kemahalan) aparat yang ditugaskan di daerah yang sangat terpencil," lanjutnya.
Insentif dana tersebut, menurut dia, penting untuk menumbuhkembangkan aktivitas ekonomi di sana (permukiman baru mereka), apalagi kalau keutuhan NKRI senantiasa dalam ancaman bila pulau terluar itu tidak berpenduduk.
 "Kita harus mengambil pelajaran dari lepasnya Sipadan dan Ligitan dari NKRI. Keduanya menjadi milik Malaysia karena tidak ada warga Indonesia yang tinggal di dua pulau tersebut," demikian Habib Nabiel.  Â
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014
Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Anggota DPR RI Habib Nabiel Fuad Almusawa mendukung rencana pemerintah daerah Kalimantan Timur menempatkan transmigran di pulau-pulau kecil terluar, dan berharap langkah tersebut diikuti provinsi lain di Indonesia.
"Kita berharap rencana Pemprov Kaltim itu diikuti provinsi-provinsi lain yang memiliki pulau terluar, terutama yang berbatasan negara tetangga," tandasnya dalam keterangan kepada wartawan di Banjarmasin, Rabu.
Legislator asal daerah pemilihan Kalimantan Selatan itu mengingatkan agar daerah yang memprogramkan hal tersebut terlebih dahulu memberitahukan kepada para calon transmigran, bahwa mereka ditempatkan di pulau terluar. Dengan demikian mereka siap secara mental.
Selain itu, saran politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, perlu pemberian insentif yang lebih kepada calon transmigran yang akan ditempatkan di pulau terluar dibandingkan dengan transmigran biasa.
"Insentifnya harus melebihi transmigran lain yang tidak ditempatkan di pulau terluar. Apalagi bila pulau terluar tersebut jauh dan sulit dijangkau dari pusat pemerintahan daerah setempat. Tantangan yang akan mereka hadapi tentu jauh lebih sulit ketimbang transmigran biasa," paparnya.
Menurut Habib Nabiel, mereka yang siap ditempatkan di pulau terluar, berarti siap menjalankan dua program pemerintah yaitu pegentasan kemiskinan dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Karena itu mereka layak menerima insentif minimal dua kali lipat dibadingkan transmigran biasa," kata wakil rakyat yang menyadang gelar insinyur dan magister bidang pertanian tersebut.
"Mereka berhak mendapatkan insentif jaminan hidup layaknya transmigran biasa dan insentif tambahan karena menjaga NKRI. Penjaga NKRI, inilah nilai penting bagi mereka dan kita," ujar alumnus Institut Partanian Bogor (IPB) Jawa Barat itu.
Habib Nabiel berpendapat, transmigran yang cocok ditempatkan di pulau terluar adalah mereka yang berprofesi sebagai nelayan. Selain jaminan hidup berupa rumah, makanan pokok, lauk pauk dan air layak minum.
"Kepada mereka perlu diberi insentif tambahan antara lain: fasilitas alat tangkap ikan yang memadai, alat komunikasi yang berfungsi 24 jam, jaminan kunjungan rutin dari aparat setempat," sarannya.
"Yang tidak kalah penting insentif berupa dana yang diberikan kepada masing-masing kepala keluarga untuk penunjang hidup. Besarannya kurang lebih sama dengan tunjangan (kemahalan) aparat yang ditugaskan di daerah yang sangat terpencil," lanjutnya.
Insentif dana tersebut, menurut dia, penting untuk menumbuhkembangkan aktivitas ekonomi di sana (permukiman baru mereka), apalagi kalau keutuhan NKRI senantiasa dalam ancaman bila pulau terluar itu tidak berpenduduk.
 "Kita harus mengambil pelajaran dari lepasnya Sipadan dan Ligitan dari NKRI. Keduanya menjadi milik Malaysia karena tidak ada warga Indonesia yang tinggal di dua pulau tersebut," demikian Habib Nabiel.  Â
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014