Oleh Syamsuddin Hasan
"Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kaslel itu sebagai bahan pembahasan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2014 provinsi tersebut," ujarnya di Banjarmasin, Selasa.
Ia mengungkapkan, sesuai hasil rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kalsel 28 April lalu, menjadwalkan penyampaian LHP LKPD 2013 oleh BPK pada rapat paripurna istimewa lembaga legislatif tingkat provinsi tersebut 26 Mei 2014.
"Kita berharap, penyampaian LHP LKPD 2013 tidak seperti tahun kemaren mengalami sedikit keterlambatan, yang ketika itu menyampaian LHP LKPD Kalsel 2012 pada Juni 2013," tutur pensiunan perwira menengah TNI-AD tersebut.
"Karena mengalami keterlambatan, sehingga DPRD Kalsel harus berpacu dengan waktu dalam pembahasan APBD Perubahan 2013. Sebab pembahasan Rencana APBD Kalsel 2014 sudah menanti dan juga harus segera dilakukan agar tidak mengalami keterlambatan," lanjutnya.
Pasalnya, ungkap mantan Komandan Korem Bone, Sulawesi Selatan tersebut, pemerintah provinsi (Pemprv) Kalsel dalam beberapa tahun terakhir tak pernah mengalami keterlambatan penyampaian APBD ataupun APBD-P ke pemerintah pusat, bahkan selalu masuk sepuluh besar se-Indonesia.
"Begitu pula dalam pembahasan APBD-P 2014 dan APBD Kalsel 2015, kita berharap tidak mengalami keterlambatan, sehingga berada pada sepuluh besar dalam penyelesaian atau penyampaian ke pemerintah pusat," lanjut politisi Partai Golkar itu.
"Tapi menyampaikan LHP LKPD itu tergantung ketersediaan waktu dari BPK. Seperti tahun lalu, menunggu ketersediaan waktu dari BPK pusat sehingga mengalami menundaan. Namun akhirnya penyampaian LHP LkPD 2012 itu cukup oleh BPK Perwakilan Kalsel," demikian Nasib Alamsyah.
Berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggunjawaban (LKPj) Kepala Daerah Kalsel H Rudy Ariffin akhir tahun anggaran 2013, pendapatan daerah sebesar Rp4,388 trilun lebih atau 99,48 persen dari target.
Kemudian belanja daerah tahun anggaran 2013 (setelah perubahan) yang secara kumulatif dianggarakan sebesar Rp5,381 triliun lebih terdiri belanja tidak langsung Rp2,288 triliun lebih dan belanja langsung Rp3,093 triliun lebih.
 Namun realisasi belanja pada APBD 2013 itu sebesar Rp4,750 triliun lebih atau 88,26 persen, ungkap Gubernur Kalsel Rudy Ariffin pada rapat paripurna DPRD provinsi setempat 24 Maret 2014. Â
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014
Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Ketua DPRD Kalimantan Selatan Kolonel Inf (Purn) Nasib Alamsyah mengharapkan, penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2013 provinsi diharapkan sesuai jadwal.
"Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kaslel itu sebagai bahan pembahasan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2014 provinsi tersebut," ujarnya di Banjarmasin, Selasa.
Ia mengungkapkan, sesuai hasil rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kalsel 28 April lalu, menjadwalkan penyampaian LHP LKPD 2013 oleh BPK pada rapat paripurna istimewa lembaga legislatif tingkat provinsi tersebut 26 Mei 2014.
"Kita berharap, penyampaian LHP LKPD 2013 tidak seperti tahun kemaren mengalami sedikit keterlambatan, yang ketika itu menyampaian LHP LKPD Kalsel 2012 pada Juni 2013," tutur pensiunan perwira menengah TNI-AD tersebut.
"Karena mengalami keterlambatan, sehingga DPRD Kalsel harus berpacu dengan waktu dalam pembahasan APBD Perubahan 2013. Sebab pembahasan Rencana APBD Kalsel 2014 sudah menanti dan juga harus segera dilakukan agar tidak mengalami keterlambatan," lanjutnya.
Pasalnya, ungkap mantan Komandan Korem Bone, Sulawesi Selatan tersebut, pemerintah provinsi (Pemprv) Kalsel dalam beberapa tahun terakhir tak pernah mengalami keterlambatan penyampaian APBD ataupun APBD-P ke pemerintah pusat, bahkan selalu masuk sepuluh besar se-Indonesia.
"Begitu pula dalam pembahasan APBD-P 2014 dan APBD Kalsel 2015, kita berharap tidak mengalami keterlambatan, sehingga berada pada sepuluh besar dalam penyelesaian atau penyampaian ke pemerintah pusat," lanjut politisi Partai Golkar itu.
"Tapi menyampaikan LHP LKPD itu tergantung ketersediaan waktu dari BPK. Seperti tahun lalu, menunggu ketersediaan waktu dari BPK pusat sehingga mengalami menundaan. Namun akhirnya penyampaian LHP LkPD 2012 itu cukup oleh BPK Perwakilan Kalsel," demikian Nasib Alamsyah.
Berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggunjawaban (LKPj) Kepala Daerah Kalsel H Rudy Ariffin akhir tahun anggaran 2013, pendapatan daerah sebesar Rp4,388 trilun lebih atau 99,48 persen dari target.
Kemudian belanja daerah tahun anggaran 2013 (setelah perubahan) yang secara kumulatif dianggarakan sebesar Rp5,381 triliun lebih terdiri belanja tidak langsung Rp2,288 triliun lebih dan belanja langsung Rp3,093 triliun lebih.
 Namun realisasi belanja pada APBD 2013 itu sebesar Rp4,750 triliun lebih atau 88,26 persen, ungkap Gubernur Kalsel Rudy Ariffin pada rapat paripurna DPRD provinsi setempat 24 Maret 2014. Â
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014