Bupati Tanah Laut, Kalimantan Selatan H Sukamta mengatakan, indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPB-E) Pemerintah Kabupaten Tanah Laut masuk 100 nominasi penilaian lembaga dan pemerintah daerah oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
“Ini harus kita tindak lanjuti, peningkatan nilai SPB-E berarti peningkatan nilai reformasi birokrasi,” ujar Bupati Tanah Laut H Sukamta dalam arahannya saat memimpin Rapat Pembahasan SPB-E, di Ruangan Bupati Tanah Laut, Selasa (9/6) pagi.
Menurut dia, akan merubah beberapa sistem administrasi menjadi sistem administrasi elektronik diantaranya, tata naskah dinas elektronik, disposisi secara elektronik dan tanda tangan secara elektronik.
“Ini sedang dalam proses, beberapa sistem administrasi elektronik tersebut tentu akan menghemat Alat Tulis Kantor (ATK) dan diharapkan akan mempercepat proses administrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik berkualitas dan terpercaya,”ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, bupati juga mengatakan, kebijakan tersebut harus diawali dengan sosialisasi melalui beberapa konten dengan tujuan agar tidak terjadi gagal paham tentang SPB-E sebagai bagian dari sistem pemerintahan.
Diketahui Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2018 memperoleh indeks SPB-E senilai 1,43 yang pada masa itu dirasa sangat kurang.
Dengan berbagai kebijakan baru, angka tersebut naik menjadi 2,76 pada Tahun 2019, penilaian SPB-E Tahun 2020 akan dilaksanakan pada bulan Juli meliputi tiga aspek penilaian yakni Domain Kebijakan SPB-E, Domain Tata Kelola dan Domain Layanan SPB-E.
Rapat tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut H Dahnial Kifli, Assisten Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat H Ahmad Hairin, Asisten Bidang Administrasi Umum Safarin dan para Pejabat Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
“Ini harus kita tindak lanjuti, peningkatan nilai SPB-E berarti peningkatan nilai reformasi birokrasi,” ujar Bupati Tanah Laut H Sukamta dalam arahannya saat memimpin Rapat Pembahasan SPB-E, di Ruangan Bupati Tanah Laut, Selasa (9/6) pagi.
Menurut dia, akan merubah beberapa sistem administrasi menjadi sistem administrasi elektronik diantaranya, tata naskah dinas elektronik, disposisi secara elektronik dan tanda tangan secara elektronik.
“Ini sedang dalam proses, beberapa sistem administrasi elektronik tersebut tentu akan menghemat Alat Tulis Kantor (ATK) dan diharapkan akan mempercepat proses administrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik berkualitas dan terpercaya,”ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, bupati juga mengatakan, kebijakan tersebut harus diawali dengan sosialisasi melalui beberapa konten dengan tujuan agar tidak terjadi gagal paham tentang SPB-E sebagai bagian dari sistem pemerintahan.
Diketahui Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2018 memperoleh indeks SPB-E senilai 1,43 yang pada masa itu dirasa sangat kurang.
Dengan berbagai kebijakan baru, angka tersebut naik menjadi 2,76 pada Tahun 2019, penilaian SPB-E Tahun 2020 akan dilaksanakan pada bulan Juli meliputi tiga aspek penilaian yakni Domain Kebijakan SPB-E, Domain Tata Kelola dan Domain Layanan SPB-E.
Rapat tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut H Dahnial Kifli, Assisten Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat H Ahmad Hairin, Asisten Bidang Administrasi Umum Safarin dan para Pejabat Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020