Komisi III DPRD Kabupaten Kotabaru menggelar kunjungan kerja ke Kabupaten Tanah Bumbu dalam koordinasi terkait penanganan pandemi COVID-19.
Dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kotabaru, Sudji Hendra bersama anggota, dalam forum yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD Tanah Bumbu itu membahas seputar penanganan COVID-19 di dua daerah bertetangga.
Menurut Suji, hal-hal yang dibicarakan dalam forum tersebut yakni membahas tentang keberadaan posko di pelabuhan penyeberangan fery Batulicin yang tak lagi difungsikan.
“Diskusi yang kami bicarakan dalam kunker kali ini, salah satunya mempertanyakan tidak difungsikannya posko di Pelabuhan fery Batulicin, yang menjadi salah satu pintu masuk ke Kotabaru melalui Tanjung Serdang,” kata Sudji.
Dari penjelasan kalangan legislatif Tanah Bumbu, lanjut Suji, tidak diaktifkannya posko di pelabuhan karena sejumlah petugas difokuskan di tempat karantina menyusul banyaknya kasus positif COVID-19 di daerah tersebut.
Masih dari penjelasan DPRD Tanbu, diketahui perkembangan wabah pandemi COVID-19 yang saat ini, hasil evaluasi banyak tenaga kesehatan yang positif dan klaster Gowa yang sudah terdeteksi positif.
Oleh sebab itu, sebagian besar petugas dan tenaga medis difokuskan di tempat–tempat karantina pasien COVID-19 yang tersebar di empat hotel di Tanah Bumbu.
Pada bagian lain, Suji mendapatkan keterangan keseriusan Pemkab Tanh Bumbu dalam menangani pandemi COVID-19 dengan menganggarkan nilai yang reatif besar yakni Rp164 milyar.
Dikatakannya, rapat koordinasi yang diperoleh dalam kunjungan kerja kali ini akan dijadikan sebagai masukan dan referensi dalam rapat bersama Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Kotabaru.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
Dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kotabaru, Sudji Hendra bersama anggota, dalam forum yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD Tanah Bumbu itu membahas seputar penanganan COVID-19 di dua daerah bertetangga.
Menurut Suji, hal-hal yang dibicarakan dalam forum tersebut yakni membahas tentang keberadaan posko di pelabuhan penyeberangan fery Batulicin yang tak lagi difungsikan.
“Diskusi yang kami bicarakan dalam kunker kali ini, salah satunya mempertanyakan tidak difungsikannya posko di Pelabuhan fery Batulicin, yang menjadi salah satu pintu masuk ke Kotabaru melalui Tanjung Serdang,” kata Sudji.
Dari penjelasan kalangan legislatif Tanah Bumbu, lanjut Suji, tidak diaktifkannya posko di pelabuhan karena sejumlah petugas difokuskan di tempat karantina menyusul banyaknya kasus positif COVID-19 di daerah tersebut.
Masih dari penjelasan DPRD Tanbu, diketahui perkembangan wabah pandemi COVID-19 yang saat ini, hasil evaluasi banyak tenaga kesehatan yang positif dan klaster Gowa yang sudah terdeteksi positif.
Oleh sebab itu, sebagian besar petugas dan tenaga medis difokuskan di tempat–tempat karantina pasien COVID-19 yang tersebar di empat hotel di Tanah Bumbu.
Pada bagian lain, Suji mendapatkan keterangan keseriusan Pemkab Tanh Bumbu dalam menangani pandemi COVID-19 dengan menganggarkan nilai yang reatif besar yakni Rp164 milyar.
Dikatakannya, rapat koordinasi yang diperoleh dalam kunjungan kerja kali ini akan dijadikan sebagai masukan dan referensi dalam rapat bersama Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Kotabaru.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020