Oleh Syamsuddin Hasan
Banjarmasin, (Antaranews.Kalsel) - Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan bertolak ke Jakarta untuk menemui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) guna menanyakan masalah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP).
"Kita perlu mempertanyakan masalah RTRWP Kalsel kepada Bappenas. Karena sudah sejak lama RTRWP kita belum ada penyelesaian di tingkat pusat," ujar Riduansyah, anggota Komisi III DPRD Kalsel, di Banjarmasin, sebelum bertolak ke Jakarta, Senin.
"Sementara Bappenas salah satu institusi tingkat pusat yang juga menangani atau turut menentukan RTRWP, disamping kementerian lain." lanjut Ketua Fraksi Partai Bintang Reformasi (PBR) DPRD Kalsel tersebut.
Politisi PBR yang mencalon kembali menjadi anggota DPRD Kalsel lewat Parta Hati Nurani Rakyat (Hanura) pada Pemilihan Umum legislatif tahun 2014 itu, berharap, kunjungan komisinya ke Bappenas tersebut menimbulkan titik terang mengenai RTRWP.
"Sebab sudah bertahun-tahun RTRWP Kalsel 2010 - 2035 terganjal di tingkat pusat. Karenanya pula sampai saat ini belum bisa pembuatan peraturan daerah (Perda) tentang RTRWP tersebut," demikian Riduansyah.
Pada kesempatan terpisah, Ibnu Sina, anggota Komisi III DPRD Kalsel dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan, RTRWP itu penting untuk membuat atau menentukan arah kebijakan pembangunan, termasuk penataan kawasan hutan dan pertambangan.
"Sejauh belum ada kepastian RTRWP, sulit untk melakukan penataan kawasan, baik yang terkait masalah kehutanan maupun pertambangan dan peruntukan lain," lanjut mantan Ketua Komisi I bidang hukum dan pemerintahan DPRD Kalsel tersebut.
Begitu pula, tanpa RTRWP sulit menghindari tumpang tindih peruntukan kawasan, dan hal itu rentan terjadi permainan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga menimbulkan Korupsi, Kolosi dan Nepotisme (KKN), demikian Ibnu Sina.
Kunjungan Komisi III DPRD Kalsel yang diketuai H Puar Junaidi ke Bappenas tersebut dijadwalkan 21 - 23 April 2014, bersamaan kunjungan kerja (kunker) ke luar daerah komisi-komisi lain di lembaga legislatif tingkat provinsi itu, dengan sasaran dan tujuan berbeda.
Seperti Komisi I bidang hukum dan pemerintahan DPRD Kalsel yang diketuai H Achmad Bisung studi banding ke Kalimantan Barat, Komisi II bidang ekonomi dan keuangan yang diketuai Muhammad Ihsanudin meninjau PT Bank Kalsel Cabang Jakarta.
Kemudian Komisi IV bidang kesra DPRD Kalsel yang diketuai Habib Ali Khaidir Al Kaff meninjau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bumi Asih, milik Pemprov DKI Jakarta, untuk melakukan studi banding.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014
Banjarmasin, (Antaranews.Kalsel) - Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan bertolak ke Jakarta untuk menemui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) guna menanyakan masalah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP).
"Kita perlu mempertanyakan masalah RTRWP Kalsel kepada Bappenas. Karena sudah sejak lama RTRWP kita belum ada penyelesaian di tingkat pusat," ujar Riduansyah, anggota Komisi III DPRD Kalsel, di Banjarmasin, sebelum bertolak ke Jakarta, Senin.
"Sementara Bappenas salah satu institusi tingkat pusat yang juga menangani atau turut menentukan RTRWP, disamping kementerian lain." lanjut Ketua Fraksi Partai Bintang Reformasi (PBR) DPRD Kalsel tersebut.
Politisi PBR yang mencalon kembali menjadi anggota DPRD Kalsel lewat Parta Hati Nurani Rakyat (Hanura) pada Pemilihan Umum legislatif tahun 2014 itu, berharap, kunjungan komisinya ke Bappenas tersebut menimbulkan titik terang mengenai RTRWP.
"Sebab sudah bertahun-tahun RTRWP Kalsel 2010 - 2035 terganjal di tingkat pusat. Karenanya pula sampai saat ini belum bisa pembuatan peraturan daerah (Perda) tentang RTRWP tersebut," demikian Riduansyah.
Pada kesempatan terpisah, Ibnu Sina, anggota Komisi III DPRD Kalsel dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan, RTRWP itu penting untuk membuat atau menentukan arah kebijakan pembangunan, termasuk penataan kawasan hutan dan pertambangan.
"Sejauh belum ada kepastian RTRWP, sulit untk melakukan penataan kawasan, baik yang terkait masalah kehutanan maupun pertambangan dan peruntukan lain," lanjut mantan Ketua Komisi I bidang hukum dan pemerintahan DPRD Kalsel tersebut.
Begitu pula, tanpa RTRWP sulit menghindari tumpang tindih peruntukan kawasan, dan hal itu rentan terjadi permainan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga menimbulkan Korupsi, Kolosi dan Nepotisme (KKN), demikian Ibnu Sina.
Kunjungan Komisi III DPRD Kalsel yang diketuai H Puar Junaidi ke Bappenas tersebut dijadwalkan 21 - 23 April 2014, bersamaan kunjungan kerja (kunker) ke luar daerah komisi-komisi lain di lembaga legislatif tingkat provinsi itu, dengan sasaran dan tujuan berbeda.
Seperti Komisi I bidang hukum dan pemerintahan DPRD Kalsel yang diketuai H Achmad Bisung studi banding ke Kalimantan Barat, Komisi II bidang ekonomi dan keuangan yang diketuai Muhammad Ihsanudin meninjau PT Bank Kalsel Cabang Jakarta.
Kemudian Komisi IV bidang kesra DPRD Kalsel yang diketuai Habib Ali Khaidir Al Kaff meninjau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bumi Asih, milik Pemprov DKI Jakarta, untuk melakukan studi banding.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014