Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru meminta Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi warga terdampak Corona Virus Disease (COVID-19) tepat sasaran sehingga tidak muncul permasalahan dalam penyalurannya.
"Kami minta JPS tepat sasaran bagi warga terdampak COVID-19. Jangan sampai salah sasaran hingga muncul masalah di tengah masyarakat," ujar Ketua DPRD Banjarbaru Fadliansyah di Banjarbaru, Ahad.
Ia mengatakan, selain tepat sasaran, data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai penerima bantuan juga harus akurat dan valid sehingga tidak ada warga yang tertinggal pendataan.
Ditekankan, sejauh ini pihaknya cukup banyak menerima informasi maupun keluhan masyarakat yang semestinya berhak mendapatkan bantuan justru tidak masuk pendataan dan tidak menerima bantuan tersebut.
"Data KPM akurat dan valid harus dihimpun pemkot sehingga warga yang berhak, bisa menerima bantuan. Soal keluhan warga yang tidak masuk sebagai penerima sudah kami minta dimasukan," ungkapnya.
Sementara, data Dinas Sosial Kota Banjarbaru, jumlah warga terdampak COVID-19 penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) sebanyak 6.772 kepala keluarga yang dikategorikan rentan miskin akibat kehilangan pekerjaan.
Ribuan KK rentan miskin tersebut akan menerima bantuan yang tunai sebesar Rp400 ribu per bulan dengan alokasi anggaran sebesar Rp8,1 miliar yang berasal dari dana APBD Banjarbaru dan bantuan Pemprov Kalsel.
"Bantuan uang Rp400 ribu itu berasal dari APBD Banjarbaru sebesar Rp300 ribu dan Pemprov Kalsel Rp100 ribu. Uangnya sudah bisa diambil setiap kepala keluarga melalui kantor POS di wilayah Banjarbaru," ujar Kadinsos Banjarbaru Fahrudin.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
"Kami minta JPS tepat sasaran bagi warga terdampak COVID-19. Jangan sampai salah sasaran hingga muncul masalah di tengah masyarakat," ujar Ketua DPRD Banjarbaru Fadliansyah di Banjarbaru, Ahad.
Ia mengatakan, selain tepat sasaran, data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai penerima bantuan juga harus akurat dan valid sehingga tidak ada warga yang tertinggal pendataan.
Ditekankan, sejauh ini pihaknya cukup banyak menerima informasi maupun keluhan masyarakat yang semestinya berhak mendapatkan bantuan justru tidak masuk pendataan dan tidak menerima bantuan tersebut.
"Data KPM akurat dan valid harus dihimpun pemkot sehingga warga yang berhak, bisa menerima bantuan. Soal keluhan warga yang tidak masuk sebagai penerima sudah kami minta dimasukan," ungkapnya.
Sementara, data Dinas Sosial Kota Banjarbaru, jumlah warga terdampak COVID-19 penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) sebanyak 6.772 kepala keluarga yang dikategorikan rentan miskin akibat kehilangan pekerjaan.
Ribuan KK rentan miskin tersebut akan menerima bantuan yang tunai sebesar Rp400 ribu per bulan dengan alokasi anggaran sebesar Rp8,1 miliar yang berasal dari dana APBD Banjarbaru dan bantuan Pemprov Kalsel.
"Bantuan uang Rp400 ribu itu berasal dari APBD Banjarbaru sebesar Rp300 ribu dan Pemprov Kalsel Rp100 ribu. Uangnya sudah bisa diambil setiap kepala keluarga melalui kantor POS di wilayah Banjarbaru," ujar Kadinsos Banjarbaru Fahrudin.
Editor : Gunawan Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020