Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru meminta kesiapan dalam pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mencegah penyebaran COVID-19 dituntaskan sehingga tidak menimbulkan masalah.
"Persiapan PSBB harus tuntas dan menyeluruh sehingga tidak muncul masalah yang menghambat aksi mencegah penyebaran COVID-19," ujar Ketua DPRD Banjarbaru Fadliansyah di Banjarbaru, Rabu.
Pernyataan itu disampaikan usai memimpin rapat kerja bersama Wali Kota Nadjmi Adhani dan jajaran terkait kesiapan pemberlakuan PSBB dan jaring pengaman sosial mendukung kegiatan tersebut.
Menurut dia, berbagai kesiapan harus dilakukan mulai dari alokasi anggaran, sumber daya manusia, peralatan yang standar, personel pengamanan hingga jaring pengaman sosial yang datanya harus akurat dan valid.
"Semuanya harus transparan terutama penggunaan anggaran sehingga tidak menimbulkan masalah. Data penerima manfaat juga harus akurat agar warga terdampak benar-benar menerima dana yang disiapkan," pesannya.
Ditekankan, kekurangan yang sudah diketahui dari Kota Banjarmasin yang sudah lebih dahulu memberlakukan PSBB harus dibenahi sehingga tidak ada keluhan atau permasalahan yang menghambat pembatasan sosial itu.
"Intinya, semua harus clear, tidak ada masalah sehingga pelaksanaan PSBB yang bertujuan mencegah penyebaran COVID-19 bisa tercapai sesuai dengan harapan dan situasi kondusif tetap terpelihara," kata dia.
Wali Kota Nadjmi Adhani mengatakan, berbagai kesiapan sudah dilakukan mulai dari alokasi anggaran sebesar Rp200 miliar lebih yang berasal dari pergeseran kegiatan dari sejumlah SOPD lingkup pemkot setempat.
"Anggarannya sudah disiapkan untuk percepatan penanganan COVID-19 dan akan digunakan secara transparan sesuai kegiatan pendukung langkah penanganan termasuk penggunaan dana untuk PSBB," ujarnya.
Disebutkan, pihaknya juga menyiapkan sarana prasarana perawatan di rumah sakit untuk ruangan isolasi pasien terinfeksi COVID-19, pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi petugas medis hingga anggaran JPS.
"Alokasi anggaran sudah dihitung untuk merealisasikan sarana dan prasarana pendukung termasuk APD untuk petugas kesehatan dan dana yang disiapkan untuk mencakup JPS bagi warga terdampak," ujarnya.
Ditambahkan, pihaknya akan berupaya maksimal menjalankan PSBB dengan memantafkan koordinasi dengan aparat keamanan sehingga kegiatan pembatasan sosial bisa berjalan maksimal dan sesuai harapan.
"Tujuan PSBB adalah pembatasan sosial untuk mencegah penyebaran COVID-19 sehingga ketegasan sangat diperlukan dan sudah disiapkan 9 titik pengawasan masuk dan keluar Kota Banjarbaru," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
"Persiapan PSBB harus tuntas dan menyeluruh sehingga tidak muncul masalah yang menghambat aksi mencegah penyebaran COVID-19," ujar Ketua DPRD Banjarbaru Fadliansyah di Banjarbaru, Rabu.
Pernyataan itu disampaikan usai memimpin rapat kerja bersama Wali Kota Nadjmi Adhani dan jajaran terkait kesiapan pemberlakuan PSBB dan jaring pengaman sosial mendukung kegiatan tersebut.
Menurut dia, berbagai kesiapan harus dilakukan mulai dari alokasi anggaran, sumber daya manusia, peralatan yang standar, personel pengamanan hingga jaring pengaman sosial yang datanya harus akurat dan valid.
"Semuanya harus transparan terutama penggunaan anggaran sehingga tidak menimbulkan masalah. Data penerima manfaat juga harus akurat agar warga terdampak benar-benar menerima dana yang disiapkan," pesannya.
Ditekankan, kekurangan yang sudah diketahui dari Kota Banjarmasin yang sudah lebih dahulu memberlakukan PSBB harus dibenahi sehingga tidak ada keluhan atau permasalahan yang menghambat pembatasan sosial itu.
"Intinya, semua harus clear, tidak ada masalah sehingga pelaksanaan PSBB yang bertujuan mencegah penyebaran COVID-19 bisa tercapai sesuai dengan harapan dan situasi kondusif tetap terpelihara," kata dia.
Wali Kota Nadjmi Adhani mengatakan, berbagai kesiapan sudah dilakukan mulai dari alokasi anggaran sebesar Rp200 miliar lebih yang berasal dari pergeseran kegiatan dari sejumlah SOPD lingkup pemkot setempat.
"Anggarannya sudah disiapkan untuk percepatan penanganan COVID-19 dan akan digunakan secara transparan sesuai kegiatan pendukung langkah penanganan termasuk penggunaan dana untuk PSBB," ujarnya.
Disebutkan, pihaknya juga menyiapkan sarana prasarana perawatan di rumah sakit untuk ruangan isolasi pasien terinfeksi COVID-19, pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi petugas medis hingga anggaran JPS.
"Alokasi anggaran sudah dihitung untuk merealisasikan sarana dan prasarana pendukung termasuk APD untuk petugas kesehatan dan dana yang disiapkan untuk mencakup JPS bagi warga terdampak," ujarnya.
Ditambahkan, pihaknya akan berupaya maksimal menjalankan PSBB dengan memantafkan koordinasi dengan aparat keamanan sehingga kegiatan pembatasan sosial bisa berjalan maksimal dan sesuai harapan.
"Tujuan PSBB adalah pembatasan sosial untuk mencegah penyebaran COVID-19 sehingga ketegasan sangat diperlukan dan sudah disiapkan 9 titik pengawasan masuk dan keluar Kota Banjarbaru," katanya.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020