Amuntai, (Antaranews Kalsel) - Pengurus partai politik di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, minta Komisi Pemilihan Umum setempat lebih aktif mensosialisasikan aneka informasi terkait tahapan Pemilu Legislatif 2014.
"Kami dari kalangan pengurus parpol hingga kini masih kesulitan mendapatkan informasi mengenai perkembangan terkait tahapan pemilihan umum legislatif," kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Akhmad Syarmada di Amuntai, Jumat.
Karena itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) HSU diharapkan menginformasikan setiap perkembangan yang terjadi dalam setiap tahapan pemilu legislatif.
Dengan demikian, pengurus parpol dan calon legislatif tidak sampai ketinggalan informasi yang sangat berharga.
Menurut Syarmada, sejumlah caleg maupun kalangan pengurus parpol seperti dirinya, acapkali masih kurang mendapatkan perkembangan informasi dan kegiatan tahapan pemilu yang dilaksanakan pihak KPU.
"Alangkah baiknya kalau KPU memiliki website atau portal sendiri yang bisa diakses masyarakat luas," katanya.
Menanggapi keluhan ini, Ketua KPU Kabupaten HSU Akhmad Syarwani membantah jika pihaknya dianggap kurang melakukan sosialisasi terkait kegiatan dan tahapan pemilu.
"Informasi penting dan undangan selalu kami sebarkan kepada seluruh pengurus parpol," katanya.
Memang, kata dia, tidak semua informasi disampaikan kepada parpol atau caleg, sebab yang terkait sejumlah hal dianggap tidak perlu disebarkan.
Misalnya, terang Syarwani, surat edaran dari KPU pusat acapkali kurang penting untuk disosialisasikan dan cukup diketahui oleh pihaknya.
"Saya rasa parpol juga akan bosan apabila membaca surat edaran dari KPU pusat yang setiap hari rata-rata hingga dua buah. Surat edaran yang kami anggap kurang penting untuk disosialisasikan cukup kami jadikan sebagai pegangan dalam melaksanakan tahapan pemilu," kata Syarwani.
Syarwani mengakui jika hingga kini KPU HSU belum membuat website sendiri yang bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat melalui internet.
Setiap informasi dan data KPU HSU masih diunggah ke website KPU Pusat termasuk Daftar Pemilih Tetap (DPT). "Saat ini informasi mengenai Pileg 2014 arahnya ke sana semua, termasuk data-data kita tinggal cari kabupaten mana yang ingin diketahui perkembangan tahapan dan kegiatannya," ucapnya.
Ia menerangkan, KPU kabupaten/kota tidak dilarang memiliki akses website sendiri sebagai media untuk mensosialisasikan berbagai tahapan dan kegaiatannya.
"Namun kewajiban KPU propinsi dan kabupaten/kota untuk sementara ini diarahkan gabung ke Website KPU Pusat," tandasnya.
Syarwani justru berharap pihak parpol atau caleg yang lebih proaktif mencari informasi ke KPU. Bisa juga mengutus orang untuk memantau perkembangan informasi yang ada di KPU.
"Kami di KPU selalu terbuka dan siap memberikan informasi yang diperlukan," tegasnya.
Ahdiyat Gazali Rahman, pengamat politik di Amuntai, ibu kota Kabupaten HSU, juga menyarankan KPU mulai mensosialisasikan DPT yang telah ditetapkan ke desa-desa dalam rangka meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat dalam pemilu nanti.
"Kesadaran masyarakat tidak hanya saat pencoblosan namun juga perlu didorong aktif mengikuti pergerakan DPT" kata Ahdiyat.
Sosiasasi DPT, lanjutnya, bisa dilakukan dengan cara menyebarkan data DPT ke kantor-kantor kepala desa dan kelurahan serta diinformasikan kepada masyarakat melalui kegiatan di masjid atau mushola.
Dengan demikiaan, sambungnya, masyarakat bisa mengecek langsung apakah dirinya sudah tercantum sebagai pemilih tetap atau belum.
Ketua KPU beralasan sosialisasi semacam ini belum bisa dilakukan saat ini dengan alasan keamanan data dan berdasarkan peraturan DPT lebih diperlukan untuk penghitungan suara.
"DPT lebih difungsikan untuk petugas PPS dan KPPS untuk keperluan penghitungan suara" tandasnya.
Berdasarkan pantauan, informasi mengenai tahapan Pemilu Legislatif 2014 hanya disosialisasikan oleh KPU melalui baliho besar yang salah satunya berada di depan Kantor KPU HSU, namun itu pun hanya mencantumkan garis besar tahapan pemilu.
Sedangkan rincian detail agenda kegiatan KPU tidak ditemui sehingga masyarakat praktis kurang mengetahui kegiatan yang akan dilaksanakan oleh lembaga penyelengara pemilu ini.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014
"Kami dari kalangan pengurus parpol hingga kini masih kesulitan mendapatkan informasi mengenai perkembangan terkait tahapan pemilihan umum legislatif," kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Akhmad Syarmada di Amuntai, Jumat.
Karena itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) HSU diharapkan menginformasikan setiap perkembangan yang terjadi dalam setiap tahapan pemilu legislatif.
Dengan demikian, pengurus parpol dan calon legislatif tidak sampai ketinggalan informasi yang sangat berharga.
Menurut Syarmada, sejumlah caleg maupun kalangan pengurus parpol seperti dirinya, acapkali masih kurang mendapatkan perkembangan informasi dan kegiatan tahapan pemilu yang dilaksanakan pihak KPU.
"Alangkah baiknya kalau KPU memiliki website atau portal sendiri yang bisa diakses masyarakat luas," katanya.
Menanggapi keluhan ini, Ketua KPU Kabupaten HSU Akhmad Syarwani membantah jika pihaknya dianggap kurang melakukan sosialisasi terkait kegiatan dan tahapan pemilu.
"Informasi penting dan undangan selalu kami sebarkan kepada seluruh pengurus parpol," katanya.
Memang, kata dia, tidak semua informasi disampaikan kepada parpol atau caleg, sebab yang terkait sejumlah hal dianggap tidak perlu disebarkan.
Misalnya, terang Syarwani, surat edaran dari KPU pusat acapkali kurang penting untuk disosialisasikan dan cukup diketahui oleh pihaknya.
"Saya rasa parpol juga akan bosan apabila membaca surat edaran dari KPU pusat yang setiap hari rata-rata hingga dua buah. Surat edaran yang kami anggap kurang penting untuk disosialisasikan cukup kami jadikan sebagai pegangan dalam melaksanakan tahapan pemilu," kata Syarwani.
Syarwani mengakui jika hingga kini KPU HSU belum membuat website sendiri yang bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat melalui internet.
Setiap informasi dan data KPU HSU masih diunggah ke website KPU Pusat termasuk Daftar Pemilih Tetap (DPT). "Saat ini informasi mengenai Pileg 2014 arahnya ke sana semua, termasuk data-data kita tinggal cari kabupaten mana yang ingin diketahui perkembangan tahapan dan kegiatannya," ucapnya.
Ia menerangkan, KPU kabupaten/kota tidak dilarang memiliki akses website sendiri sebagai media untuk mensosialisasikan berbagai tahapan dan kegaiatannya.
"Namun kewajiban KPU propinsi dan kabupaten/kota untuk sementara ini diarahkan gabung ke Website KPU Pusat," tandasnya.
Syarwani justru berharap pihak parpol atau caleg yang lebih proaktif mencari informasi ke KPU. Bisa juga mengutus orang untuk memantau perkembangan informasi yang ada di KPU.
"Kami di KPU selalu terbuka dan siap memberikan informasi yang diperlukan," tegasnya.
Ahdiyat Gazali Rahman, pengamat politik di Amuntai, ibu kota Kabupaten HSU, juga menyarankan KPU mulai mensosialisasikan DPT yang telah ditetapkan ke desa-desa dalam rangka meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat dalam pemilu nanti.
"Kesadaran masyarakat tidak hanya saat pencoblosan namun juga perlu didorong aktif mengikuti pergerakan DPT" kata Ahdiyat.
Sosiasasi DPT, lanjutnya, bisa dilakukan dengan cara menyebarkan data DPT ke kantor-kantor kepala desa dan kelurahan serta diinformasikan kepada masyarakat melalui kegiatan di masjid atau mushola.
Dengan demikiaan, sambungnya, masyarakat bisa mengecek langsung apakah dirinya sudah tercantum sebagai pemilih tetap atau belum.
Ketua KPU beralasan sosialisasi semacam ini belum bisa dilakukan saat ini dengan alasan keamanan data dan berdasarkan peraturan DPT lebih diperlukan untuk penghitungan suara.
"DPT lebih difungsikan untuk petugas PPS dan KPPS untuk keperluan penghitungan suara" tandasnya.
Berdasarkan pantauan, informasi mengenai tahapan Pemilu Legislatif 2014 hanya disosialisasikan oleh KPU melalui baliho besar yang salah satunya berada di depan Kantor KPU HSU, namun itu pun hanya mencantumkan garis besar tahapan pemilu.
Sedangkan rincian detail agenda kegiatan KPU tidak ditemui sehingga masyarakat praktis kurang mengetahui kegiatan yang akan dilaksanakan oleh lembaga penyelengara pemilu ini.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014