Ketua Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) yang juga membidangi pendidikan, HM Lutfi Saifuddin S.Sos mengimbau sekolah swasta menggratiskan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) bagi peserta didiknya sehubungan dengan pandemi COVID-19.
"Kita harapkan kebijakan dari yayasan pendidikan sekolah swasta tersebut untuk menggratiskan bayaran sekolah atau SPP selama pandemi COVID-19," ujar politikus Partai Gerindra itu menjawab Antara Kalsel di Banjarmasin, Selasa.
"Paling tidak yayasan pengelola atau pemilik sekolah swasta tersebut meringankan SPP, misalnya cuma bayar 50 persen," lanjut wakil rakyat asal daerah pemilihan (dapil) Kalsel I/Kota Banjarmasin itu.
Ia tidak menginginkan ketika anak-anak didik kembali ke sekolah pascapandeni COVID-19 mereka bukan bisa belajar tenang, tetapi justru berurusan dengan SPP atau pungutan-pungutan lain sejenis.
Oleh sebab itu, sekarang sudah harus ada kepastian mengenai uang SPP tersebut, apakah gratis atau cuma berupa keringanan, agar keluarga/orangtua siswa melakukan antisipasi dini, dan pada gilirannya anak didik bisa belajar tenang, tegasnya.
Anggota DPRD Kalsel dua periode itu juga mengharapkan, agar pemerintah memberikan bantuan quota internet gratis kepada anak didik yang melakukan pembelajaran di rumah, terlebih bagi mereka yang tergolong miskin.
"Semestinya pemerintah
memberikan bantuan quota internet gratis kepada siswa miskin yang mengikuti pembelajaran di rumah," tegas Lutfi yang juga Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Kalsel itu.
Ia menyarankan, untuk pembelajaran peserta didik di rumah selama pandemi COVID-19 mungkin bisa menggunakan atau lebih memanfaatkan TVRI Lokal.
Selain itu, memanfaatkan televisi swasta di daerah sendiri sehingga kemungkinan tidak memerlukankan quota internet yang pasti akan membebani para orang tua peserta didik, demikian Lutfi Saifuddin.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
"Kita harapkan kebijakan dari yayasan pendidikan sekolah swasta tersebut untuk menggratiskan bayaran sekolah atau SPP selama pandemi COVID-19," ujar politikus Partai Gerindra itu menjawab Antara Kalsel di Banjarmasin, Selasa.
"Paling tidak yayasan pengelola atau pemilik sekolah swasta tersebut meringankan SPP, misalnya cuma bayar 50 persen," lanjut wakil rakyat asal daerah pemilihan (dapil) Kalsel I/Kota Banjarmasin itu.
Ia tidak menginginkan ketika anak-anak didik kembali ke sekolah pascapandeni COVID-19 mereka bukan bisa belajar tenang, tetapi justru berurusan dengan SPP atau pungutan-pungutan lain sejenis.
Oleh sebab itu, sekarang sudah harus ada kepastian mengenai uang SPP tersebut, apakah gratis atau cuma berupa keringanan, agar keluarga/orangtua siswa melakukan antisipasi dini, dan pada gilirannya anak didik bisa belajar tenang, tegasnya.
Anggota DPRD Kalsel dua periode itu juga mengharapkan, agar pemerintah memberikan bantuan quota internet gratis kepada anak didik yang melakukan pembelajaran di rumah, terlebih bagi mereka yang tergolong miskin.
"Semestinya pemerintah
memberikan bantuan quota internet gratis kepada siswa miskin yang mengikuti pembelajaran di rumah," tegas Lutfi yang juga Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Kalsel itu.
Ia menyarankan, untuk pembelajaran peserta didik di rumah selama pandemi COVID-19 mungkin bisa menggunakan atau lebih memanfaatkan TVRI Lokal.
Selain itu, memanfaatkan televisi swasta di daerah sendiri sehingga kemungkinan tidak memerlukankan quota internet yang pasti akan membebani para orang tua peserta didik, demikian Lutfi Saifuddin.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020