Oleh Ulul Maskuriah
Direktur Rumah Sakit Ulin Banjarmasin Suciati di Banjarmasin, Rabu, mengungkapkan bahwa tidak menutup kemungkinan ada calo pendaftaran peserta BPJS Kesehatan sehingga harus terus diwaspadai.
"Kita sudah bekerja sama dengan kepolisian untuk mengawasi masalah ini, memang ada informasi terkait dengan masalah tersebut," katanya.
Dengan adanya pengawasan yang cukup ketat, Suci berharap masyarakat peserta BPJS benar-benar bisa terlindungi dan terlayani dengan baik oleh rumah sakit maupun tim kesehatan lainnya.
Dengan demikian, lanjut dia, harapan masyarakat dan Pemerintah bahwa seluruh pasien bisa mendapatkan perhatian dan hak untuk mendapatkan kesehatan gratis bisa terlaksana dengan baik, tanpa gangguan dari siapa pun.
Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin berharap agar seluruh rumah sakit memberikan pelayanan secara layak kepada pasien kurang mampu yang berobat, baik ke puskesmas maupun rumah sakit.
Menurut Gubernur usai meninjau pelaksanaan BPJS di Puskesmas Teluk Tiram Banjarmasin, Pemerintah telah menyiapkan berbagai program layanan kesehatan untuk warga kurang mampu.
Program tersebut, kata dia, antara lain program pemerintah pusat disebut BPJS Kesehatan, bagi yang tidak terlayani BPJS akan dilayani oleh Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), dan bagi pasien yang tidak bisa dilayani rumah sakit kabupaten dan kota akan dirujuk ke RSUD Ulin.
"Bagi yang dirawat di Ulin, akan digunakan Jaminan Kesehatan Provinsi (Jamkesprov) dengan biaya 40 persen ditanggung oleh pemerintah daeran dan 60 persen ditanggung oleh pemerintah provinsi," katanya.
Sisanya, bagi yang tidak ditanggung oleh BPJS, Jamkesda maupun Jamkesprov, akan ditanggung dengan biaya perawatan dari dana pendamping, yang kini telah disiapkan di masing-masing rumah sakit di Banjarmasin.
Dengan program tersebut, kata dia, seharusnya tidak ada masyarakat kurang mampu yang tidak bisa mendapatkan layanan kesehatan dengan baik di daerah ini.
"Saya berharap seluruh dokter bisa meresepkan obat-obatan kepada seluruh pasien peserta BPJS sesuai dengan obat-obatan yang telah ada dalam daftar yang ditetapkan sehingga tidak ada pasien yang menambah biaya pembelian obat," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014
Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Rumah Sakit Umum Daerah Ulin bekerja sama dengan Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengantisipasi dan mewaspadai kemungkinan adanya calo pendaftaran program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan masyarakat.
Direktur Rumah Sakit Ulin Banjarmasin Suciati di Banjarmasin, Rabu, mengungkapkan bahwa tidak menutup kemungkinan ada calo pendaftaran peserta BPJS Kesehatan sehingga harus terus diwaspadai.
"Kita sudah bekerja sama dengan kepolisian untuk mengawasi masalah ini, memang ada informasi terkait dengan masalah tersebut," katanya.
Dengan adanya pengawasan yang cukup ketat, Suci berharap masyarakat peserta BPJS benar-benar bisa terlindungi dan terlayani dengan baik oleh rumah sakit maupun tim kesehatan lainnya.
Dengan demikian, lanjut dia, harapan masyarakat dan Pemerintah bahwa seluruh pasien bisa mendapatkan perhatian dan hak untuk mendapatkan kesehatan gratis bisa terlaksana dengan baik, tanpa gangguan dari siapa pun.
Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin berharap agar seluruh rumah sakit memberikan pelayanan secara layak kepada pasien kurang mampu yang berobat, baik ke puskesmas maupun rumah sakit.
Menurut Gubernur usai meninjau pelaksanaan BPJS di Puskesmas Teluk Tiram Banjarmasin, Pemerintah telah menyiapkan berbagai program layanan kesehatan untuk warga kurang mampu.
Program tersebut, kata dia, antara lain program pemerintah pusat disebut BPJS Kesehatan, bagi yang tidak terlayani BPJS akan dilayani oleh Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), dan bagi pasien yang tidak bisa dilayani rumah sakit kabupaten dan kota akan dirujuk ke RSUD Ulin.
"Bagi yang dirawat di Ulin, akan digunakan Jaminan Kesehatan Provinsi (Jamkesprov) dengan biaya 40 persen ditanggung oleh pemerintah daeran dan 60 persen ditanggung oleh pemerintah provinsi," katanya.
Sisanya, bagi yang tidak ditanggung oleh BPJS, Jamkesda maupun Jamkesprov, akan ditanggung dengan biaya perawatan dari dana pendamping, yang kini telah disiapkan di masing-masing rumah sakit di Banjarmasin.
Dengan program tersebut, kata dia, seharusnya tidak ada masyarakat kurang mampu yang tidak bisa mendapatkan layanan kesehatan dengan baik di daerah ini.
"Saya berharap seluruh dokter bisa meresepkan obat-obatan kepada seluruh pasien peserta BPJS sesuai dengan obat-obatan yang telah ada dalam daftar yang ditetapkan sehingga tidak ada pasien yang menambah biaya pembelian obat," katanya.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014