Oleh Yose Rizal
Martapura, (Antaranews.kalsel) - Pemerintah Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan mengusulkan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan kepada pemerintah pusat untuk merehabilitasi sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan.
"Kami sudah menyampaikan usul ke pusat agar Kabupaten Banjar tetap menerima DAK bidang pendidikan seperti tahun-tahun sebelumnya," ujar Kadis Pendidikan Kabupaten Banjar Ruspan Noor di Martapura, Rabu.
Ia mengatakan, usul disampaikan karena 2014 Kabupaten Banjar tidak mendapat DAK bidang pendidikan dari pemerintah pusat mengingat dana APBD dinilai cukup untuk membiayai pembangunan bidang pendidikan.
Disebutkannya jumlah sekolah yang akan direhab menggunakan DAK mencapai ratusan dengan rincian 509 PAUD, sebanyak 370 sekolah dasar, sebanyak 78 sekolah menengah pertama dan 27 sekolah SMA/SMK.
"Ratusan sekolah mulai jenjang pendidikan dasar hingga atas tersebut tersebar di berbagai wilayah dengan tingkat kerusakan bervariasi dan harus cepat ditangani sehingga proses belajar mengajar tetap jalan," ucapnya.
Menurut dia, meski pun APBD Banjar cukup besar mencapai Rp1 triliun namun DAK terutama bidang pendidikan tetap dibutuhkan untuk membiayai kegiatan termasuk rehab sekolah yang rusak.
"DAK dari pemerintah pusat tetap dibutuhkan karena dana APBD tidak seluruhnya bisa membiayai kegiatan dan pembangunan bidang pendidikan sehingga kami berharap usulan DAK bisa disetujui," ungkapnya.
Di sisi lain, kata dia, meski alokasi anggaran bidang pendidikan cukup besar tetapi dananya tersedot untuk membiayai pegawai yang jumlahnya mencapai 5.000 orang lebih baik guru maupun pegawai biasa.
Dikatakan mantan Kepala Dinas Sosial itu, rehabilitasi sekolah sudah direncanakan pada 2014 tetapi hanya rehab per kelas karena pembiayaan disesuaikan dana yang ada sehingga tidak seluruh sekolah tertangani.
"Rehabilitasi sekolah dilaksanakan sesuai skala prioritas dan pengerjaan juga tidak secara menyeluruh tetapi per kelas yang rusak dan harus cepat diperbaiki sehingga tidak mengganggu belajar mengajar," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014
Martapura, (Antaranews.kalsel) - Pemerintah Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan mengusulkan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan kepada pemerintah pusat untuk merehabilitasi sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan.
"Kami sudah menyampaikan usul ke pusat agar Kabupaten Banjar tetap menerima DAK bidang pendidikan seperti tahun-tahun sebelumnya," ujar Kadis Pendidikan Kabupaten Banjar Ruspan Noor di Martapura, Rabu.
Ia mengatakan, usul disampaikan karena 2014 Kabupaten Banjar tidak mendapat DAK bidang pendidikan dari pemerintah pusat mengingat dana APBD dinilai cukup untuk membiayai pembangunan bidang pendidikan.
Disebutkannya jumlah sekolah yang akan direhab menggunakan DAK mencapai ratusan dengan rincian 509 PAUD, sebanyak 370 sekolah dasar, sebanyak 78 sekolah menengah pertama dan 27 sekolah SMA/SMK.
"Ratusan sekolah mulai jenjang pendidikan dasar hingga atas tersebut tersebar di berbagai wilayah dengan tingkat kerusakan bervariasi dan harus cepat ditangani sehingga proses belajar mengajar tetap jalan," ucapnya.
Menurut dia, meski pun APBD Banjar cukup besar mencapai Rp1 triliun namun DAK terutama bidang pendidikan tetap dibutuhkan untuk membiayai kegiatan termasuk rehab sekolah yang rusak.
"DAK dari pemerintah pusat tetap dibutuhkan karena dana APBD tidak seluruhnya bisa membiayai kegiatan dan pembangunan bidang pendidikan sehingga kami berharap usulan DAK bisa disetujui," ungkapnya.
Di sisi lain, kata dia, meski alokasi anggaran bidang pendidikan cukup besar tetapi dananya tersedot untuk membiayai pegawai yang jumlahnya mencapai 5.000 orang lebih baik guru maupun pegawai biasa.
Dikatakan mantan Kepala Dinas Sosial itu, rehabilitasi sekolah sudah direncanakan pada 2014 tetapi hanya rehab per kelas karena pembiayaan disesuaikan dana yang ada sehingga tidak seluruh sekolah tertangani.
"Rehabilitasi sekolah dilaksanakan sesuai skala prioritas dan pengerjaan juga tidak secara menyeluruh tetapi per kelas yang rusak dan harus cepat diperbaiki sehingga tidak mengganggu belajar mengajar," katanya.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014