Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan diminta mempersiapkan perangkat untuk ikut pada penawaran umum perdana atau "initial public offering (IPO).
Permintaan tersebut disampaikan ketua Panitia Khusus II DPRD Kalsel yang membahas Rancangan Peraturan Deerah (Raperda) perubahan status badan hukum BPD Kalsel, Muhammad Ihsanuddin di Banjarmasin, Rabu.
Ketua Pansus II yang juga Ketua Komisi II bidang ekonomi keuangan DPRD Kalsel mengemukakan itu sebagai oleh-oleh studi banding beberapa hari lalu ke Provinsi Riau dengan sasaran utama PT Bank Riau.
Raperda perubahan status badan hukum BPD Kalsel dari perusahaan daerah (PD) menjadi perseroan terbatas (PT) merupakan inisiatif dewan, dengan pengusul Komisi II yang juga membidang perusahaan daerah serta perbankan.
Menurut anggota fraksi PKS itu, keikut sertaan BPD Kalsel pada IPO, maka manfaat ke depan bisa memperoleh sumber pendanaan baru, memberikan "competitive advantage" untuk pengembangan usaha, meningkatkan cita dan nilai perusahaan.
Sejumlah bank milik pemprov se Indonesia yang sampai saat ini sudah melakukan penawaran umum perdana (IPO), baru Jawa Barat (Jabar) dan Sulawesi Utara (Sulut), semetara PT Bank Riau sedang mempersiapkan, ungkapnya.
Wakil rakyat dari PKS itu mengaku, dalam Pansus II DPRD Kalsel terdapat pembicaraan yang krusial, yaitu tentang komposisi saham yang dimiliki Pemprov ke depan, minimal sebesar 51 persen.
"Sedangkan kalau kita melihat pada TP Bank Riau, saham yang dimiliki pemprov setempat mencapai 85 persen yang mereka atur dalam Peraturan Daerah (Perda)," ungkapnya didampingi Ketua dan Sekretaris Fraksi PKS DPRD Kalsel masing-masing Husaini Suni dan Ibnu Sina.
KOmisi II DPRD Kalsel selaku pengusul berharap, agar perubahan status BPD Kalsel menjadi momentum untuk meningkatkan fungsi roda ekonomi dan pendapatan daerah, bahkan harus menjadi semangat atas perubahan status tersebut, demikian Ihsanuddin.
BPD Kalsel berdiri sejak tahun 1964 dengan modal awal sebesar Rp500 juta, yang dalam perkembangannya kini memiliki modal mencapai Rp300 miliar lebih dan aset triliunan rupiah.(shn/B)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2011
Permintaan tersebut disampaikan ketua Panitia Khusus II DPRD Kalsel yang membahas Rancangan Peraturan Deerah (Raperda) perubahan status badan hukum BPD Kalsel, Muhammad Ihsanuddin di Banjarmasin, Rabu.
Ketua Pansus II yang juga Ketua Komisi II bidang ekonomi keuangan DPRD Kalsel mengemukakan itu sebagai oleh-oleh studi banding beberapa hari lalu ke Provinsi Riau dengan sasaran utama PT Bank Riau.
Raperda perubahan status badan hukum BPD Kalsel dari perusahaan daerah (PD) menjadi perseroan terbatas (PT) merupakan inisiatif dewan, dengan pengusul Komisi II yang juga membidang perusahaan daerah serta perbankan.
Menurut anggota fraksi PKS itu, keikut sertaan BPD Kalsel pada IPO, maka manfaat ke depan bisa memperoleh sumber pendanaan baru, memberikan "competitive advantage" untuk pengembangan usaha, meningkatkan cita dan nilai perusahaan.
Sejumlah bank milik pemprov se Indonesia yang sampai saat ini sudah melakukan penawaran umum perdana (IPO), baru Jawa Barat (Jabar) dan Sulawesi Utara (Sulut), semetara PT Bank Riau sedang mempersiapkan, ungkapnya.
Wakil rakyat dari PKS itu mengaku, dalam Pansus II DPRD Kalsel terdapat pembicaraan yang krusial, yaitu tentang komposisi saham yang dimiliki Pemprov ke depan, minimal sebesar 51 persen.
"Sedangkan kalau kita melihat pada TP Bank Riau, saham yang dimiliki pemprov setempat mencapai 85 persen yang mereka atur dalam Peraturan Daerah (Perda)," ungkapnya didampingi Ketua dan Sekretaris Fraksi PKS DPRD Kalsel masing-masing Husaini Suni dan Ibnu Sina.
KOmisi II DPRD Kalsel selaku pengusul berharap, agar perubahan status BPD Kalsel menjadi momentum untuk meningkatkan fungsi roda ekonomi dan pendapatan daerah, bahkan harus menjadi semangat atas perubahan status tersebut, demikian Ihsanuddin.
BPD Kalsel berdiri sejak tahun 1964 dengan modal awal sebesar Rp500 juta, yang dalam perkembangannya kini memiliki modal mencapai Rp300 miliar lebih dan aset triliunan rupiah.(shn/B)
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2011