Bupati Hulu Sungai Utara H Abdul Wahid mengatakan Pemerintah Daerah tidak lagi membangun atau merehab jalan ditepian sungai apabila terjadi longsor karena tingkat kerawanan untuk kembali longsor di waktu mendatang sangat besar.
"Kalau diperbaiki jalan longsor ditepi sungai paling lama setahun akan longsor lagi, apalagi jika dibangun beton," ujar Wahid di Amuntai, Selasa.
Menurut Wahid, lebih baik ruas jalan baru dibangun condong lebih kedaratan karena lebih aman dari ancaman longsor yang terjadi setiap tahunnya.
Dikatakan, akibat kemarau panjang ditambah hujan deras akhir-akhir ini dilaporkan cukup banyak terjadi longsor khususnya di Kecamatan Haur Gading.
Pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten HSU H Maliki mengatakan, pihaknya tidak berani lagi membangun maupun memperbaiki (rehab) jalan tepi sungai.
"Membutuhkan anggaran tidak sedikit untuk memperbaiki jalan tepi sungai yang longsor, kami menyarankan untuk di bangun jalan alternatif yang jauh dari tepian sungai," kata Maliki.
Ia meminta masyarakat desa untuk tidak membangun jalan ditepi sungai, termasuk mendirikan bangunan karena tanah tepi sungai dengan jarak 15 meter dari tepian sungai merupakan tanah negara.
"Tapi jika masyarakat tetap memperbaiki jalan ditepi sungai yang longsor dengan menggunakan dana desa terserah saja, tapi pemerintah daerah tetap tidak bisa memperbaikinya," tandasnya.
Sementara Kabid Bina Marga Rahmani menerangkan, pemerintah daerah menyerahkan kepada desa untuk menyediakan lahan atau tanah hibah agar pemerintah bisa membantu mengaspal atau membeton jalan alternatif.
"Asalkan jalan sudah tersedia dan aman jauh dari tepi sungai, maka pemerintah daerah akan membantu, " kata Rahmani.
Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten HSU pada 2019 sebanyak 4 desa di Kecamatan Haur Gading mengalami bencana tanah longsor.
Desa yang mengalami bencana longsor yakni Desa Waringin, Desa Teluk Haur Rt2, Desa Pulan Tani Rt 1 dan 2 dan Desa Jingah Bujur.
"Semua bencana longsor terjadi pada jalan tepian sungai dengan total jalan yang rusak atau terputus akibat longsor di 5 desa tersebut. sepanjang 210 meter," ujar pejabat bidang III BPBD HSU Rahman Hakim.
Longsor di Pulan Tani Rt2 bahkan mengakibatkan 4 kepala keluarga harus mengungsi karena rumah mereka mengalami rusak berat akibat longsor.
Sedangkan di Desa Teluk Haur mengakibatkan 4 fasilitas pendidikan di pondok pesantren mengalani kerusakan dan tempat peribadatan juga terdampak.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
"Kalau diperbaiki jalan longsor ditepi sungai paling lama setahun akan longsor lagi, apalagi jika dibangun beton," ujar Wahid di Amuntai, Selasa.
Menurut Wahid, lebih baik ruas jalan baru dibangun condong lebih kedaratan karena lebih aman dari ancaman longsor yang terjadi setiap tahunnya.
Dikatakan, akibat kemarau panjang ditambah hujan deras akhir-akhir ini dilaporkan cukup banyak terjadi longsor khususnya di Kecamatan Haur Gading.
Pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten HSU H Maliki mengatakan, pihaknya tidak berani lagi membangun maupun memperbaiki (rehab) jalan tepi sungai.
"Membutuhkan anggaran tidak sedikit untuk memperbaiki jalan tepi sungai yang longsor, kami menyarankan untuk di bangun jalan alternatif yang jauh dari tepian sungai," kata Maliki.
Ia meminta masyarakat desa untuk tidak membangun jalan ditepi sungai, termasuk mendirikan bangunan karena tanah tepi sungai dengan jarak 15 meter dari tepian sungai merupakan tanah negara.
"Tapi jika masyarakat tetap memperbaiki jalan ditepi sungai yang longsor dengan menggunakan dana desa terserah saja, tapi pemerintah daerah tetap tidak bisa memperbaikinya," tandasnya.
Sementara Kabid Bina Marga Rahmani menerangkan, pemerintah daerah menyerahkan kepada desa untuk menyediakan lahan atau tanah hibah agar pemerintah bisa membantu mengaspal atau membeton jalan alternatif.
"Asalkan jalan sudah tersedia dan aman jauh dari tepi sungai, maka pemerintah daerah akan membantu, " kata Rahmani.
Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten HSU pada 2019 sebanyak 4 desa di Kecamatan Haur Gading mengalami bencana tanah longsor.
Desa yang mengalami bencana longsor yakni Desa Waringin, Desa Teluk Haur Rt2, Desa Pulan Tani Rt 1 dan 2 dan Desa Jingah Bujur.
"Semua bencana longsor terjadi pada jalan tepian sungai dengan total jalan yang rusak atau terputus akibat longsor di 5 desa tersebut. sepanjang 210 meter," ujar pejabat bidang III BPBD HSU Rahman Hakim.
Longsor di Pulan Tani Rt2 bahkan mengakibatkan 4 kepala keluarga harus mengungsi karena rumah mereka mengalami rusak berat akibat longsor.
Sedangkan di Desa Teluk Haur mengakibatkan 4 fasilitas pendidikan di pondok pesantren mengalani kerusakan dan tempat peribadatan juga terdampak.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020