Oleh Ulul Maskuriah
Menurut Haris, di Banjarmasin Rabu, predikat tersebut sebagaimana disampaikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Boediono kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Muhammad Arsyadi.
"Laporan Hasil Evaluasi (LHE) sistem akuntabilitas instansi pemerintah (SAKIP) 2013 tersebut, diserahkan di Kantor Wakil Presiden Republik Indonesia," katanya.
Berdasarkan evaluasi tersebut, sembilan provinsi yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Utara mendapatkan nilai B atau baik.
"Dari 33 Pemprov yang dievaluasi, belum ada yang meraih nilai A, nilai terbaik baru B, yang tahun ini diraih oleh sembilan provinsi tersebut," katanya.
Sedangkan sisanya yang meraih predikat CC sebanyak 19 pemerintah provinsi atau 57,58persen, dan predikat C sebanyak lima pemerintah provinsi atau 15,15 persen.
Pada 2012, provinsi yang meraih nilai B sebanyak enam termasuk Kalsel, dan tahun 2011 baru ada dua provinsi.
Dalam surat Nomor B/3845/M/PAN-RB/11/2013 tanggal 22 Nopember 2013, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia menyebutkan bahwa Provinsi Kalimantan Selatan mendapat nilai 66,18 atau dengan kategori penilaian "B" intepretasi Baik.
Adapun rincian komponen yang dinilai yaitu perencanaan kinerja 23,46, pengukuran kinerja 12,29, pelaporan kinerja 10,39, evaluasi kinerja 6,28.
Selain itu, pencapaian kinerja 13,76, sehingga total mencapai 66,18 atau masuk dalam kategori baik.
LHE AKIP tambah dia, bertujuan untuk menilai implementasi dan perkembangan akuntabilitas kinerja di lingkungan pemerintah provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government).
Beberapa rekomendasi yang disampaikan Menteri PAN-RB Republik Indonesia kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, diantaranya yaitu, meningkatkan kualitas evaluasi kinerja internal, dan meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja.
Selain itu, melakukan review dan jika perlu menyempurnakan dokumen perencanaan kinerja, terutama untuk tingkat SKPD, untuk memastikan tersedianya indikator dan target kinerja yang relevan dan terukur untuk setiap tujuan yang ditetapkan.
Predikat AKIP dikelompokkan ke dalam kategori AA (memuaskan), A (sangat baik), B (baik), CC (cukup baik/memadai), C (agak kurang), dan kategori D (kurang).
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2013
Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Kepala Biro Humas Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Abdul Haris Makkie mengatakan dalam dua tahun berturut-turut kinerja pemerintah provinsi Kalimantan Selatan mendapatkan nilai tertinggi nasional bersama dengan delapan provinsi lainnya.
Menurut Haris, di Banjarmasin Rabu, predikat tersebut sebagaimana disampaikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Boediono kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Muhammad Arsyadi.
"Laporan Hasil Evaluasi (LHE) sistem akuntabilitas instansi pemerintah (SAKIP) 2013 tersebut, diserahkan di Kantor Wakil Presiden Republik Indonesia," katanya.
Berdasarkan evaluasi tersebut, sembilan provinsi yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Utara mendapatkan nilai B atau baik.
"Dari 33 Pemprov yang dievaluasi, belum ada yang meraih nilai A, nilai terbaik baru B, yang tahun ini diraih oleh sembilan provinsi tersebut," katanya.
Sedangkan sisanya yang meraih predikat CC sebanyak 19 pemerintah provinsi atau 57,58persen, dan predikat C sebanyak lima pemerintah provinsi atau 15,15 persen.
Pada 2012, provinsi yang meraih nilai B sebanyak enam termasuk Kalsel, dan tahun 2011 baru ada dua provinsi.
Dalam surat Nomor B/3845/M/PAN-RB/11/2013 tanggal 22 Nopember 2013, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia menyebutkan bahwa Provinsi Kalimantan Selatan mendapat nilai 66,18 atau dengan kategori penilaian "B" intepretasi Baik.
Adapun rincian komponen yang dinilai yaitu perencanaan kinerja 23,46, pengukuran kinerja 12,29, pelaporan kinerja 10,39, evaluasi kinerja 6,28.
Selain itu, pencapaian kinerja 13,76, sehingga total mencapai 66,18 atau masuk dalam kategori baik.
LHE AKIP tambah dia, bertujuan untuk menilai implementasi dan perkembangan akuntabilitas kinerja di lingkungan pemerintah provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government).
Beberapa rekomendasi yang disampaikan Menteri PAN-RB Republik Indonesia kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, diantaranya yaitu, meningkatkan kualitas evaluasi kinerja internal, dan meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja.
Selain itu, melakukan review dan jika perlu menyempurnakan dokumen perencanaan kinerja, terutama untuk tingkat SKPD, untuk memastikan tersedianya indikator dan target kinerja yang relevan dan terukur untuk setiap tujuan yang ditetapkan.
Predikat AKIP dikelompokkan ke dalam kategori AA (memuaskan), A (sangat baik), B (baik), CC (cukup baik/memadai), C (agak kurang), dan kategori D (kurang).
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2013