Wali Kota Banjarbaru Nadjmi Adhani meraih penghargaan tingkat nasional bahkan menerima dua penghargaan sekaligus dari kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) RI.
Penghargaan yang diraih adalah Anggakara Birawa, Top 10 Pengelola dengan Aspek Dampak Terbaik
Tingkat Instansi Pemerintah Penyelenggara Pengaduan Pelayanan Publik 2019 dan Top 30 Instansi Pemerintah Penyelenggara Pengaduan Pelayanan Publik.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo kepada Wali Kota Banjarbaru Nadjmi Adhani di acara Puncak Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 2019 di Jakarta, Senin (9/12).
Menteri Tjahjo Kumolo mengatakan, reformasi birokrasi harus sampai ke jantung, salah satunya diwujudkan melalui pengaduan cepat tanggap, cepat direspon, cepat ditindaklanjuti berbagai perbaikan pelayanan publik.
Wali Kota Banjarbaru menyampaikan terima kasih kepada jajaran Dinas Kominfo Kota Banjarbaru dan seluruh pejabat penghubung setiap SKPD, kelurahan, SDN, SMPN dan kalangan BUMD.
"Keberhasilan ini berkat kerja sama seluruh pihak yang sigap dan cepat merespon setiap pengaduan warga melalui aplikasi Lapor sehingga masyarakat mendapat pelayanan terbaik," ujarnya.
Ia mengatakan, Pemkot Banjarbaru sejak tahun 2017, sangat serius menggunakan aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) yang dikembangkan oleh Kemenpan PAN-RB.
Aplikasi itu menjadi media bagi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan terkait pelayanan publik di Kota Banjarbaru dan keseriusan ditunjukkan dengan menetapkan regulasi yang dijalankan.
Selain itu dilakukan pembentukan tim disamping menetapkan pejabat penghubung setiap SKPD, Kelurahan, Sekolah (SD dan SMP) dan BUMD sehingga seluruh pihak terlibat dalam pelaksanaannya.
Melalui Aplikasi Lapor, masyarakat dengan mudah bisa menyampaikan keluhan dan melaporkan apapun terkait pelayanan publik di Kota Banjarbaru, baik di SKPD, kelurahan, sekolah (SD dan SMP) serta BUMD.
Kemudian Pejabat Penghubung akan menyampaikan kepada pimpinan unit kerja agar pengaduan segera direspon dan diberikan solusi berupa perbaikan pelayanan publik sesuai prosedur yang dijalankan.
"Bagi kami, laporan dan pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik adalah bentuk kepedulian terhadap kemajuan kota dan tentu menjadi perhatian pemerintah merespon dan menyelesaikan pengaduan melalui perbaikan pelayanan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
Penghargaan yang diraih adalah Anggakara Birawa, Top 10 Pengelola dengan Aspek Dampak Terbaik
Tingkat Instansi Pemerintah Penyelenggara Pengaduan Pelayanan Publik 2019 dan Top 30 Instansi Pemerintah Penyelenggara Pengaduan Pelayanan Publik.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo kepada Wali Kota Banjarbaru Nadjmi Adhani di acara Puncak Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 2019 di Jakarta, Senin (9/12).
Menteri Tjahjo Kumolo mengatakan, reformasi birokrasi harus sampai ke jantung, salah satunya diwujudkan melalui pengaduan cepat tanggap, cepat direspon, cepat ditindaklanjuti berbagai perbaikan pelayanan publik.
Wali Kota Banjarbaru menyampaikan terima kasih kepada jajaran Dinas Kominfo Kota Banjarbaru dan seluruh pejabat penghubung setiap SKPD, kelurahan, SDN, SMPN dan kalangan BUMD.
"Keberhasilan ini berkat kerja sama seluruh pihak yang sigap dan cepat merespon setiap pengaduan warga melalui aplikasi Lapor sehingga masyarakat mendapat pelayanan terbaik," ujarnya.
Ia mengatakan, Pemkot Banjarbaru sejak tahun 2017, sangat serius menggunakan aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) yang dikembangkan oleh Kemenpan PAN-RB.
Aplikasi itu menjadi media bagi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan terkait pelayanan publik di Kota Banjarbaru dan keseriusan ditunjukkan dengan menetapkan regulasi yang dijalankan.
Selain itu dilakukan pembentukan tim disamping menetapkan pejabat penghubung setiap SKPD, Kelurahan, Sekolah (SD dan SMP) dan BUMD sehingga seluruh pihak terlibat dalam pelaksanaannya.
Melalui Aplikasi Lapor, masyarakat dengan mudah bisa menyampaikan keluhan dan melaporkan apapun terkait pelayanan publik di Kota Banjarbaru, baik di SKPD, kelurahan, sekolah (SD dan SMP) serta BUMD.
Kemudian Pejabat Penghubung akan menyampaikan kepada pimpinan unit kerja agar pengaduan segera direspon dan diberikan solusi berupa perbaikan pelayanan publik sesuai prosedur yang dijalankan.
"Bagi kami, laporan dan pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik adalah bentuk kepedulian terhadap kemajuan kota dan tentu menjadi perhatian pemerintah merespon dan menyelesaikan pengaduan melalui perbaikan pelayanan," katanya.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019