Oleh Ulul Maskuriah

Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Pertamina segera memasang alat pengendali pemanfaatan bahan bakar minyak bersubsidi di mobil yang layak untuk mendapatkan bahan bakar minyak bersubsidi.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan saat memberikan sambutan pada pembukaan Kongres XXIII Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Banjarmasin, Kamis mengungkapkan, pemerintah akan melakukan pengendalian BBM bersubsidi.

Salah satu langkah upaya pengendalian tersebut antara lain dengan memasang alat pada mobil yang layak untuk mendapatkan BBM bersubsidi.

"Sehingga mobil yang tidak dipasangi alat tersebut tidak akan bisa mendapatkan BBM bersubsidi," katanya.

Sehingga pemilik mobil yang tidak dipasangi alat tidak akan bisa memaksa petugas untuk memasukkan BBM ke mobilnya, karena tangki mobil BBM bersubsidi telah didesain khusus.

Dengan demikian, bila ada pemilik mobil yang mengancam petugas dengan ancaman akan menembak sekalipun, petugas tidak akan bisa melayani pembelian BBM bersubsidi, karena selang penjualan tidak akan bisa masuk ke tangki.

Alat tersebut, tambah dia, yang kini sedang dikampanyekan secara besar-besaran oleh Pertamina, dan akan direalisasikan pada awal tahun 2014 di daerah Jawa.

Upaya tersebut, tambah Dahlan, sebagai salah satu langkah untuk mengendalikan impor BBM yang kini sudah luar biasa besar.

Selain itu, pemerintah juga akan menerapkan aturan, larangan ekspor terhadap produksi minyak mentah, walaupun produksi tersebut dilakukan oleh perusahaan swasta sekalipun.

Sebelum di ekspor, minyak mentah harus diolah di kilang minyak terlebih dahulu, begitu juga sebaliknya.

Selain itu, untuk menekan impor minyak mentah, pemerintah juga akan memperbesar produksi minyak mentah dalam negeri.

Hanya saja, tambah dia, upaya tersebut masih terkendala berbagai hal antara lain perizinan yang cukup panjang yaitu mencapai 284 izin, yang biasanya baru selesai selama dua tahun.

Dari seluruh perizinan tersebut, kata dia, perizinan di sektor perhubungan paling banyak mencapai 54 izin, ESDM 40 izin, dan Pemda 56 izin.

"Terkait perizinan tersebut, saya pernah bicara dengan Presiden dan beliaupun juga heran dan menyebut, kalau seperti ini, namanya negeri republik perizinan," katanya.

Pernyataan Dahlan membuat para wartawan yang sejak awal menyimak sambutan Dahlan dengan serius sontak tertawa.

Menurut Dahlan, karena ketentuan perizinan tersebut diatur dalam undang-undang, yang berarti landasannya cukup kuat, maka pemerintah akan mengupayakan agar waktu penyelesaian perizinan tidak terlalu lama.

Diakhir sambutannya dahlan mengungkapkan, bahwa pers selalu menyajikan pemberitaan dengan tiga hal, yaitu memuji, mengkritik dan menyindir.

"Saya tidak tahu dengan maksud panitia, apakah menyindiri atau memuji dengan memberi baju saserangan warna biru ini," kata Dahlan diiringi tepuk tangan peserta.

Kongres yang dibuka oleh Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin juga dihadiri oleh Gubernur dari Jawa Timur, Sulawesi Utara, dan Gubernur Jawa Barat serta tokoh pers nasional.

Pewarta:

Editor : Ulul Maskuriah


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2013