Anggota DPR RI Herman Khaeron mengatakan pemerintah harus berani mengeluarkan keputusan politik untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional, mengingat persoalan yang dihadapinya juga banyak.
"Bicara soal beras misalnya, berkurangnya lahan pertanian menjadi masalah krusial. Sementara, mencari lahan baru yang cocok untuk pertanian, seperti sawah, tidak mudah. Karena itu, harus ada keputusan politik yang kuat. Lahan pertanian tidak boleh diubah. Supaya lahan pertanian yang ada saat ini, tidak terus menyusut," kata Herman, di Jakarta, Kamis.
Politisi dari Partai Demokrat ini mengatakan petani membutuhkan keputusan politik yang kuat untuk melindungi lahan-lahan yang selama ini mereka garap.
Menurutnya, diversifikasi pangan juga perlu dilakukan. Selain beras, juga ada sagu dan jagung, termasuk memaksimalkan potensi perikanan mengingat luas lautan Indonesia, dua per tiga dari daratan.
Sosialisasi
Sebelumnya, dalam FGD yang diselenggarakan Indopos Kepala Bidang Ketersediaan Pangan, Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian Rachmi Widiriani mengatakan, sejak 2012, ketahanan pangan dan gizi terus disosialisasikan.
"Ada dua hal yang penting terkait ketahanan pangan dan gizi. Pertama kecukupan pangan tidak hanya cukup jumlahnya. Tapi juga bagaimana pangan mendukung untuk kesehatan. Dan yang kedua, bagaimana kelanjutan pangan itu diproduksi," ujarnya.
Lebih lanjut Rachmi mengatakan, pihaknya akan terus menyuarakan ketahanan pangan dan gizi. Selain itu, efektivitas ketahanan pangan, dan sanitasi serta pencegahan infeksi menjadi perhatian.
Seberapa kuat ketahanan pangan dan gizi kita. Pada 2015-2018 ada 177 kabupaten/kota yang meningkat status ketahanan pangannya. Global Food Security Index kita juga naik, dari 74 ke 65.
Selain itu, rata-rata pertumbuhan pangan strategis, terdapat peningkatan, seperti produksi padi, jagung, cabai, dan sebagainya, ujar Rachmi.
"Dari sisi ketersediaan energi, juga mengalami peningkatan. Kami sudah menghitung itu," ujarnya.
Sedangkan Guru Besar Ilmu Ekonomi IPB Hermanto Siregar mengatakan bicara lahan pertanian dan sumber komoditi pangan, masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.
Dia mencontohkan GDP pertanian masih berkontribusi PDB 13 persen, mayoritas dari berbagai komoditi dari Jawa.
"Apa yang terjadi kalau pulau Jawa rusak ekosistemnya padahal produksi padi nasional lebih dari separuh berasal dari Jawa," ujarnya.
Menurut Hermanto, ancaman konversi lahan selain infrastruktur, perumahan industri juga fragmentasi lahan.
"Misal seseorang dapat warisan tanah pertanian 5 hektare, itu akan terus menyusut lahannya, dibagi ahli waris dan seterusnya," ujarnya.
Karena itu, dia sepakat perlunya perlindungan lahan pertanian serta dilakukan diversifikasi pangan.
Pengamat Pertanian Khudori mengatakan, kebijakan stabilisasi harga pangan harus ada.
"Sekarang apa yang dilakukan,satu-satunya beras. instrumen stabilisasi pasar yang masih ada operasi pasar. Hampir semua mekanisme pangan di luar beras diserahkan ke pasar," ujar Khudori.
Walaupun ada aturan dari Kemendag, ada sembilan produk komoditas. "Namun itu realitas di lapangan diserahkan ke pasar," katanya pula.
Lebih lanjut Khudori mengatakan, pemerintah harus cerdas, komoditas mana yang menjadi prioritas. Pertama beras. Setelah itu, baru komoditas lainnya.
Dia juga mengusulkan ada juga subsidi output.
"Perlu dilakukan juga peningkatan produksi. Memanfaatkan inovasi dan teknologi. Meningkatkan produksi, harus perhatikannya juga pelaku. NTP (Nilai Tukar Petani) bergerak disitu-situ aja. Petani harus sejahtera," kata Khudori menegaskan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
"Bicara soal beras misalnya, berkurangnya lahan pertanian menjadi masalah krusial. Sementara, mencari lahan baru yang cocok untuk pertanian, seperti sawah, tidak mudah. Karena itu, harus ada keputusan politik yang kuat. Lahan pertanian tidak boleh diubah. Supaya lahan pertanian yang ada saat ini, tidak terus menyusut," kata Herman, di Jakarta, Kamis.
Politisi dari Partai Demokrat ini mengatakan petani membutuhkan keputusan politik yang kuat untuk melindungi lahan-lahan yang selama ini mereka garap.
Menurutnya, diversifikasi pangan juga perlu dilakukan. Selain beras, juga ada sagu dan jagung, termasuk memaksimalkan potensi perikanan mengingat luas lautan Indonesia, dua per tiga dari daratan.
Sosialisasi
Sebelumnya, dalam FGD yang diselenggarakan Indopos Kepala Bidang Ketersediaan Pangan, Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian Rachmi Widiriani mengatakan, sejak 2012, ketahanan pangan dan gizi terus disosialisasikan.
"Ada dua hal yang penting terkait ketahanan pangan dan gizi. Pertama kecukupan pangan tidak hanya cukup jumlahnya. Tapi juga bagaimana pangan mendukung untuk kesehatan. Dan yang kedua, bagaimana kelanjutan pangan itu diproduksi," ujarnya.
Lebih lanjut Rachmi mengatakan, pihaknya akan terus menyuarakan ketahanan pangan dan gizi. Selain itu, efektivitas ketahanan pangan, dan sanitasi serta pencegahan infeksi menjadi perhatian.
Seberapa kuat ketahanan pangan dan gizi kita. Pada 2015-2018 ada 177 kabupaten/kota yang meningkat status ketahanan pangannya. Global Food Security Index kita juga naik, dari 74 ke 65.
Selain itu, rata-rata pertumbuhan pangan strategis, terdapat peningkatan, seperti produksi padi, jagung, cabai, dan sebagainya, ujar Rachmi.
"Dari sisi ketersediaan energi, juga mengalami peningkatan. Kami sudah menghitung itu," ujarnya.
Sedangkan Guru Besar Ilmu Ekonomi IPB Hermanto Siregar mengatakan bicara lahan pertanian dan sumber komoditi pangan, masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.
Dia mencontohkan GDP pertanian masih berkontribusi PDB 13 persen, mayoritas dari berbagai komoditi dari Jawa.
"Apa yang terjadi kalau pulau Jawa rusak ekosistemnya padahal produksi padi nasional lebih dari separuh berasal dari Jawa," ujarnya.
Menurut Hermanto, ancaman konversi lahan selain infrastruktur, perumahan industri juga fragmentasi lahan.
"Misal seseorang dapat warisan tanah pertanian 5 hektare, itu akan terus menyusut lahannya, dibagi ahli waris dan seterusnya," ujarnya.
Karena itu, dia sepakat perlunya perlindungan lahan pertanian serta dilakukan diversifikasi pangan.
Pengamat Pertanian Khudori mengatakan, kebijakan stabilisasi harga pangan harus ada.
"Sekarang apa yang dilakukan,satu-satunya beras. instrumen stabilisasi pasar yang masih ada operasi pasar. Hampir semua mekanisme pangan di luar beras diserahkan ke pasar," ujar Khudori.
Walaupun ada aturan dari Kemendag, ada sembilan produk komoditas. "Namun itu realitas di lapangan diserahkan ke pasar," katanya pula.
Lebih lanjut Khudori mengatakan, pemerintah harus cerdas, komoditas mana yang menjadi prioritas. Pertama beras. Setelah itu, baru komoditas lainnya.
Dia juga mengusulkan ada juga subsidi output.
"Perlu dilakukan juga peningkatan produksi. Memanfaatkan inovasi dan teknologi. Meningkatkan produksi, harus perhatikannya juga pelaku. NTP (Nilai Tukar Petani) bergerak disitu-situ aja. Petani harus sejahtera," kata Khudori menegaskan.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019