Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Pemkab Batola), Kalimantan Selatan melalui Inspektorat menyerahkan hasil evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2018.
Berdasarkan laporan, untuk nilai SAKIP Tahun Kinerja 2018 ini mengalami kenaikan 8.67 poin jika dibandingkan tahun kinerja 2017 yang hanya 54,56 poin menjadi 63,23 poin.
Nilai SAKIP tersebut diserahkan Bupati Batola Hj Noormiliyani AS didampingi Wakil Bupati H Rahmadian Noor, Pj Sekda H Abdul Manaf dan Plt Inspektur Batola M Anthony ke masing-masing pimpinan SKPD dan 17 camat se-Batola di Aula Selidah, Senin (21/10).
Dari 47 SKPD di Pemkab Batola (30 SKPD dan 17 kantor kecamatan), terdapat satu SKPD yang memperoleh nilai sangat memuaskan atau AA yaitu Distan TPH.
Nilai ini mengalami kenaikan dibanding tahun kinerja 2017 dengan nilai memuaskan atau A. Selain itu Distan TPH terdapat satu SKPD yang meraih nilai A (memuaskan) yaitu BP2RD.
Sedangkan 11 SKPD lainnya meraih nilai sangat baik atau BB, 21 SKPD dan Kecamatan meraih nilai B (baik), 10 SKPD dan kecamatan yang meraih nilai CC atau cukup baik, 2 SKPD meraih nilai kurang (C), dan satu.
Bupati Batola Hj Noormiliyani mengucapkan selamat kepada SKPD yang telah berhasil mengimplementasikan penerapan SAKIP di lingkungan kerja masing-masing. Sementara terhadap SKPD yang memperoleh nilai sedang dan kurang ia menekankan untuk berusaha meningkatkan semaksimal mungkin sehingga pada evaluasi tahun berikutnya bisa meraih nilai kesempurnaan.
Bupati juga menginstruksikan kepada ASN untuk bersungguh-sungguh melaksanakan rencana aksi pada delapan area perubahan reformasi birokrasi sebagaimana tertuang dalam roadmap reformasi birokrasi Pemkab Batola 2018-2022.
“Saya tekankan kepada SKPD yang penerapan SAKIP-nya masih kurang, lebih-lebih yang sama sekali tidak dapat dievaluasi hendaknya berupaya keras melalukan perbaikan dan jika mungkin dapat melakukan perbandingan kepada SKPD-SKPD yang dinlai berhasil dalam mengimplementasikan SAKIP-nya,” pungkasnya.
Dia juga berharap, seluruh ASN serius dalam menjalankan reformasi birokrasi, apalagi SKPD sudah menandatangani komitmen dan janji untuk mendukung percepatan reformasi birokrasi pada 2 September 2019 lalu.
Mantan Ketua DPRD Provinsi Kalsel menerangkan, penerapan SAKIP memiliki banyak manfaat yang setidaknya terdapat enam poin penting yang sangat dirasakan diantaranya dapat mengukur dan meningkatkan kinerja pemerintah, penganggaran yang berbasis pada kinerja, memudahkan untuk menentukan program yang bersifat prioritas dan pendukung, mengubah paradigma kerja menjadi kinerja, sebagai dasar pemberian rewards and punishment, serta menjadi dasar penentuan bagi pemerintah.
Selain berbagai manfaat di atas, sebut Noormiliyani, implementasi SAKIP juga memberikan implikasi yang sangat besar terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di antaranya pertumbuhan PDRB/LPE, Indeks Gini, Indeks Pemerataan Pendapatan, Presentase Penduduk Miskin, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan Gender, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Indeks Kepuasan Masyarakat, Indeks Reformasi Birokrasi, dan Indeks Kesalehan Sosial.
Sedangkan impact implementasi SAKIP, terang dia, dapat memberikan sentimen positif terhadap proses pembangunan berkelanjutan karena melalui SAKIP berpengaruh dalam memberikan sumbangan pertumbuhan tinggi dan mengurangi kesenjangan.
Bupati Batola Hj Noormiliyani AS didampingi Wakil Bupati H Rahmadian Noor, Pj Sekda H Abdul Manaf dan Plt Inspektur Batola M Anthony menyerahkan Nilai SAKIP ke masing-masing pimpinan SKPD dan 17 camat se-Batola di Aula Selidah, Senin (21/10).Foto:Antaranews Kalsel/Humas.
