Akademisi Universitas Lampung (Unila) Dr. Nairobi S.E., M.Si. mengatakan dalam lima tahun ke depan pemerintah harus dapat memperbanyak ekspor dan mengurangi impor untuk mengantisipasi defisit transaksi berjalan.
"Negara kita dipredikisi oleh Bank Dunia akan mengalami defisit transaksi berjalan, karena itu pemerintah harus dapat meningkatkan ekspor barang dan jasa," kata dia, di Bandarlampung, Minggu.
Menurutnya, pemerintah harus bisa menahan pihak-pihak yang akan mengimpor barang yang dianggap kurang penting agar dapat meminimalkan defisit ini.
"Bukan tidak boleh mengimpor barang dari luar masuk ke dalam, akan tetapi kita harus memilih yang mana yang harus didahulukan dan dirasa sangat penting," katanya.
Dia mengatakan, pemerintah perlu menguatkan kembali regulasi perekonomian karena sebagai pembuat aturan seharusnya pusat mampu memberikan dorongan kepada produsen dalam negeri agar produk mereka dapat bersaing di dunia internasional.
Baca juga: Akademisi Hukum: Sulit menghindari opini unsur politis perkara Bupati Balangan
Menurut dia, saat ini Indonesia tidak bisa lagi mengekspor sebatas barang mentah tetapi sebaliknya bagaimana pemerintah harus bisa mengekspor barang siap pakai atau jadi ke luar negeri.
"Bila pemerintah dapat melakukan hal ini tentunya semua produksi di dalam negeri akan menghasilkan dampak positif bagi negara," katanya.
Di sisi lain, Dekan terpilih FEB periode 2019-2023 ini juga mengatakan, sektor UMKM yang saat ini menjadi penggerak roda perekonomian bangsa harus digenjot lagi oleh pemerintah.
Untuk meningkatkan itu, lanjutnya, pemerintah harus memberikan dorongan yang lebih tinggi lagi kepada para pelaku usah mikro kecil menengah sehingga dapat berproduksi lebih banyak dengan ongkos murah namun dapat menghasilkan nilai yang tinggi.
"Bisa juga mereka digandengkan dengan beberapa start-up milik anak negeri sehingga barang yang dihasilkan mereka mampu bersaing baik secara lokal maupun internasional," ujarnya.
Baca juga: Palapa ring geliatkan ekonomi daerah terpencil
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019