Sekitar 80 orang bendahara pengeluaran dari 27 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Peningkatan Wawasan Penggunaan Cloud Computing dan Penanganan Troubleshooting bagi Bendahara Pengeluaran dan Pelaksana Kegiatan dalam Rangka Peningkatan Kualitas Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut, di Swiss-Belhotel Jakarta, Kamis (17/10).
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tanah Laut Muhammad Darmin mengatakan, waktu penyusunan laporan keuangan pemerintah hanya tiga bulan.
Menurutnya, dalam waktu itu dituntut percepatan dalam pengelolaan dan penyusunan atas laporan keuangan daerah.
Baca juga: Pemkab anggarkan pinjaman modal usaha Rp10 miliar
"Jangan sampai ada teguran untuk laporan keuangan bagi SKPD termasuk rumah sakit dan keuangan desa dari dinas terkait yang menangani ini, tolong dibantu. Tolong juga utamakan kehati-hatian, terimakasih kepada bendahara pengeluaran yang sudah bekerja dengan baik dan tidak ada ruginya untuk terus tingkatkan kemampuan," ujarnya.
FGD dilaksanakan bekerja sama dengan PT Lawang Sewu tersebut, dia mengharapkan, mampu membuat peserta melek informasi teknologi (IT).
Sementara, Bupati Tanah H Sukamta yang secara resmi membuka kegiatan tersebut mengharapkan, kegiatan tersebut memudahkan bendahara menyusun laporan keuangan diakhir tahun.
Baca juga: Pembahasan dan penetapan APBD diminta tepat waktu
"Pertanggungjawaban keuangan akan menjadi lebih mudah karena sudah ada aplikasi untuk itu, sehingga, meminimalkan kesalahan,"tandasnya.
Dia berharap, pada audit 2019 bisa pertahankan WTP karena kalau gagal pertahankan maka akan mulai dari bawah lagi.
"Ini tanggung jawab kita yang berat karena harus mempertahankan," harap bupati.
Baca juga: Pemkab Tala gelar serah terima jabatan Kodim 1009 Pelaihari
Dijelaskan bupati, saat ini audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah menggunakan akuntan publik, dipastikan akan lebih detil dan rinci dalam melakukan audit.
Untuk itulah, dia meminta, agar laporan lebih tertib dan akuntablel serta harus menggunakan aplikasi.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tanah Laut Muhammad Darmin mengatakan, waktu penyusunan laporan keuangan pemerintah hanya tiga bulan.
Menurutnya, dalam waktu itu dituntut percepatan dalam pengelolaan dan penyusunan atas laporan keuangan daerah.
Baca juga: Pemkab anggarkan pinjaman modal usaha Rp10 miliar
"Jangan sampai ada teguran untuk laporan keuangan bagi SKPD termasuk rumah sakit dan keuangan desa dari dinas terkait yang menangani ini, tolong dibantu. Tolong juga utamakan kehati-hatian, terimakasih kepada bendahara pengeluaran yang sudah bekerja dengan baik dan tidak ada ruginya untuk terus tingkatkan kemampuan," ujarnya.
FGD dilaksanakan bekerja sama dengan PT Lawang Sewu tersebut, dia mengharapkan, mampu membuat peserta melek informasi teknologi (IT).
Sementara, Bupati Tanah H Sukamta yang secara resmi membuka kegiatan tersebut mengharapkan, kegiatan tersebut memudahkan bendahara menyusun laporan keuangan diakhir tahun.
Baca juga: Pembahasan dan penetapan APBD diminta tepat waktu
"Pertanggungjawaban keuangan akan menjadi lebih mudah karena sudah ada aplikasi untuk itu, sehingga, meminimalkan kesalahan,"tandasnya.
Dia berharap, pada audit 2019 bisa pertahankan WTP karena kalau gagal pertahankan maka akan mulai dari bawah lagi.
"Ini tanggung jawab kita yang berat karena harus mempertahankan," harap bupati.
Baca juga: Pemkab Tala gelar serah terima jabatan Kodim 1009 Pelaihari
Dijelaskan bupati, saat ini audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah menggunakan akuntan publik, dipastikan akan lebih detil dan rinci dalam melakukan audit.
Untuk itulah, dia meminta, agar laporan lebih tertib dan akuntablel serta harus menggunakan aplikasi.
Editor : Gunawan Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019