Ketua DPRD Kotabaru Kalimantan Selatan, Syairi Mukhlis berjanji akan memanggil sejumlah pihak terkait guna mengklarifikasi dan membahas kotribusi PT Silo (Sebuku Iron Lateritic Ores) melalui program Coorporate sosial responsibility (CSR) bagi Kabupaten Kotabaru.
Hal itu mengemuka dalam rapat dengar pendapat (hearing) yang dipimpin Ketua DPRD Kotabaru, Syairi Mukhlis dihadiri gabungan komisi-komisi, eksekutif dan sejumah kelompok masyarakat Kabupaten Kotabaru melalui beberapa LSM.
Syairi yang baru sebulan dilantik sebagai Ketua DPRD Kotabaru itu mengaku belum mengetahui secara rinci besaran CSR PT Silo terhadap pembangunan sejumlah infrastruktur di Bumi Saijaan sebagaimana yang dipertanyakan sejumlah LSM.
Dalam forum hearing, perwakilan LSM menyampaikan adanya keganjilan terkait CSR PT Silo yang menurut perusahaan tambang tersebut telah menggelontorkan Rp70 miliar untuk membantu pembangunan infrastruktur berupa jalan, jembatan dan dermaga di Kotabaru.
Oleh karenanya, masyarakat ingin mengetahui kebenaran informasi tersebut melalui rapat dengar pendapat yang difasilitasi DPRD sebagai representasi wakil rakyat dengan melibatkan semua pihak terkait termasuk manajemen PT Silo.
Namun sayangnya, perwakilan PT Silo belum bisa hadir dalam forum hearing, sehingga belum mendapatkan informasi valid dan akurat.
Sementara Kabid Aset BPKAD, Sopiani Riadi yang hadir mewakili pemerintah daerah dalam hering menjelaskan, aset yang tercatat berupa hibah dari PT Silo yaitu bangunan siring laut Rp23 miliar dan bantuan pembangunan jalan di belakang Poltek.
"Kami (legislatif) belum mendapat laporan rinci terkait bantuan PT Silo melalui program CSR, dan kami akan bersurat kepada pihak-pihak terkait untuk menggelar hearing lanjutan," pungkas Syairi.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
Hal itu mengemuka dalam rapat dengar pendapat (hearing) yang dipimpin Ketua DPRD Kotabaru, Syairi Mukhlis dihadiri gabungan komisi-komisi, eksekutif dan sejumah kelompok masyarakat Kabupaten Kotabaru melalui beberapa LSM.
Syairi yang baru sebulan dilantik sebagai Ketua DPRD Kotabaru itu mengaku belum mengetahui secara rinci besaran CSR PT Silo terhadap pembangunan sejumlah infrastruktur di Bumi Saijaan sebagaimana yang dipertanyakan sejumlah LSM.
Dalam forum hearing, perwakilan LSM menyampaikan adanya keganjilan terkait CSR PT Silo yang menurut perusahaan tambang tersebut telah menggelontorkan Rp70 miliar untuk membantu pembangunan infrastruktur berupa jalan, jembatan dan dermaga di Kotabaru.
Oleh karenanya, masyarakat ingin mengetahui kebenaran informasi tersebut melalui rapat dengar pendapat yang difasilitasi DPRD sebagai representasi wakil rakyat dengan melibatkan semua pihak terkait termasuk manajemen PT Silo.
Namun sayangnya, perwakilan PT Silo belum bisa hadir dalam forum hearing, sehingga belum mendapatkan informasi valid dan akurat.
Sementara Kabid Aset BPKAD, Sopiani Riadi yang hadir mewakili pemerintah daerah dalam hering menjelaskan, aset yang tercatat berupa hibah dari PT Silo yaitu bangunan siring laut Rp23 miliar dan bantuan pembangunan jalan di belakang Poltek.
"Kami (legislatif) belum mendapat laporan rinci terkait bantuan PT Silo melalui program CSR, dan kami akan bersurat kepada pihak-pihak terkait untuk menggelar hearing lanjutan," pungkas Syairi.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019