Gubernur Kalbar Sutarmidji menyatakan peningkatan ekspor komoditas pertanian dan perkebunan di Kalbar akan bisa semakin mudah dilakukan jika komponen desa mandiri bisa dipenuhi dengan baik.
"Ini yang perlu kita kembangkan ke depan, karena jika kita selalu mengandalkan SDA seperti tambang untuk komoditas ekspor, itu tidak akan saya prioritaskan. Namun, yang akan kita kembangkan adalah produk pertanian dan perkebunan yang juga memiliki potensi besar untuk kita ekspor," kata Sutarmidji saat menjadi pembicara pada kegiatan seminar Internasional, "Membangun desa mandiri sebagai sabuk ketahanan ekonomi" di Rektorat Universitas Tanjung Pura Pontianak, Senin.
Menurutnya, dengan adanya pelabuhan internasional di Kalbar, ke depan setiap pemerintah desa bisa ikut mengembangkan komoditas pertanian, perikanan dan perkebunan unggulan mereka untuk diekspor ke luar.
"Ini bisa kita kembangkan maksimal, jika desa mandiri bisa terwujud. Untuk itu, semua potensi itu bisa dikelola oleh Bumdes dan jika kita punya 1500 Bumdes yang sehat, tentu semua potensi yang ada di tingkat desa bisa kita kembangkan dengan baik dan ini adalah muara dari terwujudnya desa mandiri yang terus kita kembangkan," katanya.
Dia berharap, melalui seminar Internasional, membangun desa mandiri sebagai sabuk ketahanan ekonomi yang dilaksanakan di Rektorat Untan ini ada rekomendasi dan rumusan yang dilahirkan untuk mempercepat pembentukan desa mandiri di Kalbar.
Di tempat yang sama, Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, Dody Budi Waluyo menyatakan begitu besarnya potensi yang ada di Kalimantan Barat akan mendukung percepatan pembentukan desa mandiri di setiap daerah di provinsi itu.
"Kami melihat desa mandiri adalah salah satu potensi untuk mempercepat pembangunan di Kalbar. Tentunya prioritas dari pemerintah harus diletakkan disitu, karena banyak keuntungan yang bisa didapat dari desa mandiri ini," katanya,
Dia menyatakan BI akan terus mendukung berbagai kebijakan pemerintah, dan BI akan ikut berperan dalam mendampingi pengembangan desa yang ada di Kalbar.
"Kita bisa memberikan bantuan pendampingan kepada masyarakat yang ada di desa, seperti yang sudah kita lakukan di Kalbar, dimana kita membantu petani untuk mengembangkan pertanian mereka, begitu juga dengan peternak dimana saat ini BI juga sedang membangun sentra ternak di Kalbar," tuturnya.
Tidak hanya itu, untuk mendukung hilirisasi hasil bumi masyarakat, BI juga memberikan pendampingan pada UMKM yang ada di Kalbar, dimana semua itu bermuara untuk mendukung percepatan terbentuknya desa mandiri.
"Jadi BI masuk ke tengah masyarakat untuk membantu masyarakat dalam konteks mengatasi permasalahan sosial ekonomi. Kita ingin agar ekonomi bisa tumbuh secara berkelanjutan dan inklusif agar bisa menyerap banyaknya tenaga kerja," katanya.
Menurutnya, banyak potensi ekonomi yang bisa dikembangkan di Kalbar, untuk itu ke depan perlu dibangun jaringan ekonomi nasional antara Kalbar dengan daerah lainnya dimana ini belum dimanfaatkan secara maksimal.
Baca juga: Kalsel siap menjadi provinsi penyangga pangan ibu kota negara baru
Baca juga: Produk hortikultura Sumut tembus pasar ekspor
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
"Ini yang perlu kita kembangkan ke depan, karena jika kita selalu mengandalkan SDA seperti tambang untuk komoditas ekspor, itu tidak akan saya prioritaskan. Namun, yang akan kita kembangkan adalah produk pertanian dan perkebunan yang juga memiliki potensi besar untuk kita ekspor," kata Sutarmidji saat menjadi pembicara pada kegiatan seminar Internasional, "Membangun desa mandiri sebagai sabuk ketahanan ekonomi" di Rektorat Universitas Tanjung Pura Pontianak, Senin.
Menurutnya, dengan adanya pelabuhan internasional di Kalbar, ke depan setiap pemerintah desa bisa ikut mengembangkan komoditas pertanian, perikanan dan perkebunan unggulan mereka untuk diekspor ke luar.
"Ini bisa kita kembangkan maksimal, jika desa mandiri bisa terwujud. Untuk itu, semua potensi itu bisa dikelola oleh Bumdes dan jika kita punya 1500 Bumdes yang sehat, tentu semua potensi yang ada di tingkat desa bisa kita kembangkan dengan baik dan ini adalah muara dari terwujudnya desa mandiri yang terus kita kembangkan," katanya.
Dia berharap, melalui seminar Internasional, membangun desa mandiri sebagai sabuk ketahanan ekonomi yang dilaksanakan di Rektorat Untan ini ada rekomendasi dan rumusan yang dilahirkan untuk mempercepat pembentukan desa mandiri di Kalbar.
Di tempat yang sama, Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, Dody Budi Waluyo menyatakan begitu besarnya potensi yang ada di Kalimantan Barat akan mendukung percepatan pembentukan desa mandiri di setiap daerah di provinsi itu.
"Kami melihat desa mandiri adalah salah satu potensi untuk mempercepat pembangunan di Kalbar. Tentunya prioritas dari pemerintah harus diletakkan disitu, karena banyak keuntungan yang bisa didapat dari desa mandiri ini," katanya,
Dia menyatakan BI akan terus mendukung berbagai kebijakan pemerintah, dan BI akan ikut berperan dalam mendampingi pengembangan desa yang ada di Kalbar.
"Kita bisa memberikan bantuan pendampingan kepada masyarakat yang ada di desa, seperti yang sudah kita lakukan di Kalbar, dimana kita membantu petani untuk mengembangkan pertanian mereka, begitu juga dengan peternak dimana saat ini BI juga sedang membangun sentra ternak di Kalbar," tuturnya.
Tidak hanya itu, untuk mendukung hilirisasi hasil bumi masyarakat, BI juga memberikan pendampingan pada UMKM yang ada di Kalbar, dimana semua itu bermuara untuk mendukung percepatan terbentuknya desa mandiri.
"Jadi BI masuk ke tengah masyarakat untuk membantu masyarakat dalam konteks mengatasi permasalahan sosial ekonomi. Kita ingin agar ekonomi bisa tumbuh secara berkelanjutan dan inklusif agar bisa menyerap banyaknya tenaga kerja," katanya.
Menurutnya, banyak potensi ekonomi yang bisa dikembangkan di Kalbar, untuk itu ke depan perlu dibangun jaringan ekonomi nasional antara Kalbar dengan daerah lainnya dimana ini belum dimanfaatkan secara maksimal.
Baca juga: Kalsel siap menjadi provinsi penyangga pangan ibu kota negara baru
Baca juga: Produk hortikultura Sumut tembus pasar ekspor
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019